Kerja Sama Vaksin, Demi Kesehatan Atau Sekedar Mencari Keuntungan?

Oleh: Ana R, S.Pi

Vaksin covid-19 sedang ramai dibahas belakangan ini. Bukan sesuatu hal yang mengherankan karena vaksin dipercaya dapat menghentikan pandemi yang melanda dunia. 

Berbagai riset dan penelitian dilakukan oleh para ilmuwan untuk menemukan vaksin covid-19. Biasanya pembuatan vaksin memerlukan waktu bertahun-tahun hingga akhirnya layak untuk digunakan. Namun kali ini, Para peneliti dari berbagai negara berlomba membuatnya hanya dalam berberapa bulan saja. Mencengangkan, ternyata Saat ini telah ditemukan lebih dari 135 jenis vaksin covid-19 dari berbagai negara. Mereka sedang melakukan beberapa uji kelayakan sebelum ahirnya digunakan dan dipasarkan kepada masyarakat.

Perusahaan Vaksin dari beberapa negara sedang melaksanakan uji tahap ke-3. Diantaranya adalah perusahaan vaksin Astra Zeneca dari Inggris, Sinopharm dari Cina, Moderna dari Amerika, dan perusahaan vaksin Sinovac Biotech dari Cina. Keempat vaksin dari perusahaan tersebut sedang diujicobakan kepada ribuan manusia dan sedang menunggu hasilnya. 

PT. Bio Farma persero, sebuah BUMN yang berkecimpung dalam produksi vaksin di Indonesia tak luput digandeng Sinovac untuk melakukan uji klinis terhadap 3 vaksin covid-19. Sebanyak 1620 orang relawan telah diberikan vaksin ini pada 11 Agustus lalu. Sebelumnya, presiden Jokowi dalam twitt nya tanggal 22 juli 2020 menyatakan, jika uji tahap 3 ini berhasil, vaksin yang diberi nama vaksin merah putih ini akan diproduksi 100 juta dosis per tahun.

Pernyataan ini menuai banyak reaksi dari warganet lantaran ada kehawatiran rakyat indonesia dijadikan sebagai kelinci percobaan. Kehawatiran ini bukannya tidak beralasan, karena warga Negara asal vaksin ini sendiri enggan untuk divaksin covid-19. Disebabkan karena adanya skandal vaksin di tahun 2018 dan ditemukan vaksin yang tidak sesuai standar WHO (health.grid.id, 23/7/2020).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher. Beliau meminta adanya transparansi dari Pemerintah terhadap hasil uji tahap ke-3 nanti. Jangan sampai tidak sesuai prosedur sehingga membahayakan masyarakat. Beliau juga meminta agar Pemerintah menjelaskan kepada masyarakat kenapa memilih vaksin Sinovac tersebut (Republika.co.id, 3/8/2020). 

Dr. Wien Kusharyoto seorang peneliti LIPI telah mempelajari laporan hasil uji klinis tahap ke-2 vaksin covid-19 produksi Sinovac. Beliau menemukan bahwa tidak ada respon sel T dalam vaksin tersebut. Yaitu tidak adanya respon imun lain yang dapat membunuh sel-sel lain yang terinveksi virus. Sebagaimana diketahui, respon sel T ini seharusnya dimiliki semua vaksin. ketika tidak ada respon sel T dalam sebuah vaksin, akan menyebabkan orang yang sudah mendapatkan vaksin tidak dapat membentuk anti bodi kembali ketika terpapar virus yang sama. Artinya, orang yang sudah mendapatkan vaksin Sinovac harus tetap divaksin setiap tahun. 

Di lain pihak, sekretaris Bio Farma Bambang Heriyanto  mengatakan, dipilihnya vaksin Sinovac ini karena ada banyak keuntungan yang akan diperoleh indonesia. Yaitu Bio Farma akan mendapatkan transfer teknologi dari Sinovac. Keuntungan yang lain adalah dapat mengetahui secara langsung bagaimana kecocokan vaksin ini terhadap orang indonesia. Selain itu, dengan diproduksinya vaksin Sinovac ini di dalam negeri, indonesia akan mendapatkan keuntungan ekonomi (Kompas.com, 24/7/2020). 

