Menyoal Wacana Pembelajaran Tatap Muka 2021

Oleh Umniyatul Ummah

Ibu Rumah Tangga, Pegiat Dakwah

Wabah pandemi Covid-19 masih saja menghantui sebagian masyarakat Indonesia dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Lonjakan kasus masih terjadi di berbagai wilayah negeri. Meski pemerintah melalui berbagai kebijakan sudah berupaya untuk membendungnya namun belum dapat memberikan hasil yang berarti. Aktivitas masyarakat pun masih dibatasi termasuk sekolah yang sampai saat ini masih menggunakan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Namun di tahun ajaran baru 2021 mendatang, Kabupaten Bandung menyatakan siap untuk kembali menggelar pembelajaran tatap muka di sekolah, dengan melihat aspek pola pembelajaran dan sarana prasarana yang berbasis protokol kesehatan. Hal itu dikarenakan 70 persen guru di Kabupaten Bandung sudah divaksin. Terkait hal ini Kadisdik Kabupaten Bandung Juhana menyatakan bahwa pihaknya hanya tinggal menunggu kebijakan Mendikbud, Menag, Menkes, dan instruksi Mendagri terkait pembukaan sekolah tatap muka dengan pola terbatas. (Radar Bandung, 19/5/21) 

Dilema pembelajaran memang kerap terjadi selama pandemi, baik pembelajaran secara daring maupun luring, masing-masing menuai resiko tersendiri. Luring atau belajar tatap muka (BTM) misalnya, meski para guru sudah mendapatkan vaksinasi akan tetapi vaksinasi itu sendiri belum bisa menjamin 100 persen  aman dari penularan Covid-19, ditambah lagi para muridnya belum divaksin.

Untuk itu perlu dilakukan peninjauan ulang terkait wacana pembelajaran tatap muka. Jangan sampai karena sudah terlalu lama belajar daring di rumah, dan dianggap penyebaran virus sudah terkendali kemudian dilaksanakan belajar tatap muka, namun diluar dugaan justru terjadi lonjakan kasus. Jangan sampai hanya berdasarkan dugaan, resiko malah bertambah.

Secara umum, pengendalian agar kasus tidak bertambah dinilai belum berhasil dijalankan. Kebijakan larangan mudik tidak efektif karena masih banyak yang berhasil lolos. Begitupun ketika pariwisata dibuka, berbondong-bondong sebagian masyarakat mengunjungi tempat wisata. Kerumunan yang dikhawatirkan memicu penularan tidak bisa dicegah. Hal inilah yang mendasari keraguan terhadap wacana belajar tatap muka. 

Seorang ahli epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman, menyatakan bahwa semestinya pemerintah memaksimalkan pengendalian kasus terlebih dahulu selama tiga bulan, selanjutnya hasil yang didapat bisa menjadi acuan untuk membuat keputusan ditetapkan tidaknya belajar tatap muka. 

Keputusan untuk membuka sekolah tatap muka memang tidak mudah. Karena beresiko memunculkan klaster baru yaitu klaster sekolah. Belajar daring di rumah kendalanya tidak semua punya hand phone, gangguan sinyal, serta kepemilikan kuota. Disamping keberatan para orang tua yang mesti mengawasi anaknya belajar. Belajar tatap muka atau luring dibanding belajar daring jelas efektif tatap muka. Maka yang mesti didahulukan adalah penyelesaian pandeminya dulu.

Penanganan pandemi haruslah fokus, karena jika dibenturkan dengan kepentingan ekonomi (dibukanya pariwisata) hasilnya malah memperlambat penyelesaian. Akhirnya berimbas kepada proses pembelajaran.

Mengapa pariwisata malah dibuka? Sebab negara kita menjalankan sistem kapitalisme sekular untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, bukan berdasar Islam walaupun muslim mayoritas. Kapitalisme menitikberatkan pada capaian materi atau keuntungan. Selain itu, peran negara tidak benar-benar hadir dan bertanggung jawab mengurusi rakyatnya karena hanya sebatas regulator dan fasilitator. Di bidang pendidikan pemerintah tidak memiliki panduan terkait kurikulum darurat saat pandemi. Banyak kendala yang  terjadi tidak bisa dihadapi. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai demi menunjang kegiatan KBM masih perlu mendapat perhatian yang serius, baik dikala aman dari wabah terlebih di masa wabah. Karena permasalahan pendidikan bukan hanya terjadi di saat mengahadapi pandemi tetapi sudah terjadi jauh-jauh hari sebelumnya.

Kapitalisme telah menciptakan corak kepemimpinan, yang menjadikan para penguasanya mencukupkan diri hanya sekedar ketok palu. Apakah dibuka atau tida sekolah tatap muka tersebut, dan berlepas tangan dengan menyerahkan urusan pendidikan kepada pemerintah daerah, kantor wilayah atau orang tua melalui komite sekolah. Padahal saat ini yang sangat dibutuhkan  oleh masyarakat adalah kepastian keamanan bagi putra putrinya ketika wacana belajar tatap muka akan dimulai. Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan penguasa menyelesaikan pandemi.

Kepemimpinan yang bertanggung jawab mampu menyelesaikan permasalahan rakyatnya, baik itu wabah, ekonomi maupun pendidikan, dibutuhkan pemimpin yang memiliki jiwa pengayom atau pengurus rakyat, sehingga akan mengeluarkan kebijakan demi kepentingan rakyatnya tanpa memperhitungkan untung rugi. Kepemimpian yang demikian terlahir hanya dari sistem yang shahih yaitu Islam, yang menyandarkan segala kepengurusannya berdasarkan syariat Islam. Rasulullah saw. bersabda yang artinya:

"Imam (khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia akan bertanggung jawab atas rakyatnya. " (HR al-Bukhari) 

Contoh terbaik ketika mengahadapi wabah adalah Rasulullah saw. Beliau selaku kepala negara memberlakukan kebijakan karantina total, memisahkan daerah yang terkena wabah dan yang tidak. Wilayah yang terjangkit virus  akan segera diisolasi namun tetap mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar mulai sandang, pangan, papan dan kesehatan. Wilayah lainnya tetap bisa menjalankan aktivitas biasa termasuk penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan tersebut tidak memakan waktu lama, wabah segera bisa teratasi dan kehidupan normal kembali. Sebab tidak bercampur antara yang kena virus dengan yang tidak. Pemutusan rantai penyebaran benar-benar diantisipasi, tanpa mempertimbangkan kerugian materi.

Untuk itulah, kebutuhan akan adanya sistem Islam tidak bisa ditawar lagi. Segala urusan kehidupan yang semakin hari bertambah sulit, tidak jelas arahnya tersebab diterapkannya sistem kapitalisme buatan manusia, membutuhkan suatu perubahan yang sistemik. Keunggulan syariat Islam telah terbukti mampu mengatasi segala bentuk persoalan. Karena Islam tidak hanya mengurusi masalah ibadah namun lengkap dengan syariahNya. Dan semua itu dapat terlaksana jika ada institusi yang menaunginya dan seorang pemimpin sebagai pelaksana aturannya. 

Wallahu a'lam bi ash-shawab.