Oleh: Hamsina Halisi Alfatih
(Relawan Opini)
Jembatan Pembangunan yang menghubungkan pulau Buton dan Muna di Sulawesi Tenggara (Sultra), jadi pembicaraan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Ragional 2021 di Kendari, Senin (19/4/2021).
Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, J.Robert mengatakan, kegiatan ini dirangkaikan dengan Musrebembang Pemerintah Provinsi, dan dihadiri gubernur se-Sulawesi. (Telisik.id,20/04/21)
Dalam pertemuan Musrembang, gubernur Sultra, Ali Mazi mengungkapkan harapannya agar pembangunan di Sultra cepat diselesaikan sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat ditengah kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini masih ada.
Pembangunan jembatan Buton-Muna ini setidaknya telah menelan anggaran awal sebesar 200 miliar dari APBN. Anggaran yang sungguh fantastis mengingat kondisi negara saat ini masih diguncangakn dengan hutang mencapai Rp 6.361 triliun per akhir Februari 2021.
Disisi lain, kondisi masyarakat yang masih dihantam oleh kemiskinan, kelaparan, maraknya kriminalitas serta minimnya kualitas pendidikan tak menjadi bidikan utama pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Lantas, pembangunan infrastruktur sebenarnya dinikmati untuk siapa? Pihak korporasi atau masyarakat?
Mengingat permasalahan umat yang semakin kompleks, kita sudah memastikan bahwa sistem kapitalisme hanyalah memanfaatkan nama rakyat atas kepentingan korporasi. Megahnya pembangunan infrastruktur justru tidak akan mampu memberi jaminan terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) jika permasalahan kemiskinan, kelaparan, kriminalitas, serta rendahnya kualitas pendidikan tidak mampu diatasi.
Hal ini yang seharusnya dibidik oleh pemerintah jika ingin menciptakan SDM yang terampil dan cerdas. Sebab, infrastruktur hanyalah sebuah simbol dan penunjang pembangunan bukan sebagai simbol majunya sebuah negara.
Sementara, terciptanya SDM yang berkualitas dan terampil merupakan simbol dari kemajuan sebuah negara. Sebab, SDM yang berkualitas dan terampil akan memberikan kemajuan serta perubahan bagi peradaban dunia.
Maka langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah menjamin terpenuhinya pendidikan, kesehatan yang layak dan berkualitas. Hal ini pun sudah diatur dalam Islam, pemenuhan kesehatan gratis, pendidikan gratis serta jaminan kebutuhan pokok sehingga mampu terciptanya bibit-bibit unggul serta generasi nan cemerlang.
Selain itu, melimpahnya SDA di negeri ini seharusnya dimanfaaatkan oleh pemerintah sebagai langkah memajukan SDM baik dari sisi pendidikannya, kesehatannya hingga kebutuhan pokoknya. Islam pun sudah mengatur hal tersebut sedemikian rupa dalam tata kelola Sumber Daya Alam sehingga hal tersebut tidak serampangan diserahkan kepada pihak asing.
Oleh karena itu, untuk memajukan sebuah institusi dibutuhkannya SDM yang berkualitas dan terampil. Maka pencapaian tersebut harus didukung dengan SDA yang memadai. Indonesia sendiri termaksud negara yang kaya akan SDAnya. Hal ini seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah sebab rakyat saat ini masih jauh dari kata sejahtera dan masih hidup dibawah garis kemiskinan yang sangat memilukan. Wallahu A'lam Bishshowab
Post a Comment