Oleh : Tatik Utomo
(Pemerhati sosial)
Wacana new normal yang dilontarkan oleh pemerintah di khawatirkan akan berpotensi pada lonjakan kasus baru covid - 19. Karena sampai saat ini belum ada vaksin yang bisa membuat manusia kebal akan wabah covid - 19 ini. Intinya bahwa rakyat harus bisa menjaga diri sendiri tanpa ada kehadiran dari pemerintah .
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dr Hermawan Saputra mengkritik persiapan pemerintah menjalankan kehidupan new normal. Menurut dia belum saatnya, karena temuan kasus baru terus meningkat dari hari ke hari. "Saya kira baru tepat membicarakan new normal ini sekitar minggu ketiga atau empat Juni nanti maupun awal Juli. Nah, sekarang ini terlalu gegabah kalau kita bahas dan memutuskan segera new normal itu .
Jadi, new normal ini adalah sesuatu yang akan dihadapi, namun berbincang new normal ini banyak pra syaratnya. Pertama, syaratnya harus sudah terjadi perlambatan kasus. Dua, sudah dilakukan optimalisasi PSBB," sebutnya. Ketiga, masyarakatnya sudah lebih memawas diri dan meningkatkan daya tahan tubuh masing-masing. Keempat, pemerintah sudah betul-betul memperhatikan infrastruktur pendukung untuk new normal. " ujar Hermawan saat dihubungi.
(Merdeka.com 25/5/2020)
Untuk mendukung new normal ini pemerintah menerbitkan protokol baru dalam lingkungan pekerjaan ketika sudah masuk bekerja. Perusahaan diminta mengatur jarak antar pekerja minimal 1 meter. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.(detiknews.com 25/5/2020)
Pemerintah tampaknya akan segera melonggarkan aktivitas sosial serta ekonomi dan bersiap kembali beraktivitas dengan skenario new normal. Pemerintah sudah gencar mewacanakan ini dan mulai menerapkannya pada lingkungan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Dwi Wahyu Atmaji mengatakan skenario ini merupakan pedoman yang disiapkan agar PNS dapat bekerja optimal selama vaksin Corona belum ditemukan. Dia mengatakan waktu penerapan skenario kerja 'new normal' ini akan bergantung pada arahan dari Gugus Tugas Covid19. "Ya kita harus realistis saja bahwa Corona ini belum ada obat/vaksin, jadi harus tetap waspada," ujar Wahyu (www.cnbcindonesia Minggu 25/5/2020).
Disisi lain ajakan Presiden Joko Widodo untuk menjalankan kehidupan new normal sebaiknya direspons dengan panduan program yang jelas. Jika tidak, sangat berpotensi Indonesia mengalami kegagalan sosial. Para pembantu Presiden Jokowi dinilai belum tentu mampu menerjemahkan ide besar yang sedang ditunggu masyarakat tersebut.
Sejatinya dengan wacana new normal ini adalah bukti bahwa pemerintah telah gagal dan berlepas tangan dalam mengatasi wabah. New normal adalah wujud keputusasaan pemerintah yang menyerah kalah pada wabah.
Yang lebih miris lagi diduga bahwa wacana new normal ini adalah tuntutan dari para pengusaha yang mulai kolaps akibat dari munculnya wabah covid - 19 .
Jika hal ini benar maka patut diduga bahwa pemerintah memang tidak menghargai setiap nyawa rakyat yang melayang karena wabah covid - 19 ini.
Karena bagi penganut sistem kapitalis materi menjadi lebih berharga dari nyawa manusia itu sendiri . Materi menjadi tujuan utama dalam kehidupan yang tanpa dibarengi dengan konsep spiritual . Materi membuat kebijakan yang dibuat lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dan tega mengorbankan kehidupan rakyatnya. Maka tidak heran jika kebijakan yang dibuat jauh dari solusi dan tak berperasaan, yang semakin membuat negara terancam dilanda kerusakan.
Sistem kapitalis sesungguhnya adalah sistem yang rusak dan merusak, bahkan sistem ini adalah merupakan bagian dari Neo imperialisme atau penjajahan modern yang hadir dengan cara memberikan pinjaman pada negara yang menjadi targetnya, sehingga negara target akan tersandera dalam setiap kebijakannya. Terbukti bahwa dalam setiap pengambilan kebijakan, pemerintah lebih memikirkan nasib pengusaha dan pemilik modal dibandingkan dengan nasib rakyatnya. Rakyat hanya menjadi ladang bisnis dan bahkan menjadi korban dari kebijakan
pemerintah .
Sangat berbeda jauh dengan sistem yang berasal dari islam dan dari kekuasaan yang berlandaskan dari Al Qur'an dan iman dari penguasanya. Sistem islam terbukti membawa kebaikan dan memberi keberkahan bagi sekalian alam. Sistem Islam yakni Daulah khilafah selalu menjadi pelayan bagi rakyatnya. Karena sesungguhnya pemimpin adalah periayah/pengurus rakyat dan menjadi junah/ perisai bagi rakyatnya. Dalam negara daulah urusan yang menyangkut rakyat menjadi fokus utama diatas materi, karena harta, kehormatan dan akal serta nyawa manusia sangat berharga, sehingga menafikan salah satunya adalah seperti menafikan Sang Maha Pencipta itu sendiri .
Maka alangkah ruginya kita sebagai umat islam bila masih ikut mempertahankan sistem kapitalisme ini, sampai kapan kita terus berharap bahwa sistem kapitalisme ini akan membawa kebaikan ? Kurang bukti apalagi bahwa sistem ini hanya membawa kerusakan pada manusia dibadingkan dengan sistem islam yang menjadi penjaga peradaban manusia.
Hanya dengan sistem islam manusia dihargai keberadaanya tanpa memandang harta dan kekuasaan. Hanya dengan kembali pada sistem islam keberkahan akan menyelimuti bumi dan seisinya. Dengan penegakan syariat islam manusia akan dimuliakan sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri oleh sang Maha Pencipta.
Wallahu a'lam bi'showab.
Post a Comment