Tenggelamnya KRI Nanggala dan Ironi Alutsista Negeri Maritim

Oleh : Ummu Aqiil.

Musibah kembali menghampiri negeri tercinta ini. Orang-orang terbaik negeri ini berpergian satu persatu dengan tenggelamnya KRI Nanggala 402 di perairan Utara Bali, Minggu, 25 April 2021 16.47 WIB.

Ditengah pencarian KRI Nanggala 402 tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyempatkan berbicara mengenai modernisasi alutsisa di tiga matra-TNI AD, TNI AL, TNI AU.

"Kita perlu meremajakan alutsista kita. Banyak alutsista kita memang karena keterpaksaan dan karena kita mengutamakan pembangunan kesejahteraan kita belum modernisasi lebih cepat," kata Prabowo, Kamis, 22 April 2021.

Lagi-lagi investasi,   dimana Presiden Joko Widodo telah memerintahkan dia dan jajaran pimpinan TNI lain untuk menyusun rencana induk untuk Pertahanan Indonesia untuk 25 tahun ke depan.

"Intinya memang kita akan investasi lebih besar tanpa mempengaruhi usaha pembangunan kesejahteraan.

Kita sedang merumuskan pengelolaaan pengadaan alutsista untuk lebih tertib, lebih efisien," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan masterplan ini segera selesai dalam jangka waktu 2 hingga 3 minggu lagi. Draft itu, kata dia, nantinya diserahkan kepada Presiden.

Eks Danjen Kopassus juga mengatakan investasi di bidang pertahanan memang sangat mahal. Ini pula yang menjadi dilema pimpinan negara, antara mengutamakan pembangunan kesejahteraan, dengan tetap menjaga kemampuan pertahanan supaya kedaulatan tidak diganggu?

 

KRI Nanggala hilang kontak pada Rabu, 21 April 2021 pada dini hari di perairan utara Bali dan sudah dinyatakan tenggelam oleh TNI AL. Tim pencairan menemukan beberapa benda yang disinyalir kapal tersebut tenggelam seperti pelumas periskop dan alas salat.

Disisi lain, Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS),  Khairul Fahmi, melihat terjadinya peristiwa KRI yang tenggelam dapat menjadi momen peremajaan alutsista nasional

"Slogan 'kerja kerja kerja' dalam upaya menunjukkan negara hadir melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, tetap saja tak boleh mengabaikan keselamatan prajurit dan kondisi alutsista itu sendiri," kata Khairul saat dihubungi Tempo, Ahad, 25 April 2021.

Pernyataan Khairul juga senada dengan Prabowo dimana masalah anggaran jadi hambatan utama.

KRI Nanggala -402  yang merupakan kapal selam pabrikan Jerman pada 1977 ini kabarnya terus digunakan pemerintah. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono memastikan bahwa meski tua, selama ini KRI Nanggala masih layak pakai. Dan dikatakan Yudo, sudah mendapatkan surat kelayakan dari Dislaik Matra TNI AL baik secara personil maupun material. 

Yudo juga menimpali bahwa KRI Nanggala sudah menembak torpedo kepala latihan 15 kali dan menembak torpedo kepala perang 2 kali.  Dua kapal eks KRI yang jadi sasarannya, dipastikan hancur pasca serangan itu. Dan Yudo menganggap, KRI Nanggala siap tempur sehingga mengirim dan melibatkan untuk menembakkan torpedo kepala latihan dan kepala perang.

Namun Khairul menyatakan tetap memberi catatan perihal pentingnya logistik, pemeliharaan alatnya, juga perawatan dan pengembangan kecakapan personilnya. Khairul juga menyatakan pemerintah seharusnya bisa mengoptimalkan seluruh alutsista yang ada, ditengah keterbatasan anggaran seperti saat ini.