Pengurus Perhimpunan Alumni dan Persahabatan Indonesia-Tiongkok (Perhati) Fathan Asaduddin Sembiring juga menambahkan, kerjasama Bio Farma - Sinovac ini dapat meningkatkan industri kesehatan indonesia, meningkatkan investasi, dan dapat meningkatkan devisa negara serta serapan negara. 

Banyak pihak menyayangkan, kenapa hanya unsur ekonomi dan keuntungan saja yang menjadi pertimbangan. Sedangkan masalah vaksin ini adalah masalah kesehatan yang menyangkut nyawa banyak orang. Seharusnya pemerintah lebih memikirkan kesehatan dan keselamatan rakyat. Selain itu, jaminan kehalalan vaksin juga harus diupayakan, agar masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim menjadi tenang menggunakan vaksin ini. 

Keuntungan menjadi satu-satunya rujukan dalam pengambilan keputusan merupakan suatu keniscayaan ketika prinsip Kapitalis diambil sebagai asas. Maka tak heran, pertimbangan untung rugi yang dijadikan sebagai rujukan pemerintah dalam memutuskan kenapa vaksin Sinovac menjadi pilihan. Kerja sama vaksin ini semata-mata karena bisnis antar Negara. Karena ada hubungan erat antara Indonesia dan Cina. Saat geliat investor dari negara lain mulai kendor,  justru investasi Cina semakin meningkat. 

Pada 19-20 Agustus lalu, Menteri Luar negeri Retno Marsudi dan menteri BUMN Eric Tohir diutus presiden untuk mengunjugi RRT. Kunjungan ini bertujuan untuk menguatkan kerjasama dalam bidang investasi, perdagangan, energi dan pangan. Selain itu, kedua menteri bersama Menlu Cina Wangyi telah berkomitment untuk mewujudkan essential business travel corridor arrangement bagi pelaku bisnis dan perjalanan kedinasan yang aman. Dalam kesempatan yang sama pula, telah ditandatangani perjanjian antara Bio Farma dan Sinovac. Bahwa pada periode pertama (November 2020 - Maret 2021) Sinovac akan menjual 40 juta dosis vaksin covid-19 kepada Indonesia, dilanjutkan periode ke-2 bulan April - Desember 2021 (kemlu.go.id/24/8/2020).

Bagaimana pandangan Islam dalam hal ini? Yang pasti Islam telah memberikan tutunan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kehidupan. Yaitu menjadikan hukum Syara' sebagai satu-satunya rujukan. Islam telah menetapkan bahwa Negara adalah ri'ayatus su'un al ummah (pengurus dan pengatur urusan umat). Penguasa harus menjadi pelindung dan pengayom umat yang siap menyelesaikan berbagai masalah yang melanda masyarakat. Kebijakan yang diambil juga harus memihak pada rakyat dan semata-mata dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Begitu juga dalam perkara vaksin ini. Masyarakat sangat menunggu kehadiran pemerintah sebagai penyelamat mereka. Kesehatan dan keselamatan rakyat sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah nantinya.  

Rasulullah bersabda: “Imam (Khalifah) adalah ra’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari). Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban Allah atas amanah yang dibebankan pada pundaknya. Tak hanya keselamatan nyawa manusia yang akan dipertanggungjawabkan, kelestarian lingkungan dan keselamatan mahluk hidup yang ada pada wilayah ri'ayahnya akan meminta tanggung jawabnya. Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata, jika ada kondisi jalan di Irak yang rusak hingga menyebabkan seekor keledai terperosok kedalamnya, maka ia (Umar) bertanggung jawab terhadapnya. Apalagi hal yang menyangkut masalah nyawa atau hidup dan matinya seorang manusia. 

Wallahu a'lam bi-ashshawab.