Trend Global; Kebijakan New Normal, Normalkah?

Oleh: R. A Susan Triani, S.Pd

(Aktivis Dakwah

Pembina Majelis Taklim Remaja Islam)

Istilah new normal menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, bahkan sudah menjadi trend secara global. Di tengah tingginya kasus positif dan bertambahnya jumlah korban yang meninggal dunia akibat terinfeksi Covid-19 khususnya di Indonesia pemerintah justru akan memberlakukan kebijakan new normal di saat kurva masih terus melambung menunjukkan lonjakan jumlah korban yang kian bertambah, kebijakan New Normal akan segera diterapkan di lansir (Kompas.com,26/05/2020). Setelah dengan berbagai pertimbangan, new normal menjadi pilihan pemerintah dalam menghadapi pandemi, pilihan kebijakan ini justru menjadi kondisi terburuk yang harus dihadapi masyarakat agar dapat hidup berdampingan dengan ancaman virus corona ini. Bahkan Presiden Jokowi sendiri menyebut bahwa sudah saatnya masyarakat hidup berdampingan dan berdamai dengan Covid-19, sebelum ditemukannya vaksin yang efektif untuk mengatasi masalah virus ini.

Lantas apa sebenarnya new normal itu?

New normal menurut Pemerintah Indonesia adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19 (tirto.id, 29/05/2020), selain itu seperti dikutip dari pemberitaan (Kompas.com,20/5/2020), Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmita mengatakan, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. 

Hal ini juga diperjelas pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto. Yuri mengatakan, masyarakat harus menjaga produktivitas di tengah pandemi virus corona COVID-19 dengan tatanan baru yang disebut new normal. "Sekarang satu-satunya cara yang kita lakukan bukan dengan menyerah tidak melakukan apapun, melainkan kita harus jaga produktivitas kita agar dalam situasi seperti ini kita produktif namun aman dari COVID-19, sehingga diperlukan tatanan yang baru," kata Achmad Yurianto dalam keterangannya di Graha BNPB, Kamis (28/5/2020). 

Menurut Yuri, tatanan, kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat inilah yang kemudian disebut sebagai new normal. Artinya setelah diberlakukan kebijakan new normal ini, maka seluruh aktivitas di luar rumah akan kembali berjalan seperti biasanya. Perkantoran, pusat perbelanjaan seperti pasar tradisional dan mall-mall bahkan Sekolah akan aktif kembali dengan protokol yang sudah ditentukan pemerintah.

Namun, langkah ini terus menuai kontroversi dan kritikan dari berbagai arah, mulai dari warganet hingga figur publik tanah air. Sebagaimana dikabarkan (Pikiran-Rakyat.com, 30/05/2020), belum adanya tanda-tanda penurunan kasus harian yang signifikan di Indonesia membuat banyak orang khawatir. Hal ini dipertegas oleh pakar kebijakan dari Indonesia Strategic Institute (INSTRAT) sebagai bukti ketidaksiapan pemerintah pusat menghadapi pandemi corona. Menurut Direktur Eksekutif INSTRAT Jalu Priambodo, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan dalam situasi tak menentu seperti ini.

Sejarahwan J. Alexander Navarro dari Pusat Sejarah Kedokteran University of Michigan, Amerika Serikat juga menjelaskan bahwa dalam sejarahnya, pelonggaran pembatasan sosial yang terlalu cepat (prematur) dinilai menjadi sebab ledakan gelombang kedua pandemi flu Spanyol pada masa lalu yang mengakibatkan jumlah korban meninggal sangat besar (Kompas.id, 29/5/20). Di seluruh dunia, pandemi flu Spanyol menjangkiti 500 juta orang dan menewaskan hingga 50 juta orang.

Ledakan gelombang kedua Covid-19 juga dikhawatirkan akan terjadi. Di Prancis, ketika dilakukan new normal, terjadi ledakan kasus baru dalam sehari. Di Korea Selatan setelah dibuka, sehari kemudian ada 79 kasus baru Covid-19. Sebanyak 251 sekolah ditutup kembali. (Bbc.com/Indonesia, 29/5/20). Di Wuhan, setelah dibuka, kembali diketatkan. Begitu juga di beberapa tempat lain di dunia. Bertitik tolak dari fakta ini, seharusnya pemerintah menjadikan pembelajaran bahwa keputusan dan kebijakan yang diterapkan secara tergesa-gesa akan menuai berbagai permasalahan baru yang justru nantinya menyulitkan berbagai pihak khususnya mereka sendiri.

Dari awal sampai sekarang ini kebijakan yang dibuat dan diambil pemerintah dalam menghadapi masalah pandemi ini terkesan tidak tegas dan tidak adanya keseriusan. Terbukti dengan beberapa kebijakan sebelumnya yakni diberlakukannya PSBB dan pada akhirnya dilonggarkan juga. Baru berjalan beberapa pekan saja, nyatanya sekarang malah akan diberlakukannya kebijakan baru lagi yakni new normal. Masyarakat dibuat bingung. Tidak ada gambaran jelas bahwa pemerintah akan menyelesaikan masalah ini dalam waktu dekat. Justru kebijakan new normal ini akan sangat berdampak serius bagi masyarakat pada umumnya.

