NusantaraNews

Tanggungjawab Negara Menjamin Kebutuhan Rakyat

Sunday, May 31, 2020 Opini

Oleh: Nurul Aini Najibah

(Muslimah Pejuang Dakwah)

Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, telah membawa kepiluan bagi masyarakat yang terkena dampak virus Covid-19 ini. Wabah Covid-19 ini merupakan ujian bagi kita semua. Wabah ini dapat dijadikan momentum untuk terus saling tolong menolong, bahu membahu dan memperkuat solidaritas antar sesama. Tergerak untuk membantu korban, Gerakan solidaritas sosial atau gerakan sabilulungan di tengah pandemi Covid-19 mulai digalakkan. Hal itu ditandai dengan peluncuran gerakan tersebut di Kampung Cipondoh RW 06, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Sabtu (9/5/2020).

Gerakan ini merupakan bantuan non pemerintah atau gerakan rereongan berupa ATM beras yang diperuntukan bagi warga yang benar-benar terdampak Covid-19. Dalam peluncuran, terkumpul beras sebanyak 6 ton. Masing-masing dari anggota DPRD Kab. Bandung Riki Ganesa sebanyak 200 kg, dari Bahana Sabilungan 100 kg dan sisanya dari Ketua RW 06, donatur serta dari warga RW 06 Kampung Cipondoh.

Ini mungkin salah satu fakta di lapangan 878yang terkait dalam rangka membantu sesama dan masyarakat sekitar yang membutuhkan, yang terdampak wabah Covid-19 yang dilakukan individu ataupun yayasan yang peduli untuk menggalakkan solidaritas sosial warga serta menumbuhkan rasa empati.

Ironis, ternyata tidak sedikit pula masyarakat yang tak peduli dengan kondisi kesulitan saudaranya. Masih ada saja diantara mereka yang panicbuying, tapi enggan untuk berbagi, seolah tidak ada rasa simpati pada saudaranya yang tengah mengalami kesusahan.

Pemerintah juga terkesan lambat dalam memberikan bantuan. Alih-alih bantuan yang diberikan, namun yang ada tak lebih sekedar pencitraan. Setidaknya hal ini yang dirasakan oleh masyarakat ketika terjadi keterlambatan bansos dari pemerintah yang terpaksa harus ditundahanya karena belum selesainya kantung bertuliskan sumber pengirim yaitu pemerintah. Tidak hanya itu sejumlah barang sembako yang akan dibagikan pada masyarakat semua itu membusuk di gudang penyimpanan.

Negara malah sibuk dengan urusannya sendiri sementara rakyatnya tercekik. Satu hal yang sering disebut di negara ini, bahwa demokrasi adalah sistem cerminan dari suara rakyat. Akan tetapi, praktiknya tidaklah seperti yang dimaksudkan malah justru bertolakbelakang dengan keinginan dan suara rakyat. Negara dengan mudahnya melepaskan diri dari tanggung jawab dalam pengurusan umat. Jaminan atas kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan bagi rakyat pun semakin menjauh, rakyat dibiarkan menyelesaikan masalahnya sendiri. Semua itu menggambarkan kepada kita kerusakan sistem kapitalis.

Tak dapat dipungkiri, negeri ini telah dicengkram ideologi kapitalis yang melahirkan kesengsaraan dan merusak kehidupan. Dimana dalam penetapan baik buruk, ideologi ini mendasarkan pada asas manfaat materi, bahkan oleh selera dan kesenangan. Dan ketika ideologi ini mendominasi, apalagi ditetapkan dalam institusi negara, maka sudah pasti menyebabkan kerusakan dan gagal menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

Berbeda dengan ideologi Islam yang menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong pada sesama manusia. Sikap ini disyariatkan dalam Islam, karena mampu menjalin tali persaudaraan yang kokoh dan kuat.

Begitu juga ketika terjadi wabah,sekecil apapun bentuk pertolongan terhadap orang-orang sekitar, pasti akan bermanfaat. Hal ini akan memotivasi pihak lain untuk ikut membantu dan tentu akan membawa dampak yang sangat besar. Karena sejatinya, tanda keimanan seseorang terletak pada kecintaan kepada saudara mereka. Berupaya agar kebaikan dapat terwujud adalah bukti kasih sayang yang riil, ukhuwah lahir dan batin.

Hal ini karena telah Allah syariatkan dalam Alquran kepada seluruh umat manusia, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah Swt. dalam firmanNya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al Maidah: 2)

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan antara Allah Swt dengan hamba-hamba-Nya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam menjalani kehidupan ini, manusia saling membutuhkan bantuan pada manusia lainnya. Orang yang kuat membutuhkan yang lemah dan orang yang kaya membutuhkan orang yang miskin dan begitu pula sebaliknya.

Dan di antara bentuk tolong menolong terhadap sesama adalah saling menasehati atau mengingatkan dalam ketaatan. Sebagaimana dicontohkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab saat terjadi pandemi, masyarakat yang berada di daerah yang tidak terkena wabah harus menyumbangkan hartanya kepada korban yang terkena wabah. Sehingga, kebutuhan warga terpenuhi.

Di dalam Islam, negara merupakan penjamin bagi kebutuhan pokok rakyat. Negaralah yang berperan untuk melaksanakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Penguasa wajib memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar rakyat. Kebutuhan dasar ini ada dua kategori. Pertama, kebutuhan pokok bagi individu, seperti sandang, pangan dan papan. Kedua, kebutuhan pokok bagi kelompok, seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan. Seluruh kebutuhan dasar tersebut terjamin oleh negara dan dipastikan terbagi secara merata pada setiap individu rakyatnya.

Jika kewajiban ini tidak dilakukan negara, maka negara dianggap melakukan kelalaian dan wajib di amar ma’rufi oleh rakyat. Islam telah menentukan bahwa yang bertanggung jawab menjamin kebutuhan dasar tersebut adalah negara agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat, baik muslim maupun non muslim, entah mereka miskin ataupun kaya. Seluruh biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditanggung Baitul Mal.

Dengan demikian, Syariah Islam dengan jelas telah memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar setiap rakyatnya. Islam sesungguhnya mengatur seluruh aspek kehidupan mulai dari ekonomi, sosial, keluarga hingga ke masalah perpolitikan. Islam mengatur tata kelola pemerintahan dalam bingkai Khilafah. Semua terinci secara sempurna dalam syariat Islam. Dan seluruh kebaikan tersebut bisa dirasakan oleh kaum muslim dalam naungan Daulah Khilafah ar-Rasyidah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah

Wallahu a’ lam bi ash-shawab.

Terkini

FAKSI:Usulkan Ketua DPRK Aceh Timur Diganti

Sunday, May 31, 2020 aceh

Aceh Timur-nusantaranews,aktivis Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny Hariyanto, mengusulkan agar Ketua DPRK Aceh Timur, Muhammad Daud, alias Abi Daud, diganti dengan anggota legislatif yang lebih potensial dan enerjik dalam menyerap dan menyuarakan aspirasi rakyat. Karena menurut Putera Idi Rayeuk, Aceh Timur, berdarah Aceh - Minang ini, kepemimpinan Ketua DPRK Aceh Timur saat ini, dinilai sangat lemah dan kurang greget.

