Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah
Sudah lebih dari satu tahun penduduk dunia khususnya rakyat Indonesia hidup dalam kungkungan wabah pandemi Covid-19. Wabah yang belum bisa diprediksi kapan akan berakhir, bahkan akhir-akhir ini ditemukan varian virus baru yang dapat menginfeksi manusia lebih cepat. Sebab pandemi ini pula sudah dua kali pemerintah memberlakukan larangan mudik saat lebaran. Di sisi lain pemerintahan membolehkan tempat-tempat wisata dan pusat perbelanjaan dibuka. Hal ini tentu membuat rakyat kecewa, sehingga tidak sedikit masyarakat yang nekat untuk tetap pulang kampung dan berwisata.
Apa yang dilakukan masyarakat dengan mengabaikan himbauan pemerintah tentu bukan tanpa resiko. Dampaknya bisa semakin meluas penularan virus Covid-19 bahkan yang lebih ditakutkan Indonesia akan menjadi seperti India.
Di Indonesia sendiri lonjakan peningkatan kasus Covid-19 pasca lebaran 2021 diperkirakan akan meningkat dua kali lipat. Hal tersebut menurut pakar epidemiologi dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman dikarenakan tingginya pergerakan mudik dan membludaknya pengunjung di sejumlah tempat wisata. Bertolak belakang dengan hal tersebut, Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi justru mengatakan bahwa kebijakan pemerintah membuka tempat-tempat wisata justru untuk menghindari penumpukan masyarakat di satu tempat. (Tagar.id, 17 Mei 2021)
Hal itu dapat dilihat di tempat-tempat wisata di Jakarta, Banten dan Jawa Barat yang penuh dengan pengunjung. Di mana para pelancong tersebut terlihat abai dengan protokol kesehatan, mereka itu berkerumun dan tidak memakai masker.
Fakta di atas menunjukkan betapa masyarakat sudah demikian tak peduli terhadap upaya pencegahan penularan Covid-19. Pada waktu itu masyarakat masih bisa bersabar dengan larangan mudik lebaran tahun 2020. Karena pandemi saat itu baru beberapa bulan berjalan dan ketakutan akan tertular virus Covid-19 masih sangat tinggi.
Namun seiring berjalannya waktu masyarakat mulai merasa jenuh dengan kondisi ini. Ketidakpastian kapan wabah ini berakhir dan kebijakan pemerintah yang tidak jelas membuat masyarakat dibuat semakin bingung. Apalagi setelah diterapkannya new normal yang menandakan dimulainya kembali aktivitas perekonomian walaupun dengan beberapa pembatasan, rakyat dengan penuh semangat kembali menggeliatkan roda perekonomian demi menopang kehidupan mereka meski nyawa taruhannya. Ditambah lagi dengan mulai dibukanya tempat-tempat wisata dan pusat perbelanjaan semisal mall. Tentu saja hal ini menyebabkan adanya kerumunan yang menyebabkan resiko penularan virus semakin tinggi.
Kita berharap tentunya negeri ini tidak sampai seperti India dengan angka penularan yang sangat tinggi. Menurut WHO lonjakan penularan Covid-19 di India disebabkan oleh 3 hal, yaitu: banyaknya pertemuan massal yang dilakukan, rendahnya tingkat vaksinasi dan munculnya varian virus baru Covid-19 yaitu jenis B1617. Ketiga hal tersebut merupakan kombinasi yang sempurna untuk terjadinya lonjakan Covid-19 di India.
Ketiga hal diatas nampaknya tidak berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Tingginya aktivitas yang menyebabkan kerumunan di tempat-tempat wisata dan pusat perbelanjaan juga pergerakan arus mudik tentunya dikhawatirkan akan berdampak pada resiko penularan, apalagi masyarakat belum seluruhnya mendapat vaksinasi.
Jika kita melihat upaya dan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah seakan tidak terlalu yakin Indonesia dapat bebas dari virus mematikan ini. Kebijakan yang berpijak pada ideologi sekuler kapitalis dapat kita lihat pada pelaksanaannya yang tidak konsisten dan tidak memberikan solusi secara tuntas.
Lambannya penanganan wabah oleh pemerintah hingga kini menyebabkan pandemi seolah belum mau beranjak pergi dari negeri ini. Kegamangan melakukan lockdown dan tidak menutup akses keluar masuk negeri menyebabkan penularan semakin luas hingga menyentuh klaster keluarga. Alih-alih me-lockdown negeri, namun banyak tenaga kerja asing dari Cina yang diam-diam dibiarkan masuk dan melenggang bebas di negeri ini. Kasus terbaru adalah merapatnya anak buah kapal (ABK) berbangsa Filipina di perairan Cilacap yang ternyata telah terinfeksi virus B1617 dari India.