Melihat begitu cepatnya pemerintah dalam mengamini kebijakan new normal, maka sebagian besar masyarakat justru akan curiga dan akan berspekulasi terkait berbagai skenario kebijakan yang diambil pemerintah, bahwa sebenarnya mau pemerintah itu apa? Prioritasnya apa dan siapa? Keselamatan masyarakat atau sedang menyelamatkan siapa? Ini kemudian menjadi pertanyaan di tengah-tengah publik. Masyarakat akan banyak diskusi mengenai hal ini, karena jika fokus pemerintah adalah kalangan masyarakat pada umumnya tentu yang menjadi pertimbangan adalah keselamatan nyawa rakyat, tentang bagaimana menjaga kesehatan dan nyawa rakyat agar aman terhindar dari virus sembari memenuhi hajat hidup masyarakat. Ini seharusnya yang dijamin pemerintah saat ini, bukan kebijakan yang tambal sulam dan justru menambah masalah baru.

Menimbang situasi sekarang ini sikap yang diambil pemerintah seharusnya adalah bertindak tegas dan membuat panduan serta acuan yang jelas dalam melakukan penanganan terhadap wabah ini. Harus ada langkah yang benar-benar konkret dan terukur mengingat ini adalah masalah menyelamatkan nyawa banyak orang dan tidak hanya memprioritaskan masalah ekonomi dan politis semata. Nabi saw, bersabda:

لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ

Tidak boleh (haram) membahayakan diri sendiri maupun orang lain (HR Ibn Majah dan Ahmad).

Dalam Islam, nyawa seseorang—apalagi nyawa banyak orang—benar-benar dimuliakan dan dijunjung tinggi. Menghilangkan satu nyawa manusia disamakan dengan membunuh seluruh manusia (Lihat: QS al-Maidah [5]: 32). Nabi saw. juga bersabda:

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

Sungguh lenyapnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang Muslim (HR an-Nasai, at-Tirmidzi dan al-Baihaqi).

Oleh karena itu, dalam konteks ini, semestinya pemerintah memperkuat implementasi kebijakan yang bertujuan memutus mata rantai virus, meningkatkan kemampuan tenaga medis untuk melakukan tes, menelusuri (tracing) pihak yang berhubungan dengan penderita hingga beberapa lapis, dan melakukan tindakan yang optimal kepada penderita. Bukan seperti saat ini, anggaran untuk penanggulangan Covid-19 hanya Rp87 triliun, sementara insentif untuk dunia usaha mencapai Rp121 triliun. Selain itu, pemerintah semestinya memberikan bantuan kebutuhan pokok dalam jumlah yang memadai kepada rakyat secara merata dalam jumlah yang layak hingga wabah ini dapat dikendalikan. Rasulullah saw. bersabda:

“Pemimpin yang mengatur urusan manusia adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Implementasi hal ini akan sulit terjadi jika sistem yang menjadi sandaran pemerintah masih mengadopsi sistem kapitalisme-sekulerisme, dimana yang menjadi tolak ukur dalam mengambil keputusan dan kebijakan berpedoman hanya pada akal manusia semata, yang bersifat terbatas dan cenderung memikirkan kepentingan diri atau segelintir orang dan beberapa golongan saja, dimana untung rugi dan jumlah nominal yang menjadi fokus utamanya bukan keridhoan Sang Pencipta dan kemaslahatan rakyat.

Hal yang perlu disadari, bahwa menjadi seorang pemimpin di tengah wabah harus berani mengambil risiko. Tanpa mempertimbangkan masalah materi, yang utama rakyat terselamatkan. Karena standar kebahagiaan seorang muslim adalah ridho Allah, maka pemimpin muslim akan menjadikan ridho Allah sebagai tujuan. Oleh karena itu, sedari awal pemerintah seharusnya melakukan tindakan preventif, yakni memutuskan lockdown agar wabah tak meluas menyerang masyarakat.

Berangkat dari musibah ini, sudah seharusnya kita masyarakat Indonesia pada umumnya dan para pemimpin negeri khususnya dalam menyelesaikan ‘PR’ terkait masalah wabah ini perbanyak introspeksi dan bermuhasabah. Berpikir solusi konkret dan fundamental dalam mengentaskan setiap permasalahan negeri kita tercinta ini, harus ada tatanan dan pedoman yang jelas yang bersumber dari tempat kita menggantungkan segala urusan yakni Allah SWT. dengan harapan supaya menjadi negeri yang diridhoi Sang Pemilik Alam Semesta dengan menjadikan syariat islam secara kaffah (menyeluruh) sebagai pedoman untuk menyelesaikan semua persoalan negeri. 

WalLah a’lam bi ash-shawab.