" Beliau orang baik, tapi nampaknya kepemimpinannya di DPRK kurang greget dan lemah sekali, bahkan terkesan sering menghindar dari kepentingan rakyat, padahal seharusnya legislatif itu kan bersuara lantang membela kepentingan rakyat dan kuat roh oposisinya terhadap pemerintah, pengawasan harus sangat tajam, itu jika beliau memimpinnya dengan baik, tapi ini sepertinya tidak begitu, sementara persoalan rakyat sangat banyak bahkan bertumpuk di sini, jadi kita usul untuk dievaluasi atau diganti saja," kata Ronny, Minggu, 31 Mei 2020.

Penilaian Ronny itu bukan tanpa alasan yang jelas, dia mengaku sudah menggali berbagai pandangan dari beberapa kalangan terkait kepemimpinan Ketua DPRK tersebut, bahkan pernah beberapa kali menyampaikan keluhan masyarakat, namun yang bersangkutan sama sekali belum memperlihatkan hasil yang jelas hingga saat ini sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

" Banyak sekali sebenarnya persoalan di Aceh Timur ini, apalagi ini persoalan seputar pandemi covid 19, baik penanganan maupun soal bantuan, banyak masyarakat belum cair BLTnya, dan kami juga pernah sampaikan soal perantau Aceh Timur dan lain - lain, tapi kesannya kehadiran Ketua DPRK tidak sebanding sama sekali dengan banyaknya persoalan yang ada, khususnya yang dialami masyarakat, itu belum kita bahas lagi soal pejabat yang diduga berperilaku menyimpang atau diduga mesum di lembaga pemerintahan, nah, sikap Ketua DPRK terkesan dingin pada setiap persoalan, dan kita nggak ngerti juga itu kenapa dan ada apa,"

" Jadi sebelumnya, kami sudah coba bincang - bincang dengan beberapa rekan dari berbagai latar belakang, baik LSM, media, warga biasa, bahkan kepada beberapa anggota dewan, sepertinya pandangan kami tidak berbeda soal kepemimpinan Ketua DPRK ini, jadi makanya kami beranikan diri sampaikan usulan ini, semoga bisa dipertimbangkan oleh pihak berkompeten, dan seluruh stake holder di Aceh Timur dengan pikiran dingin dan jernih, yang bersandar pada prinsip kepentingan rakyat," cetus alumni SMA Negeri 1 Idi Rayeuk angkatan 99 itu.

Eks Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Provinsi Aceh ini menambahkan, jika nantinya tampuk kepemimpinan DPRK Aceh Timur memungkinkan benar terganti, figur penggantinya haruslah berwatak pro - rakyat, dan tidak didasari oleh kepentingan politik semata.

" Jadi, usulan ini didasari oleh harapan, demi optimalnya perjuangan kepentingan terhadap nasib rakyat di DPRK Aceh Timur, sebab rakyat yang akan dirugikan jika legislatif tidak kerja keras, jadi kalau nantinya ketuanya sudah mantap dan sangat kritis, anggotanya mungkin bisa lebih baik lagi, dan itu akan sangat menguntungkan masyarakat. Jadi siapapun boleh jadi penggantinya, yang jelas mungkin rekan separtainya, yang penting mampu membawa DPRK Aceh Timur ke arah lebih baik yang sesuai dengan harapan rakyat, dan jangan sampai pula, nanti Ketua DPRK malah takut kritik bupati atau jajarannya,," pungkas aktivis cadas itu menutup keterangannya.(*)

Terkini

Wagub Sumbar Lakukan Rapid Test, Untuk Pastikan Tidak Terkena Virus Vorona

Sunday, May 31, 2020 Sumbar

PADANG -- Sebelum berangkat ke Kabupaten Kepulauan Mentawai Wakil Gubernur Sumatera Barat melakukan rapid test sebagai syarat tidak terwabah virus corona untuk melakukan tugas keluar daerah baik antar kabupaten maupun antar provinsi. "Tanpa pengecualiaan setiap orang, saya sendiri harus ikut rapid test sebagai cek kesehatan menyatakan apakah terwabah atau tidak terwabah. Sudah protap setiap masuk ke Mentawai dilengkapi dengan hasil rapid test non-reaktif Covid-19," tegas Nasrul Abit. Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit bersama rombongan berencana akan mengunjungi Mentawai untuk melakukan pengecekan pelaksanaan tugas Covid-19 terkait dengan fasilitas kesehatan dan SMA/SMK di beberapa daerah terpencil kepulauan Mentawai. "Daerah kepulauan Mentawai untuk fasilitas kesehatan masih kekurangan dalam penanganan Covid-19. Untuk itu kita ditugaskan pak gubernur untuk melakukan pengecekan, karena Kepulauan Mentawai sudah ada yang positif," ucapnya. Wagub Sumbar menjelaskan, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki tiga pulau besar, yaitu Sipora , Sikakap dan Siberut memiliki rumah sakit pratama yang dipersiapkan untuk penanganan Covid-19, dan akan difasilitasi dengan alat-alat kesehatan, termasuk Alat Pelindung Diri (APD) untuk tim kesehatan. Selain itu wagub Sumbar juga akan mengunjungi tempat fasilitas umum dan keramaian untuk persiapan segala sesuatu dalam penerapan kehidupan baru produktif aman covid yang tetap menjalankan protokol kesehatan. "Kita khawatir, jangan sampai ada penyebaran Covid-19 di sana. Kalaupun ada sudah dipastikan tertular dari luar. Upaya mengatasi penyebaran Covid-19 ini tidak akan bisa dalam waktu singkat karena itu kita wajib test, agar tidak terjadi penyebaran covid ini " ucapnya. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Merry Yuliesday mendukung kebijakan Gubernur Sumatera Barat untuk mewajibkan pendatang dari luar Sumbar untuk memiliki surat jenis surat kesehatan yakni hasil tes kesehatan rapid test dan surat hasil test swab polymerase chain reaction (PCR). Termasuk untuk daerah kepulauan Mentawai. "Seharusnya memang harus begitu mewajibkan pendatang dari luar untuk memiliki surat jenis surat kesehatan yakni hasil tes kesehatan rapid test dan surat hasil test swab polymerase chain reaction (PCR), upaya untuk mencegah penyebaran virus corona," ungkap Merry. Sebanyak 14 orang yang ikut ke Mentawai, Dinas kesehatan menyatakan negatif semuanya. Selanjutnya untuk mengunjungi Mentawai akan dilengkapi dengan surat keterangan bebas Covid dari Dinas kesehatan. Rel/Hms Sumbar

Terkini

BPBD Sumbar Apresiasi Biro Humas

Sunday, May 31, 2020 Sumbar

Guna memberikan rasa nyaman dalam pekerjaan baik bagi petugas Humas maupun kalangan wartawan jurnalis kenderaan operasional Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat melakukan pembersihan dengan penyemprotan disinfektan. Hal ini mendukung menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi dan Keputusan Gubernur Sumbar 180-366-2020 tentang Perpanjangan PSBB untuk persiapan menuju tatanan kehidupan baru. Kasi Logistik BPBD Sumbar, Drs. Antorizon. MH mengatakan pihaknya mendukung penuh dan mengapresiasi dalam rangka mengantisipasi penyebaran Virus Corona (Covid-19) dengan melakukan penyemprotan disinfektan di area Kantor Gubernur, termasuk di area kantor Biro Humas Setda Sumbar. "Kami sangat apresiasi pada Biro Humas, hampir setiap hari minta melakukan penyemprotan terjadap kendaraan operasionalnya liputan terutama sehabis liputan lapangan, sesuatu yang baik guna memberikan rasa nyaman dalam perkerjaan," kata Antorizon. Menurut dia, tujuan dilakukan penyemprotan desinfektan ini, tidak lain adalah untuk antisipasi penyebaran Covid-19 di dalam aktivitas Biro Humas yang langsung mendampingi semua kegiatan pimpinan daerah Sumbar, untuk itu dilakukan penyemprotan disinfektan. "Hal ini penting mengingat Biro Humas bekerja tidak mengenal waktu, dimana disetiap kegiatan pimpinan selalu berada pada garda terdepan penyebarluasan informasi pemerintah daerah," sebutnya. rel/ Hms Sumbar