"Optimalisasi alutsista harus memperhatikan juga faktor usia, beban kerja, dan pemeliharaan kelaikannya, sehingga dapat terhindar dari resiko terjadinya kefatalan," kata Khairul soal tenggelamnya KRI Nanggala dan pentingnya peremajaan Alutsista.

(Tempo.co, Minggu, 25 April 2021).

Dilansir dari Tirto.id, Panglima TNI  Marsekal Hadi Tjahjanto telah mengerahkan segenap kemampuan untuk mencari KRI Nanggala 402 , setelah hilang. Setidaknya sebanyak 21 kapal laut, 5 pesawat udara, dan 2 kapal selam dikerahkan guna mencari kapal selam buatan Jerman yang beroperasi sejak 1981.

Negara seperti Australia, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan juga dikabarkan ikut membantu pencarian.

Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi kembali mengingatkan hilangnya Nanggala merupakan insiden serius ketiga armada TNI AL. Dan juga menyingkap kembali permasalahan pengelolaan alat utama sistem senjata (Alutsista) di indonesia.

Sebelum Insiden tenggelamnya kapal selam Nanggala, KRI Rencong-622 buatan Korea Selatan tahun 1979 juga pernah terbakar dan tenggelam di Papua Barat pada September 2018. Dan yang kedua KRI Teluk Jakarta-541 buatan Jerman Timur tahun 1979 yang dikabarkan juga tenggelam di Jawa Timur pada Juli 2020.

(Tirto.id, 23 April 2021).

Sedangkan Pengamat Militer, Susaningtyas Kertopati, menyatakan bahwa tenggelamnyaw Kapal Selam KRI Nanggala-402 merupakan kecelakaan kapal selam pertama di Indonesia. TNI resmi menyatakan KRI Nanggala 402 tenggelam (subsunk) setelah sebelumnya dinyatakan  hilang kontak (submiss). Dimana kapal selam TNI AL tersebut tenggelam di kedalaman 850 meter di perairan Utara, Bali.

Menurut Susaningtyas, sebenarnya lost contact KRI Nanggala 402 masih ada peluang untuk melakukan Combat SAR. Kemampuan menyelam normal pada ambang batas kedalaman operasional adalah 48 jam ditambah cadangan darurat untuk 24 jam sehingga total 72 jam.

"Menurut kemampuan tersebut kesempatan masih terbuka melakukan operasi Combat SAR sampai dengan 58-60 jam ke depan. Kesempatan ini harus dimanfaatkan se optimal mungkin dengan mengundang Angkatan Laut negara lain untuk melaksanakan misi kemanusiaan tersebut," ujarnya saat dihubungi, Minggu (25/4/2021).

Karena menurut Susaningtyas, telah diketahui bahwa tidak banyak Angkatan Laut yang memiliki kapal tender kapal selam untuk operasi salvage atau combat SAR. Dan yang penting menurutnya, TNI AL dapat segera menyelenggarakan konferensi pers untuk mengundang bantuan internasional," sambung perempuan yang akrab disapa Nuning tersebut. 

Nuning juga senada dengan Prabowo dimana peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala merupakan peluit peringatan agar pemerintah mengevaluasi alutsista yang dimiliki, termasuk sistem perawatan (MRO) nya, dan juga mengenai kebijakan anggaran pertahanan serta penerapannya.

Disisi lain, mantan Anggota Komisi 1 DPR RI  itu menganggap  evaluasi lembaga pendidikan TNI juga harus dilakukan agar perwira mendapat kesempatan untuk memperoleh ilmu terkait teknologi Alutsista yang mumpuni.

"Scholar Warrior (perwira/prajurit akademik) harus makin banyak di TNI. Komandan KRI Nanggala Letkol TNI (laut) Heri Oktavian lulusan NTU Singapore dan Sesko-nya di Jerman. Nuning berkesimpulan sedih ketika melihat putra terbaik harus menjadi anumerta di usia muda.

