Akademisi dan Pemerhati Masalah Sosial
Miris! Kasus Covid-19 kembali melonjak naik, kasus positif Covid-19 di Indonesia tembus angka 100 ribu lagi perhari. Indonesia mulai kembali merasakan kenaikan kasus Covid-19 akibat meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur panjang Idul Fitri pertengahan Mei lalu. Pemerintah mencatat sebanyak 1,5 juta orang masih mudik Lebaran meski telah dilarang. Pemerintah memprediksi puncak kenaikan kasus akan terjadi pada pertengahan tahun 2021 dengan lonjakan hingga 50 persen. Saat ini DKI Jakarta kembali menyumbang angka tertinggi, yakni 1.064 kasus baru. Posisi kedua ditempati Jawa Tengah dengan 1.007 kasus. Menyusul kemudian Riau dengan 726 kasus, Jawa Barat dengan 639 kasus, dan Kepulauan Riau dengan 294 kasus baru.
Data terbaru di Sumatera Utara juga kembali zona merah. Atas hal ini pemerintah meminta masyarakat tetap taat menjalankan protokol kesehatan demi menekan risiko penularan Covid-19. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons mulai bermunculannya klaster penularan yang berkaitan dengan aktivitas warga saat Lebaran lalu. Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pelaksanaan kebijakan PPKM mikro dapat dioptimalkan. Presiden berharap posko yang berada di tingkatan terkecil dapat menjelaskan kepada masyarakat terkait berbagai program pemerintah untuk mengendalikan laju penularan Covid-19. Di antaranya, kebijakan untuk melakukan karantina mandiri bagi para pelaku perjalanan yang baru saja kembali dari bepergian serta dilakukannya micro lockdown jika terdapat lima rumah yang dinyatakan positif Covid-19.
Ya, kondisi hari ini memang semakin mengkhawatirkan, sudah lebih satu tahun wabah pandemi melanda negeri. Bukannya kasus menurun, namun kondisinya semakin melonjak naik. Akibat berbagai kebijakan dari negara yang tak konsisten dan tak komprehensif, aturan yang mulai longgar, hingga mulai abainya warga masyarakat akan kepatuhan terhadap aturan prokes membuat kasus pandemi selalu saja meningkat naik.
Jika ditelisik lebih mendalam, perjuangan untuk melawan dan menghentikan laju penyebaran Covid-19 memang harus terus diupayakan, perlu perjuangan semua pihak baik pemerintah selaku pembuat kebijakan dan penanggungjawab urusan dan keselamatan rakyat maupun warga masyarakat yang harus sadar taat akan menjalankan aturan prokes, bekerja keras bersama adalah kuncinya. Kepatuhan masyarakat terhadap prokes menjadi hal urgen untuk menghadapi pandemi Covid-19 di Tanah Air. Tak kalah besar lagi adalah upaya maksimal dari pemerintah pusat maupun daerah dalam menerapkan aturan kebijakan yang tegas dan memberi solusi.
Tak boleh ada hukum yang tebang pilih, sanksi mesti diberlakukan pada siapa saja. Para pejabat negara yang punya kuasapun harus sama-sama taat prokes dan siap jika pemberlakuan sanksi pelanggaran dikenakan juga pada mereka.
Yang terpenting lagi adalah tak ada kebijakan ambigu dari pemerintah yang selalu membuat kebijakan yang tak konsisten. Harus ada keseriusan dari pemerintah dalam penanganan pandemi. Jika mudik dilarang, maka semua celah yang memungkinkan terjadinya klaster baru harus juga ditutup, misal menutup juga tempat wisata, menutup pesta pejabat, pesta rakyat, menutup perjalanan kedatangan WNA dan lain sebagainya.
Seyogianya ada evaluasi mendasar terhadap penanganan Covid-19 di tanah air, pemerintah mesti kerja keras agar Covid-19 segera berakhir. Opsi lockdown secara total masih menjadi pilihan tepat jika ingin mengakhiri pandemi. Namun, bukan sekedar lockdown. Namun juga diberingi dengan penghentian semua aktivitas warga dan semua kebutuhan masyarakat dipenuhi oleh negara.
Dengan berbenah dan mengevaluasi kinerja dan kebijakan ini, seyogianya negara segera mengambil sikap secara tegas dan penuh tanggungjawab agar masalah pandemi segera dapat diatasi. Meneladani bagaimana para pemimpin Islam dan solusi Islam dalam menangani wabah pandemi adalah solusi bagi bangsa ini. Kembali pada hukum aturan Ilahi adalah hal yang harus dilakukan negeri ini untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan.
No comments:
Post a Comment