Terkini

New Normal Life Sekedar Ikut Tren Tanpa Kesiapan

Sunday, May 31, 2020 Opini

Oleh: Wd. Sarmine Iru

(Mahasiswi Universitas Haluoleo)

Baru baru ini masyarakat dihebohkan oleh sebuah trend baru yang pembahasan mengenai New Normal. Pemerintah yang sebelumnya terlihat tak begitu peduli dengan urusan umatnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu terkait penanganan virus corona menjadi undang-undang seiring dengan berakhirnya Masa Sidang III DPR yang sampai sekarang jelas belum mampu menyelesaikan masalah pandemik ini, kini pemerintah memunculkan solusi baru mengenai New Normal. Seperti dilansir dari https://kaltim.tribunnews.com/2020/05/25/.

Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Wiku Adisasmita mengatakan, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan covid-19. Menurut Wiku, prinsip utama dari new normal itu sendiri adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup.

Dilansir pada Kompas.com Menurut sejarah, pandemik juga pernah melanda Spanyol sebelumnya, krisis virus corona saat ini kemungkinan akan membuat Anda menyadari adanya virus mematikan yang melanda dunia di permulaan abad ke-20 tersebut. Wabah flu Spanyol menewaskan 40 sampai 50 juta orang dalam dua tahun, antara tahun 1918 dan 1920. Para peneliti dan sejarawan meyakini sepertiga penduduk dunia, yang saat itu berjumlah sekitar 1,8 miliar orang, terkena penyakit tersebut.

Secara tidak langsung saat pandemik mulai menjadi momok dibeberapa negara, dan mencuri perhatian dunia, kehidupan sosial masyarakat mulai berubah. Bahkan tidak disadari kita mengalami new normal ini sendiri. Tatanan kehidupan baru, kita dipaksa melakukan kegiatan dengan mengurangi kontak fisik, tidak bekerja diluar rumah, mengindari kerumunan dan mengubah pola kehidupan sosial kita.

Ketika menghadapi wabah penyakit yang mematikan, Rasulullah SAW mengingatkan,"Tha'un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka, apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya." (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

"Pendapat wakil presiden Ma'ruf Amin seperti dilansir pada republika.co.id pemberlakuan relaksasi selektif sebagai mitigasi dampak Covid 19 bagian sumbangan faqih islam dalam mengurangi masalah yang ada di masyarakat. Menurut saya, hal yang sama dapat dilakukan juga oleh para pemimpin negara-negara muslim yg terdampak Covid 19,"

Hari demi hari dilakukann upaya mengatasi wabah ini namun bukan hasil positif yang didapatkan, pasien covid 19 semakin hari semakin bertambah. Jika kita amati lagi, lonjakan pasien ini 80% disebabkan oleh ketidak patuhan masyarakat yang terus melakukan aktivitas diluar rumah.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, mestinya kita tahu bahwa pesan untuk selalu menjaga kebersihan sebenarnya telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik melalui ucapan maupun teladan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Tujuanya agar umat manusia menjadi orang yang sehat dan kuat, baik jasmani maupun rohani.

Dalam sebuah hadis disebutkan: “Seorang mukmin yang kuat (fisik, mental, jiwa, dan raga) lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah; dan pada keduanya ada kebaikan.” (HR Muslim).

Rasulullah juga menganjurkan untuk isolasi bagi yang sedang sakit dengan yang sehat agar penyakit yang dialaminya tidak menular kepada yang lain. Hal ini sebagaimana hadis: "Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat." (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah). Dengan demikian, penyebaran wabah penyakit menular dapat dicegah dan diminimalisasi.

Dari sini dapat kita lihat bahwa perihal kesehatan saja Islam telah mengatur dengan gamblang bagaimana mengenai pencegahan dan penanganan pasca sakitnya. Sehingga bukan hal yang tidak mungkin problematika yang kerap dihadapi manusia bahkan dunia saat ini adalah Islam hadir sebagai solusinya dengan pemecahan yang hadir berdasarkan akidah Islam.

Sekali lagi pandemic ini memberikan sinyal pada kita bahwa kita manusia hanyalah butiran kecil dihadapan Allah swt, sebab satu-satunya Dzat tempat kita bergantung hanyalah kepada Allah ta’ala saja yakni dengan jalan kembali kepada aturan Sang Pemilik alam semesta ini. Kembali kepada aturan Islam secara kaffah.

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS: Al-A’raf [7]: 96).

Terkini

Kapitalisme Tersungkur Dihadapan Virus Corona

Sunday, May 31, 2020 Opini

Oleh : M Azzam Al Fatih

Penulis dan aktivis dakwah

Kapitalisme merupakan ideologi kebanggaan orang barat karena kokoh mencengkeram negeri lainya, khususnya negeri muslim. Sistem ekonomi dengan cara ribawi menjadi senjata ampuh yang membuat negeri lain tak berkutik. Penanaman saham hanya sebagai kedok mengeksploitasi sumber daya alam negara lain. Penawaran bantuan pinjaman sebagai kedok dominasi kekuasaan. Serta asuransi - asuransi nya sebagai pelengkap kekuatan.

Negeri berpenduduk muslim terbesar contohnya, jeratan hutang ribawi yang terus menanjak, penguasaan terhadap sumber daya alam oleh para konglomerat, serta asuransi kesehatan bernama BPJS hanya tipu menipu rakyat demi kepuasan nafsunya.

Apa yang saya sampaikan di atas merupakan realita tentang dominasi kuatnya cengkeraman kapitalisme terhadap negeri muslim. Yang menyebabkan banyak orang tak sadar bahwa dirinya sedang dalam penjajahan. Tidur terlalu nyenyak, sibuk dengan dunia hingga lupa dengan tujuan hidup. Akhirnya suka tidak suka, mau tidak mau adat yang ahsan menjadi buruk, kekayaan pun digarong tiada henti.

Namun saat ini, kapitalisme dalam keadaan sakaratul maut, nafas, denyut nadi, dan jantung hampir terhenti. Bagaimana negara - negara barat dengan kekuatan ekonomi dan militer terkuat, tak berdaya dengan adanya virus covid-19 hingga memakan korban ribuan orang.

Seperti kita ketahui bahwa Amerika merupakan pusat dan corong Kapitalisme yang menjadi contoh kekuatan sistem demokrasi di seluruh dunia. Kini negara tersebut tidak berdaya melawan Corona hingga menyebabkan korban terbanyak di dunia. Itu artinya kapitalisme tersungkur dengan nafas hampir terhenti. Bahkan secara global, tak satupun negara yang berdaya. Ekonomi merosot jauh, perusahaan lokal maupun asing pun tersungkur. Bank ribawi yang merupakan nyawa dari Kapitalisme mulai kalang kabut.