Jelaslah bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah masih belum sesuai harapan. Diembannya sistem kapitalisme yang mengedepankan materi berpengaruh pada kebijakan yang selalu memikirkan untung rugi dan manfaat. Ketika akan mendatangkan manfaat baik berupa jasa maupun materi kebijakan itu pun akan diambilnya meski menyakiti hati rakyat dan mengesampingkan keselamatan manusia. Akan tetapi sebaliknya jika tidak ada keuntungan maupun manfaat meski hal itu membawa kemaslahatan bagi rakyat banyak belum tentu diambilnya.
Pemerintah harusnya bergerak cepat melakukan penanganan sedari awal muncul kasus pandemi. Misalnya lockdown seluruh wilayah yang diketahui ada wabah. Kemudian melakukan tracing dan tracking yaitu mengusut asal muasal tersebarnya virus dan yang terakhir adalah treatment yaitu mengobati orang yang tengah terjangkit wabah.
Namun faktanya ketiga hal diatas tidak serius dilakukan pemerintah. Pemberlakuan lockdown hanya bersifat lokal dan diserahkan kepada kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Demikian pula dengan tracing dan tracking tidak dilakukan secara merata. Pemerintah hanya terus-menerus mengampanyekan 3M melalui slogan "Pesan Ibu" yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Semua hanya bersifat himbauan, adapun hukuman yang diberlakukan untuk pelanggaran protokol kesehatan tidak membuat masyarakat sadar akan bahayanya wabah ini. Bahkan diluar sana masih banyak rakyat yang abai dalam menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Ini menjadi bukti bahwa lemahnya ri'ayah negara dalam mengurus rakyatnya terkhusus masalah pandemi Covid-19 ini.
Berbeda dengan Islam yang mempunyai cara jitu untuk menghadapi serangan wabah sejak 14 abad silam. Saat itu terjadi wabah lepra dan Rasulullah Saw. memerintahkan untuk membangun tembok di sekitar tempat terjadinya wabah demi memisahkan daerah wabah dengan non wabah. Rasul memerintahkan orang-orang yang ada dalam daerah wabah untuk tidak keluar ke daerah non wabah dan menjanjikan kepada mereka pahala sebagai mujahid jika mereka bersabar dan mengancam orang-orang yang melarikan diri dari daerah wabah dengan malapetaka dan kebinasaan. Rasulullah bersabda yang artinya:
"Jika kalian mendengar wabah di satu negeri janganlah kalian memasuki tempat itu. Tapi jika terjadi wabah sedangkan kalian berada di tempat itu maka janganlah keluar dari tempat itu." (HR. Bukhari dan Muslim).
Selain itu Islam juga telah menerapkan 3T yaitu : tracing, tracking dan treatment serta 3M yaitu: mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Untuk treatment kepada orang yang sakit negara akan memisahkannya dengan yang sehat dengan cara mengobati orang tersebut dengan pengobatan dan perawatan terbaik dan mengisolasi ke tempat yang jauh dari pemukiman penduduk sampai orang sakit tersebut dinyatakan sembuh secara sempurna. Dan semua itu didapatkan secara gratis. Negara yang menerapkan syariat Islam akan lebih mementingkan keselamatan nyawa manusia daripada menyelamatkan ekonomi yang nyata-nyata hanya akan menguntungkan para kapital.
Adapun pembukaan tempat-tempat wisata dalam Islam lebih ditujukan untuk tujuan dakwah dan tadabbur alam. Sehingga negara tidak menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu tulang punggung perekonomian negara. Negara tidak akan mengambil keuntungan dari sektor pariwisata karena ekonomi negara dapat ditopang dari pengelolaan sumber daya alam yang benar, yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat, bukan dikuasai oleh para kapitalis. Karena bukan semata-mata untuk tujuan ekonomi dan mengambil keuntungan maka negara tidak akan membuka tempat-tempat wisata bilamana pandemi belum berakhir. Semua ditujukan untuk keselamatan nyawa manusia.
Demikianlah sempurnanya ri'ayah umat dalam negara yang diatur dengan syariat Islam. Dengan pemimpin yang berjiwa pengurus dan sangat memperhatikan kepentingan rakyatnya sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT, pastilah akan mampu memberikan yang terbaik untuk umatnya tanpa harus didikte oleh para korporat. Dan semua itu tidak akan ditemukan dalam sistem negara yang menganut sistem kapitalis, akan tetapi negara yang menerapkan aturan Islam secara menyeluruh (kaffah). Tidakkah kita rindu kembali diatur dengan syariat Islam?
Wallahu a'lam bi ash shawab.
No comments:
Post a Comment