Seharusnya menurut pengamatan Nuning Perkiraan Keadaan (Kirka) Kapal Selam Nanggala-402 harus menggunakan pertimbangan sebelum berangkat.  Persiapan latihan perang juga menurutnya harus matang dan memakan waktu 2 bulan.

(wartaekonomi.co.id, Minggu, 25/4/2021).

Sedih dan duka atas musibah yang melanda para prajurit terbaik negeri ini tampaknya memang harus ada pembenahan agar tidak terulang peristiwa yang serupa. Walaupun hakikatnya masalah musibah atau kematian sudah menjadi ketetapan atau qadha Allah yang wajib untuk diimani. Namun Allah juga menganjurkan agar manusia berupaya untuk tidak masuk ke dalam lubang yang sama. Dimana belum genap enam bulan sepanjang 2021 telah terjadi banyak peristiwa yang merenggut korban jiwa, seperti banjir di Kalimantan Selatan, banjir di NTT, gempa di Sulawesi Barat, dan jatuhnyas pesawat  Sriwijaya.

(cnn.indonesia, Jakarta). 

Maka sudah semestinya

manusia berupaya mencari dimana letak kesalahan sehingga terjadi peristiwa hingga merenggut 53 nyawa prajurit yang insyaa Allah adalah prajurit terbaik yang lahir dari negeri tercinta. Dan juga dari sederet musibah seperti banjir dan gempa yang korbannya juga terbilang besar.

Pengadaan Alutsista yang  hakikatnya hanya permasalahan cabang dan seharusnya sudah kelar ditengah sumber daya alam yang begitu melimpah di negeri ini.

Namun memang sangat disayangkan, karena faktanya pengelolaan sumber daya alam yang begitu melimpah banyak dikelola pihak asing dan para kapital. Akhirnya kita hanya mengenyam sisa-sisa eksploitasi tersebut. Hingga tidak bisa membedakan mana yang layak dibuang dan mana yang masih bisa digunakan. Rakyat pun cenderung tidak bisa berbuat banyak.

Masalah anggaran juga menjadi pemicu terhalangnya pembenahan infrastruktur maritim karena memakan biaya yang terbilang besar.  Sementara hal tersebut sudah menjadi kewajiban negara.

Berdasarkan data APBN 2021, Kementrian Pertahanan adalah kementrian kedua dengan anggaran terbesar setelah Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu berkisar hampir Rp 137 triliun.

Sedangkan pada tahun 2021, anggaran pengadaan alutsista adalah sekitar Rp9,3 triliun, sebagaimana dikutip dari Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun anggaran 2021. Dimana untuk perawatan dan modernisasi alutsista, Angkatan Darat mendapat sekitar Rp3,8 triliun. Angkatan Laut sekitar Rp8 triliun. Dan yang terbesar Angkatan Udara sebesar Rp8,1 triliun.

(BBC Indonesia, 22/4/2021).

Sedangkan anggaran kementrian pertahanan digelontorkan pada hal yang tidak mendesak. Sehingga wajar jika keadaan kemaritiman tak kunjung teratasi. Karena besaran gaji pegawai lebih besar 50% dari total anggaran dan lebih diprioritaskan daripada anggaran belanja alutsista. Pemerintah lebih cenderung kesejahteraan daripada keselamatan nyawa manusia dan apa yang menjadi sistem pertahanan dan kebutuhan militer. Walaupun sebenarnya antara menyejahterakan rakyat dan keselamatan rakyat tidak dapat dipisahkan dalam hal bernegara.

Padahal keselamatan nyawa manusia lebih berharga, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

"Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak." (HR An-Nasai, At-Tirmidzi).

Perbaikan ekonomi yang sering digaungkan dalam setiap aspek kebijakan negeri ini tampaknya pemerintah juga tidak bisa berlepas dari investasi. Pengadaan alutsista juga kerap sisa-sisa dari negara tetangga yang bisa jadi mereka sudah tidak membutuhkannya lagi sebagai upaya pertahanan militer mereka.