Hal yang dapat kita jadikan Ibroh adalah virus covid- 19 merupakan ciptaan Allah SWT. Di mana virus tersebut dikirim untuk membongkar kebobrokan kapitalisme. meski kaum Muslimin pun tak terlepas dari imbas virus tersebut. Namun pada intinya kapitalisme lah yang jatuh dan tak berdaya. Oleh karenanya, biarlah virus Corona menyelesaikan misi untuk menghabisi sistem Kapitalisme. Dan berikutnya, Islam lah yang akan memimpin peradaban diakhir zaman ini. Sebagaimana yang telah dijanjikan Allah SWT dan Rasulullah SAW kabarkan bahwa kelak akan muncul pemimpin baru yang berasal dari sistem Islam.

Karena pada sejatinya , peradaban Islam telah di mulai. Perang ide dan pemikiran antara ideologi telah berlangsung. Di mana Islam lah yang dapat mengambil hati rakyat, dengan kesesuaian Fitroh manusia serta dapat diterima oleh akal. Maka sangat tepat manakala Allah SWT mengirim virus Corona sebagai finishing perang pemikiran antara ideologi.

Dan kita pun hanya berdoa dan banyak berharap. semoga janji Allah SWT segera datang, Untuk menggantikan kapitalisme yang telah tersungkur dalam lubang kubur yang telah lama disiapkan.

Wallahu'Alam Bhishowwab.

Terkini

Pasar Ternak Payakumbuh Akhirnya Dibuka Kembali

Sunday, May 31, 2020 payakumbuh

N3 Payakumbuh - Wali Kota Riza Falepi melakukan peninjauan ke pasar ternak yang telah dibuka kembali, namun dibukanya pasar ternak ini ditekankan harus mengikuti Protokol Kesehatan Covid-19.

Selain melakukan peninjauan, Wako Riza Falepi juga melaksanakan penanaman beberapa jenis pohon di lokasi pasar ternak agar lingkungan pasar menjadi asri dan tidak gersang bersama jajaran TNI, Polri, Satpol PP, dan OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh, Minggu (31/5).

Setelah ditutup 2 bulan lebih, terhitung Minggu (31/5), Pasar Ternak Kota Payakumbuh yang berada di Kelurahan Kotopanjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur ini telah dibuka kembali.

“Dibukanya pasar ternak tersebut, menyusul akan diberlakukannya New Normal di Payakumbuh, insyaallah berakhirnya penerapan PSBB Covid-19 tahap ketiga pada 7 Juni mendatang,” ujar Riza.

Sementara itu, Kadis Pertanian Payakumbuh Depi Sastra menerangkan penutupan pasar ternak selama delapan kali pekan itu, sebuah kebijakan yang cukup merugikan bagi pemko dan pengusaha ternak sendiri.

“Bagi pemko ini adalah kehilangan sumber pendapatan asli daerah. Nantinya, tentu akan beresiko tidak tercapainya target penerimaan dari pasar ternak. Target PAD Tahun 2020, dirinci Rp. 411 juta. Tapi, karena pandemi Covid-19, disesuaikan menjadi Rp. 280.440.000,” ujarnya.

Sementara, bagi pengusaha ternak, juga berdampak kepada ekonomi mereka yang stagnan selama dua bulan. Selain itu, imbasnya juga kepada pedagang sektor makanan dan minuman yang juga cukup banyak bergantung di pasar ternak.

Tapi, melalui edukasi yang dilakukan Dinas Pertanian Payakumbuh kepada peternak dan penguaha ternak, semuanya memahami tujuan penutupan pasar ternak, agar para pelaku pasar ini tidak terpapar virus corona yang berbahaya. Penerapan PSBB melarang orang berkerumun.

“Kita lega, ketika diberikan edukasi tentang penutupan pasar ternak itu, semua peternak dan pengusahanya sangat memakluminya. Jadi, kalau direncanakan dibuka kembali Minggu (31/5), diyakini semua peternak dan pengusaha ternak, bakal senang dan gembira,” ucap Depi.

Menurut Depi, sesuai arahan Walikota Riza Falepi, selaku Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19, semua pelaku pasar ternak harus mematuhi protokol kesehatan tentang Covid-19, di pasar ternak, yaitu wajib pakai masker dan jaga jarak. Yang tidak pakai masker dilarang masuk pasar ternak.

Kemudian, wajib pakai sarung tangan dan memakai pakaian lengan panjang. Pihak Dinas Pertanian, juga menyediakan tempat cuci tangan di beberapa titik dan mengajak pedagang menjual masker di kawasan pasar.

Setiap minggu, lebih kurang 500 ekor ternak besar (kerbau dan sapi) dan ternak kecil (kambing), memenuhi pasar tradisional itu. Malahan, pengusahanya berdatangan dari berbagai kota dan kabupaten di Sumbar. Selain sejumlah pengusaha dan peternak dari Provinsi Riau dan Jambi.

“Tiap pekan itu, lebih kurang uang beredar di pasar ternak mencapai 1,2 miliyar rupiah. Tradisi basirosok dalam transaksi, juga masih berjalan di pasar tersebut,” ucap Depi. (Rel/rstp)

Terkini

Empati Kunci Karakter Masyarakat Indonesia Hadapi Pandemi

Sunday, May 31, 2020 Opini

By : Aulia Sholichah Iman Nurchotimah, M.Pd

(Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Institut Teknologi Telkom Purwokerto)
*Kandidat Doktoral PKn Universitas Pendidikan Indonesia*

Indonesia panik menghadapi pandemi covid 19, tidak bisa dipungkiri memang berbagai pihak mengalami kepanikan menghadapi virus baru yang berdampak pada keadaan baru yang sangat sulit untuk diterima oleh masyarakat luas. Bukan hanya kepanikan yang terjadi, kegagapan juga tidak terhindarkan terlihat jelas di awal pandemi ini terdeteksi masuk Indonesia. Ada pihak-pihak yang mengekspresikan kegagapan dengan berbelanja bahan pokok secara berlebihan, yang berdampak pada sebagian lainya yang sulit mendapatkan bahan pokok penopang kehidupan. Bahkan ada yang bergegas untuk mudik lebih awal atau mencari jalan tikus untuk menghindari larangan mudik menjelang hari raya. Sangat terlihat jelas kepanikan warga negara Indonesia.

Tidak bisa diabaikan begitu saja, banyak pihak yang memiliki rasa keperdulian tinggi berbondong-bondong menggalang dana untuk membantu sesama. Dari publik figur, pengusaha, hingga ke berbagai pihak yang ramai-ramai saling membantu sesama. Negara Indonesia negara besar dengan kekayaan alam yang luar biasa, namun jelas hal tersebut bukan jaminan untuk dapat menopang kehidupan seluruh warga Indonesia yang terdampak pandemi covid 19. Hal ini jelas terlihat dari berbagai bantuan dari pemerintah seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), bantuan sembako dan bantuan lainya yang sangat membantu masyarakat, namun yang terjadi di lapangan belum semua warga menerima bantuan karena kuota terbatas sehingga beberapa warga yang membutuhkan belum mendapatkan bantuan. Ini waktunya semua warga negara Indonesia bersatu untuk saling membantu.

