Oleh : Ummu Mariam
(Pendidik Generasi dan Member AMK)
TRIBUNNEWS.COM (Jumat, 4 Desember 2020), Deklarasi Benny Wenda sebagai Presiden sementara Papua Barat menyita perhatian berbagai kalangan. Mulai dari pemerintah, aparat, hingga wakil rakyat. Pemerintah seperti halnya yang diungkap Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut tindakan Benny Wenda sebagai tindakan makar. Ketua MPR, Bambang Soesatyo juga mengecam deklarasi sepihak kedaulatan Papua Barat tersebut.
Sementara perwira tinggi Kepolisian menyebut TNI Polri akan menindak tegas pihak-pihak yang mendukung Benny Wenda dan mencoba memisahkan Papua dari NKRI.
Memang benar, ada kezaliman yang dialami penduduk Papua karena kegagalan pemerintahan Jakarta melayani rakyat Papua. Pemimpin pusat yang korup, juga penguasa didaerah yang juga menjiplak karakter korup pemimpin dipusat, menjadikan Papua benar-benar tersiksa dan menderita diatas bumi yang Allah Swt. berikan karunia berlimpah kepadanya. Hanya saja kezaliman yang ditimbulkan rezim Jakarta hanyalah seujung kuku jika dibandingkan kejahatan sistem kapitalis yang diadopsi oleh banyak negara.
Dalam konteks korban Papua adalah secuil contoh korban yang disebabkan sistem kapitalisme. Pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan penuh harusnya sudah bisa menyelesaikan masalah Papua Barat ini sejak jauh-jauh hari. Namun pada kenyataannya pemerintah abai akan hal itu, aparat negara malah asik mengurusi hal-hal sepale seperti penurunan baliho RHS, yang jelas tidak membahayakan dan mengancam keselamatan negeri, pemerintah terus saja memojokan umat dengan argumen yang tidak jelas, mencekal berbagai pengajian, sampai peristiwa yang mengakibatkan terbunuhnya enam orang pengawal HRS kemarin yang tentunya tidak menjadikan ancaman keamanan seperti yang dilakukan OPM untuk melakukan upaya pemisahan atau menuntut kemerdekaan atas wilayah Indonesia.
Itu semua membuktikan ketidak mampuan pemerintah dalam mengelola dan memberi rasa aman pada rakyat, aparat yang sejatinya menjaga dan mengayomi rakyat kini menjadi momok yang menakutkan bagi rakyat.
Itulah sistem demokrasi yang sebagian besar hukumnya diambil dari sistem kapitalis, dimana manusia berlaku sebagai pembuat hukum, bukan sebagai pelaksana hukum yang telah Allah Swt. tetapkan.
Berbeda dengan sistem khilafah semua aturan yang diterapkan adalah aturan dari Allah Swt. yang mana manusia hanya mematuhi dan menjalankan aturan tersebut seperti yang dicontohkan masa pemerintahan khilafah pada masa silam yang mampu menguasai 2/3 belahan dunia dengan menerapkan dakwah dan jihad untuk memfutuhat wilayah.
Wallahu a'lam bishshawab.
Post a Comment