Sedangkan Islam telah sedemikian rupa mengatur segala aspek pemerintahan. Perwujudan sistem pertahanan negara yang kokoh mempunyai konsep yang selalu akan diimplementasikan dalam bingkai negara, diantaranya;

-Pertama, anggaran

negara bersumber dari Baitulmal. Dari lembaga Baitulmal sumber pemasukan dan pembelanjaan negara. Sumber pemasukan terdiri dari bagian fa'i dan kharaj (ghanimah, jizyah, kharaj, fa'i dharibah); bagian kepemilikan umum (minyak, listrik, gas, pertambangan, serta kekayaan alam yang menjadi milik 

umum); dan bagian sedekah (zakat mal, ternak, dan sebagainya).

Dengan adanya pos pemasukan tersebut, negara tidak akan kesulitan melakukan pengadaan alutsista dan membangun infrastruktur demi pertahanan yang dibutuhkan kemaritiman TNI AL khususnya.

-Kedua, dalam struktur pemerintahan Islam (Khilafah) ada yang namanya departemen perang, atau bisa dikatakan seperti kementrian pertahanan sekarang ini.  Departemen ini bertanggungjawab untuk menyiapkan dan melengkapi militer ,seperti pasukan logistik, persenjataan, peralatan amunisi, dll.

Tujuan utamanya dalam rangka jihad karena sejatinya jihad merupakan metode bagi penyebarluasan dakwah Islam dan harus di emban ke seluruh penjuru dunia.

-Ketiga, negara membangun sistem perindustrian, baik yang berhubungan dengan industri berat, seperti industri mesin dan peralatan, pembuatan serta perakitan alat transportasi (kapal, pesawat, mobil, dll. Termasuk pengadaan industri alutsista seperti yang dibutuhkan saat ini.

Tentu saja konsep-konsep diatas harus sejalan dengan sistem yang mendukung. Jika sistem sekuler kapitalisme yang selalu berorientasi terhadap kemanfaatan belaka maka mustahil terlaksana. Padahal sejatinya ketersediaan Sumber Daya Alam maupun Sumbernya Daya Manusia yang ada di negeri ini terkategori mumpuni jika sistem menyokong dalam mewujudkan itu semua. Bukankah sebelumya sudah lahir generasi terbaik dari negeri ini seperti almarhum BJ.Habibie yang terbilang cerdas dan piawai dalam hal teknologi? Dan jika digali sebenarnya masih banyak lagi potensi anak negeri yang mumpuni yang ironis kurang dibawa kepermukaan?

Begitupula dengan kekayaan sumber daya alam negeri ini yang dunia pun mengakuinya. Namun sangat disayangkan karena pemerintah lebih cenderung kepada para korporat yang lambat laun tatanan negara menjadi rusak karena sejatinya para kapital tersebut hanya berusaha meraup keuntungan semata tanpa perduli dampak buruk yang akan terjadi.

Maka solusi yang terbaik bagi negeri ini harus segera mengganti sistem rusak dan merusak (sekuler kapitalisme) untuk kemudian diganti dengan sistem Islam. Yang mana ketika kita mewujudkannya tidak ada bentuk-bentuk penyimpangan didalamnya. Karena perwujudan sistem tersebut berasal dari perintah Allah dan Rasul-Nya dimana manusia harus wajib menerapkannya dengan satu kepemimpinan umat manusia yaitu Khilafah yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Dan berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Supaya tercipta keamanan dan ketenangan hidup didalam naungan Islam sehingga dapat meminimalisir peristiwa yang dalam beberapa bulan sepanjang 2021 sudah banyak merenggut nyawa. Dan bisa jadi itu sebagai bentuk teguran Allah kepada kita semua agar kembali ke6pada apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

Sebagaimana Allah SWT telah berfirman:

فَلَا وَرَبِّكَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS An Nisa ayat 65).

Wallahu a'lam bish showab.