Bukan hanya aspek ekonomi saja yang terdampak pandemi covid 19, rupanya semua aspek terdampak, dari kesehatan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan berbagai aspek lainnya. Hal ini terlihat jelas dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pandemi covid 19. Dikeluarkanya kebijakan pemerintah bukan berarti langsung dapat menyelesaikan seluruh permasalahan dampak pandemi covid 19 ini, apalagi jika masyarakat tidak mematuhi apa yang menjadi aturan pemerintah, terkait aktivitas di luar rumah, protokoler kesehatan dan merasa bahwa dirinya sehat dan tidak memperdulikan orang lain yang mungkin bisa tertular virus tersebut apalagi bagi pihak yang rentan seperti lansia.

Diperlukan berbagai upaya untuk menghadapi pandemi covid 19. Bukan hanya melalui kebijakan pemerintah namun semua pihak harus bersatu melawan pandemi covid 19 ini. Termasuk warga negara Indonesia. Warga nergara harapan bangsa Indonesia adalah smart citizen dan good citizen . Warga negara yang tahu hak dan kewajibanya sebagai warga negara dan menjalankanya. Smart citizen, warga negara yang memiliki kecerdasan untuk bertingkah laku sebagai warga negara, termasuk dalam pandemi covid 19 ini. Warga negara yang taat aturan bahkan berpartisipasi ikut serta membantu dalam penanganan covid 19 sesuai dengan kemampuannya. Warga negara yang baik, memiliki rasa empati sangat dibutuhkan di dalam situasi pandemi covid 19.

Bangsa Indonesia mengharapkan seorang warga negara yang berkarakter melalui pengembangan karakter bangsa, terlihat jelas dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025 yang menjabarkan karekter sebagai nilai-nilai yang unik-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata berkehidupan baik) yang terpateri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Tentu saja menuju karekter bangsa yang bermartabat harus didahului dengan karakter warga negaranya. Karakter bangsa tidak datang begitu saja, namun harus terus diupayakan untuk dibangun untuk menjadi lebih baik.

Sikap warga negara Indonesia dapat menjadi kunci dalam menghadapi pandemi covid 19. Kebijakan sebaik apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah namun dengan sikap warga negara yang egois dan memikirkan diri sendiri, tampaknya akan sulit menemukan ujung yang baik dalam pendemi covid 19 ini. Permasalahan ini bukan hanya masalah pemerintah tetapi masalah seluruh warga negara Indonesia bahkan warga global. Seluruh warga bertanggung jawab untuk ikut serta mengatasi pandemi covid 19.

Empati adalah salah satu nilai yang sangat penting dalam menghadapi pandemi covid 19. Lazarus (1991) menjabarkan empati sebagai kemampuan dalam berbagi perasaan dengan orang lain, hal ini dilakukan dengan cara menempatkan kondisi psikologis sesuai dengan keadaan orang yang dihadapi, kunci dari empati sangat berkaitan erat dengan compassion, yaitu kecenderungan untuk menolong orang lain yang menderita. Jadi empati tidak hanya sekedar ikut merasa bersedih dengan kemalangan yang terjadi pada orang lain namun juga timbul perilaku menolong. Empati menjadi karakter kunci dalam menghadapi pandemi covid 19 yang akan menumbuhkan perilaku baik lainya. Warga negara Indonesia yang memiliki empati tidak akan melakukan hal-hal yang akan berdampak pada penderitaan atau membahayakan orang lain. Bahkan jika itu hanya berdiam di rumah agar tidak terkena virus covid 19 yang akan membahayakan orang lain jika menularkanya, menolong sesama yang membutuhkan karena terdampak covid 19, dan baik individu atau melalui komunitas dapat melakukan banyak hak untuk membantu sesama. Kemudian pastinya mematuhi aturan pemerintah yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Warga negara Indonesia yang memiliki empati akan bersatu untuk menghadapi covid 19 agar bangsa Indonesia segera dapat mengatasi pandemi ini. Jadi empati sangat penting untuk dimiliki oleh masyarakat sebagai warga negara Indonesia maupun warga negara global.

Terkini

TENAGA KESEHATAN : BERTARUH NYAWA DAN JANJI PENGUASA

Sunday, May 31, 2020 Opini

Oleh : Farah Sari, A. Md

(Aktivis Dakwah Islam, Jambi)

Perawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Anitha Supriono, hingga kini belum menerima insentif sebesar Rp 7,5 juta yang dijanjikan pemerintah. Anitha merupakan salah satu perawat yang bertugas di ruang Intensive Care Unit (ICU) menangani pasien-pasien positif Covid-19. Soal pemberian insentif ini telah disampaikan Presiden Joko Widodo sejak 23 Maret lalu. Jokowi mengatakan pemerintah akan memberikan insentif bulanan kepada tenaga medis yang terlibat dalam penanganan Covid-19. Besaran insentif berkisar Rp 5-15 juta setiap bulan. Rinciannya, Rp 15 juta untuk dokter spesialis, Rp 10 juta untuk dokter umum dan dokter gizi, Rp 7,5 juta untuk bidan dan perawat, dan Rp 5 juta untuk tenaga medis lainnya. Tempo sudah berusaha menghubungi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengenai perkembangan pencairan insentif ini, tetapi belum direspons. Menurut Anitha, di RSPI, perawatan pasien Covid-19 sudah berlangsung sejak akhir Februari. Ia hanya bisa berharap insentif untuk perawat cepat cair. "Sekarang tinggal bisa berharap," ucap dia.(TEMPO.CO, 25/5/20)

Jika proteksi keselamatan nyawa saja cenderung negara abaikan, maka sangat wajar proteksi finansial tidak diperhatikan. Seperti inilah kondisi sebuah negeri yang di dalamnya menerapkan aturan kehidupan selain dari aturan Pencipta, yaitu Allah SWT. Solusi yang diambil lahir dari akal manusia yang lemah dan terbatas, berdasarkan asas manfaat, bersifat tambah sulam dan gagal menyelesaikan persoalan. Penderita Covid 19 yang terus bertambah diperparah kondisi tenaga kesehatan yang tidak sejahtera. Bagaimana mereka bisa fokus dan optimal jika kebutuhan mereka dan keluarga tidak terpenuhi. Berharap pandemi usai sepertinya hanya mimpi.

Banyaknya korban tenaga kesehatan (nakes) yang gugur saat menangani pandemi Covid 19 disebabkan banyak faktor. Salah satu faktor tersebut disebabkan tidak adanya perhatian memadai dalam proteksi keselamatan nyawa nakes. Sebab banyak fakta yang menunjukkan keterbatasan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh mereka saat menjalankan tugasnya. Berupa APD, masker, handsanitizer, peralatan medis dsb. Semakin miris saat proteksi finansial mereka juga tidak diperhatikan. Padahal mereka telah berjuang dengan taruhan nyawa menghadapi Covid 19 yang berpotensi mengancam nyawa. Para nakes berada dalam kondisi yang sulit. Maju tanpa peralatan perang dengan resiko terinfeksi hingga berpotensi kematian atau mundur dengan penyesalan menyalahi sumpah profesi sebagai tenaga kesehatan.

Oleh karena itu, tingginya kasus di negeri ini tidak semata karena kelemahan nakes tapi lebih kepada kelemahan pemimpin. Bukankah pemimpin dan negara adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas jaminan keselamatan nakes dan seluruh masyarakat? Lalu sejauh mana peran ini bekerja? Padahal pemimpin dan negara memiliki akses paling besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui dana negara yang bisa disalurkan. Tapi fakta yang ada, donasi/bantuan dari masyarakat masih menjadi incaran untuk mengalihkan peran negara dalam menyelesaikan pandemi covid 19.

Sungguh malang nasib nakes dan masyarakat. Akan berharap kepada siapa? Jangankan mendapat perlindungan utuh dengan kebijakan terintegrasi agar pasien covid tidak terus melonjak, bahkan proteksi finansial yang merupakan hak mereka juga tidak diberikan. Sebagian tidak mendapat tunjangan, THR perawat honorer dipotong bahkan ada yang dirumahkan karena RS daerah kesulitan dana. Ini menunjukkan ketidak seriusan pemimpin untuk menuntaskan pandemi covid 19. Abainya pemimpin mengurusi urusan rakyat.

Padahal gugurnya tenaga medis sama dengan berkurangnya prajurit di garda depan medan tempur untuk menyelesaikan pandemi covid 19. Maka ada bahaya besar yang akan mengancam nyawa nakes dan masyarakat jika semua prajurit tiada. Jika peran pemimpin begitu minimalis bahkan cenderung abai, kepada siapa lagi masyarakat akan berharap? Padahal pemimpin dipilih dengan harapan akan ada yang mengurusi urusan mereka, memudahkan urusan mereka, menjamin kesejahteraan, menjamin keselamatan dsb.

Tidak heran jika pemimpin hari ini cenderung abai. Karena sistem hidup yang diterapkan adalah sekuler kapitalis. Menjadikan asas kehidupan tegak pada pemisahan agama dari kehidupan. Pemisahan agama dari negara. Serta menjadikan manfaat materi atau keuntungan sebagai tujuan. Merasa bebas berbuat dan menetapkan kebijakan sesuai kepentingan dan hawa nafsu semata. Telah hilang rasa ketakutan pada Allah saat kebijakan tersebut tidak sesuai syariatNYA. Lupa akan ada penghisaban dihari akhir, ada surga dan neraka. Artinya pemimpin yang abai lahir dari sebuah sistem kehidupan yang batil/salah.

Maka mustahil berharap adanya proteksi finansial bahkan proteksi keselamatan nyawa para nakes selama sistem hidup yang batil ini masih diterapkan. Kita membutuhkan sistem hidup yang benar. Sistem yang berasal dari Allah SWT, zat yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Yang paling memahami apa yang dibutuhkan oleh manusia. Yang mengetahui solusi tuntas problematika kehidupan manusia. Itulah sistem Islam. Tegak atas asas aqidah islam yang melahirkan aturan kehidupan, aturan tersebut akan mampu memecahkan problematika kehidupan manusia dengan tuntas dan menghantarkan pada kebahagian hidup di dunia dan akhirat.

Bagaimana Islam memberi penghargaan dan perhatian pada tenaga medis dan prajurit yang berada di garda depan menangani pandemi Covid 19?

Pandangan Islam Tentang Upah/Gaji dan Menepati Janji

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Karena berasal dari zat yang menciptakan manusia, langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya. Termasuk dalam menghukumi tentang gaji dan menepati janji. Allah Ta’ala berfirman mengenai anak yang disusukan oleh istri yang telah diceraikan. “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath Tholaq: 6). Dalam ayat ini dikatakan bahwa pemberian gaji itu segera setelah selesainya pekerjaan.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih). Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Para nakes dalam islam akan segera mendapatkan gaji atau upah setelah pekerjaannya selesai.

Rasulullah SAW sampaikan dalam salah satu hadis yang berbicara masalah kemunafikan, “Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga; apabila berkata berdusta, apabila berjanji tidak ditepati atau ingkar, dan apabila dipercaya berkhianat” (HR. Bukhari dan Muslim). Seorang pemimpin dalam islam akan menepati janji yang telah diucapkannya.

Sungguh Al-Qur`an telah memerhatikan permasalahan janji ini dan memberi dorongan serta memerintahkan untuk menepatinya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya….” (An-Nahl: 91). Allah Subhanahu wa Ta’ala juga berfirman: “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.” (Al-Isra`: 34).

Jika kita berapa akan hadir sosok pemimpin yang akan memperhatikan perihal gaji dan janji yang telah diucapkannya, itu hanya mungkin saat pemimpin tersebut memiliki keimanan kepada Allah SWT. Saat syariat islam tersebut diterapkan oleh negara. Kondisi inilah yang telah hilang saat ini. Sehingga kita harus berupaya mewujudkannya kembali.

Keimanan yang ada pada pemimpin akan menjadi kontrol terbesar dia menjalankan kebijakan yang dibuat berdasarkan tuntutan syariat. Karena dia selalu bisa merasakan kehadiran Allah saat melakukan perbuatan. Ditambah lagi dengan pemahaman utuh bahwa kelak dia akan dihisab atas perbuatannya dalam mengurusi urusan rakyat. Memastikan jaminan kebutuhan asasi/dasar rakyat terpenuhi dengan baik. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dsb. Sesuai mekanisme yang khas berdasarkan syariat islam. Jika dia melakukan kekhilafan masyarakat akan melakukan kontrol sosial melalui aktivitas dakwah (amar makruf nahi mungkar). Maka dengan kondisi ini akan bisa menghantarkan kehidupan manusia pada kesejahteraan, kebahagian dunia dan akhirat.

Terkini

Narasi New Normal Yang Abnormal

Sunday, May 31, 2020 Opini

Oleh : Tatik Utomo

(Pemerhati sosial)

Wacana new normal yang dilontarkan oleh pemerintah di khawatirkan akan berpotensi pada lonjakan kasus baru covid - 19. Karena sampai saat ini belum ada vaksin yang bisa membuat manusia kebal akan wabah covid - 19 ini. Intinya bahwa rakyat harus bisa menjaga diri sendiri tanpa ada kehadiran dari pemerintah .

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dr Hermawan Saputra mengkritik persiapan pemerintah menjalankan kehidupan new normal. Menurut dia belum saatnya, karena temuan kasus baru terus meningkat dari hari ke hari. "Saya kira baru tepat membicarakan new normal ini sekitar minggu ketiga atau empat Juni nanti maupun awal Juli. Nah, sekarang ini terlalu gegabah kalau kita bahas dan memutuskan segera new normal itu .

Jadi, new normal ini adalah sesuatu yang akan dihadapi, namun berbincang new normal ini banyak pra syaratnya. Pertama, syaratnya harus sudah terjadi perlambatan kasus. Dua, sudah dilakukan optimalisasi PSBB," sebutnya. Ketiga, masyarakatnya sudah lebih memawas diri dan meningkatkan daya tahan tubuh masing-masing. Keempat, pemerintah sudah betul-betul memperhatikan infrastruktur pendukung untuk new normal. " ujar Hermawan saat dihubungi.

(Merdeka.com 25/5/2020)

Untuk mendukung new normal ini pemerintah menerbitkan protokol baru dalam lingkungan pekerjaan ketika sudah masuk bekerja. Perusahaan diminta mengatur jarak antar pekerja minimal 1 meter. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.(detiknews.com 25/5/2020)

Pemerintah tampaknya akan segera melonggarkan aktivitas sosial serta ekonomi dan bersiap kembali beraktivitas dengan skenario new normal. Pemerintah sudah gencar mewacanakan ini dan mulai menerapkannya pada lingkungan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Dwi Wahyu Atmaji mengatakan skenario ini merupakan pedoman yang disiapkan agar PNS dapat bekerja optimal selama vaksin Corona belum ditemukan. Dia mengatakan waktu penerapan skenario kerja 'new normal' ini akan bergantung pada arahan dari Gugus Tugas Covid19. "Ya kita harus realistis saja bahwa Corona ini belum ada obat/vaksin, jadi harus tetap waspada," ujar Wahyu (www.cnbcindonesia Minggu 25/5/2020).

Disisi lain ajakan Presiden Joko Widodo untuk menjalankan kehidupan new normal sebaiknya direspons dengan panduan program yang jelas. Jika tidak, sangat berpotensi Indonesia mengalami kegagalan sosial. Para pembantu Presiden Jokowi dinilai belum tentu mampu menerjemahkan ide besar yang sedang ditunggu masyarakat tersebut.

Sejatinya dengan wacana new normal ini adalah bukti bahwa pemerintah telah gagal dan berlepas tangan dalam mengatasi wabah. New normal adalah wujud keputusasaan pemerintah yang menyerah kalah pada wabah.

Yang lebih miris lagi diduga bahwa wacana new normal ini adalah tuntutan dari para pengusaha yang mulai kolaps akibat dari munculnya wabah covid - 19 .

Jika hal ini benar maka patut diduga bahwa pemerintah memang tidak menghargai setiap nyawa rakyat yang melayang karena wabah covid - 19 ini.

Karena bagi penganut sistem kapitalis materi menjadi lebih berharga dari nyawa manusia itu sendiri . Materi menjadi tujuan utama dalam kehidupan yang tanpa dibarengi dengan konsep spiritual . Materi membuat kebijakan yang dibuat lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dan tega mengorbankan kehidupan rakyatnya. Maka tidak heran jika kebijakan yang dibuat jauh dari solusi dan tak berperasaan, yang semakin membuat negara terancam dilanda kerusakan.

Sistem kapitalis sesungguhnya adalah sistem yang rusak dan merusak, bahkan sistem ini adalah merupakan bagian dari Neo imperialisme atau penjajahan modern yang hadir dengan cara memberikan pinjaman pada negara yang menjadi targetnya, sehingga negara target akan tersandera dalam setiap kebijakannya. Terbukti bahwa dalam setiap pengambilan kebijakan, pemerintah lebih memikirkan nasib pengusaha dan pemilik modal dibandingkan dengan nasib rakyatnya. Rakyat hanya menjadi ladang bisnis dan bahkan menjadi korban dari kebijakan

pemerintah .

Sangat berbeda jauh dengan sistem yang berasal dari islam dan dari kekuasaan yang berlandaskan dari Al Qur'an dan iman dari penguasanya. Sistem islam terbukti membawa kebaikan dan memberi keberkahan bagi sekalian alam. Sistem Islam yakni Daulah khilafah selalu menjadi pelayan bagi rakyatnya. Karena sesungguhnya pemimpin adalah periayah/pengurus rakyat dan menjadi junah/ perisai bagi rakyatnya. Dalam negara daulah urusan yang menyangkut rakyat menjadi fokus utama diatas materi, karena harta, kehormatan dan akal serta nyawa manusia sangat berharga, sehingga menafikan salah satunya adalah seperti menafikan Sang Maha Pencipta itu sendiri .

Maka alangkah ruginya kita sebagai umat islam bila masih ikut mempertahankan sistem kapitalisme ini, sampai kapan kita terus berharap bahwa sistem kapitalisme ini akan membawa kebaikan ? Kurang bukti apalagi bahwa sistem ini hanya membawa kerusakan pada manusia dibadingkan dengan sistem islam yang menjadi penjaga peradaban manusia.

Hanya dengan sistem islam manusia dihargai keberadaanya tanpa memandang harta dan kekuasaan. Hanya dengan kembali pada sistem islam keberkahan akan menyelimuti bumi dan seisinya. Dengan penegakan syariat islam manusia akan dimuliakan sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri oleh sang Maha Pencipta.

Wallahu a'lam bi'showab.

Terkini

Tanpa Aturan Syar'i, New Normal Hanya Ilusi

Sunday, May 31, 2020 Opini

Oleh : Yuliatin

Hari raya tahun ini sangat luar biasa istimewanya bagi umat Islam, mengapa? Karena pada hari istimewa ini umat Islam di uji dengan wabah corona yang tak kunjung berakhir, hingga menyebabkan susahnya berkunjung ke keluarga tercinta.

Meski telah diketahui bersama jika wabah ini belum menandakan kelandaiannya, pemerintah telah menyerukan kebijakan "new normal", setelah sebelumnya menyuruh masyarakat berdamai dengan wabah corona, hidup kembali normal ditengah ancaman wabah yang tentu menambah kekhawatiran masyarakat. Apalagi kasus tersebut kian hari makin bertambah.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dr Hermawan Saputra mengkritik, persiapan pemerintah menjalankan kehidupan new normal. Menurut dia belum saatnya, karena temuan kasus baru terus meningkat dari hari ke hari.

Menurutnya, new normal berarti ada perilaku baru, budaya baru, dan juga ada fasilitas maupun kebijakan yang baru baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah berdasarkan kedisiplinan.

(Merdeka.com, 25/05/20)

Jika di perhatikan lebih detail, pemerintah seakan belum siap secara matang untuk memulai kebijakan new normal dalam waktu dekat ini. Seharusnya jika pemerintah menginginkan aspek ekonomi dan aspek lainnya kembali normal hendaknya pemerintah memberi persiapan yang terbaik, keseriusan dan peningkatan penanganan wabah, sebelum menyerukan kebijakan new normal, sebab jika tidak ada persiapan yang memenuhi standar-standar apa yang menjadi ukuran penghentian wabah, masyarakat merasa dipusingkan. Bagaimana tidak? Walau

disisi lain masyarakat memang menginginkan kembali beraktivitas seperti sebelum adanya wabah corona, tetapi dilihat dari banyaknya kasus kian hari makin bertambah, membuat masyarakat merasa di persulit, takut dan di bingungkan dengan keadaan.

Kebijakan memperlonggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan istilah New Normal yang akan diterapkan pemerintah, harus dijalankan dengan perhitungan yang jelas. Jangan sampai, relaksasi yang ditujukan untuk memutar kembali roda perekonomian yang juga sangat terdampak oleh pandemi Covid-19, malah mengorbankan kesehatan dan kehidupan rakyat. Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. (WE Online, 28/05/20)

Menciptakan roda perekonomian yang terbaik yang dapat mensejahterakan masyarakat memang kewajiban pemerintah, akan tetapi jangan sampai mengancam keselamatan hidup masyarakat. Keselamatan hidup memang murni hak progratif Allah Subhanahu wa Ta'ala namun sebagai makhluk kita di perintahkan berusaha untuk memberikan akhir yang terbaik bukan malah bunuh diri dengan berdamai bersama wabah corona, jika bunuh diri Allah larang, lantas bagaimana jika kebijakan pemerintah yang menyalahi aturan Allah membunuh masyarakat banyak?

Untuk memulai kehidupan kembali normal harusnya pemerintah jangan hanya mengikuti tren global tanpa adanya persiapan dan perangkat memadai agar tidak menimbulkan masalah baru, sebab alih-alih ekonomi bangkit justru wabah gelombang ke dua mengintai kehidupan masyarakat. Begitulah aturan yang diciptakan kapitalisme selalu mengatasi setiap masalah dengan masalah baru.

Berbeda dengan Islam yang selalu konsisten dengan aturan yang telah Allah buat dalam mengatasi setiap problema yang ada, tidak melihat kebijakan yang membebek pada tren internasional.

Negara Islam bukan asas manfaat yang dijadikan ukuran dalam membuat kebijakan, melainkan halal-haram. Oleh karena itu pemimpin negara akan menjalankan kepemimpinan yang sesuai dengan syari'at Islam yang agung, yakni: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta tiap rakyatnya. Dengan pemimpin yang demikian, pandemi covid-19 bisa segera berakhir. Saatnya umat Islam beralih haluan untuk segera menyongsong dan menerapkan aturan Islam agar terlahir pemimpin yang amanah dan bertanggungjawab.

Wallahu'alam bish showwab

Terkini

NEGARA ABAI, MASYARAKAT LALAI, COVID -19 SEMAKIN MENJADI

Sunday, May 31, 2020 Opini

Oleh; Miratul Hasanah

(pengamat kebijakan publik )

New Normal-life ,seakan indah didengar oleh telinga, tapi ternyata pahit di depan mata. Betapa tidak, dengan kebijakan kurva landai saja belum terwujud, bahkan cenderung mengalami peningkatan jumlah yang terinfeksi covid-19, sekarang pemerintah kembali mencanangkan program New Normal-life (hidup normal) untuk menstabilkan kembali kondisi perekonomian maupun kondisi pendidikan di Indonesia. Sepintas kebijakan tersebut terasa sangat menyejukkan hati masyarakat yang sudah klenger dengan social distancing yang menjadikan masyarakat luas harus isolasi mandiri dirumah dan tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi ataupun sekolah seperti biasa. Dan pastinya semua berharap bahwa kondisi ini bisa segera normal kembali.

Akan tetapi,yang perlu dikritisi adalah ketika kebijakan tersebut tidak dibarengi oleh keseriusan pemerintah melakukan pencegahan virus agar tidak semakin menyebar.Maka ketika program New Normal-life diberlakukan seharusnya juga dibarengi kesiapan internal yakni selain PSBB yang diberlakukan untuk masyarakat luas, pemerintah juga harus berani menghentikan imigran TKA dari china yang hingga hari ini terus berdatangan dan seakan tanpa pengawasan sama sekali dari pihak rezim. Seperti yang dilansir dari Jakarta, INDONEWS.ID-- sebanyak 500 .tenaga kerja asing dari china akan tiba di Konawe, Sulawesi Tenggara, sekitar juni atau juli mendatang.Saat ini perusahaan yang menaungi pekerja itu,PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel(OSS) sedang menyelesaikan proses perizinannya.Dan bahkan keberadaan mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasa, karena sudah mendapatkan persetujuan dari mentri perhubungan yaitu LBP.Padahal dari sanalah virus covid -19 itu berasal.Kalau sudah seperti itu kehidupan normal kembali akan tambah sulit terwujud, ibarat pepatah bagaikan punuk merindukan bulan.

Sikap pesimis juga datang dari Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra yang mengkritik persiapan pemerintah menjalankan kehidupan new normal.menurut dia belum saatnya,karena temuan kasus baru terus meningkat dari hari ke hari. Hermawan juga mengatakan, puncak pandemi belum dilewati, bahkan cenderung naik. Akibatnya ,prediksi - prediksi yang mengatakan puncak pandemi pada awal Juni akan mundur hingga akhir Juni atau awal Juli(Merdeka. com) .

Tidak hanya itu, disinyalir bahwa kebijakan new normal tersebut hanyalah merupakan sikap membebek pada kebijakan luar negri yang saat ini memulai untuk menormalkan kembali kondisi yang sempat karut marut.Keputusan tersebut juga merupakan bukti lepas tangan pemerintah terhadap kelanjutan nasib rakyat yang saat ini tambah terjepit akibat wabah pandemi. Keberpihakan rezim juga bertambah nyata kepada para korporasi dengan dibukanya mall-mall, akan tetapi tetap menutup akses rumah ibadah seperti masjid, larangan sholat jumat, sholat idhul fitri dan sebagainya.

Sebenarnya kalau dilihat dari aspek SDA, negri kita ini sangat kaya akan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Maka dari itu, jikalau memang ada keseriusan dari pihak pemerintah, tentu virus pandemi ini bisa dicegah sejak dini, dan pemulihan ekonomi akan bisa segera terwujud tanpa harus membebek pada setiap kebijakan yang diambil oleh dunia internasional. Hal tersebut bisa ditempuh dengan cara mengerahkan seluruh potensi kekayaan negara untuk dipergunakan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang lockdown dan berusaha untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang terkena dampak wabah.Dan bukan malah melanjutkan proyek pemindahan ibukota.

Lalu sebenarnya bagaimana cara Islam memandang terkait hal diatas?

Allah SWT berfirman;

وما خلقت الجن و اﻻ نس اﻻ ليعبد ون

Artinya; "Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku". (Qs.Adz-dzarriyat; 56)

Secara fitrah manusia mempunyai kelemahan dalam membuat aturan yang bersifat berubah-ubah..Maka dari itu, manusia senantiasa membutuhkan aturan yang bersifat baku dalam rangka untuk mengatur kehidupan mereka. Maka Islam sebagai agama sekaligus sebuah ideologi hadir sebagai pemecah masalah kehidupan manusia ,termasuk bagaimana cara mengatasi terjadinya wabah serta menormalkan kembali keadaan seperti semula.Dalam pandangan Islam kehidupan yang normal kembali hanya akan bisa direalisasikan dengan sempurna ketika umat ini mau kembali menerapkan syariah - Nya, bukan dengan meniru apapun kebijakan yang berasal dari luar Islam yang berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan karena ini berarti berpaling dari aturan-Nya yang justru membawa negri ini pada kesengsaraan dan kenestapaan.Hal ini juga telah dibuktikan oleh rakyat Aceh yang terkenal dengan sebutan"serambi Mekkah" dan telah mendapatkan apresiasi dari pemerintah karena bisa menekan angka penyebaran covid -19, bukan dengan menerapkan lockdown, tetapi dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT.Dibalik semua itu, tabiat rakyat Aceh lekat dengan penerapan syariah Islam walaupun belum sempurna.Sebab, hanya dengan wasilah mendekatkan diri kepada Allah SWT, bumi akan mengeluarkan keberkahannya, serta mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Demikianlah, sesungguhnya ketika negri ini ingin kembali hidup normal, maka tidak jalan lain kecuali dengan menerapkan syariah Islam secara kaffah. Maka new Normal-life bukan lagi menjadi sebuah impian semata, akan tetapi akan menjadi "Baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur "dengan izin Allah SWT.

WaAllahu a'lam bi ash-showwab.

Terkini

Pejuang Wabah Minim Proteksi

Sunday, May 31, 2020 Opini

Oleh: Nurlinda

Pemerhati Sosial

Sampai hari ini, kasus corona masih menkhawatirkan negeri ini. Karena kasus positif hingga kematian covid-19 semakin menunjukkan peningkatan, bahkan belum mencapai puncaknya. Sebagaimana di negara kita Indonesia per 24 mei 2020 yang terkonfirmasi positif corona sebanyak 22.750 dengan angka kematian 1.391 kasus. Angka pasien positif corona yang besar ini tentu berefek pada kerja tenaga kesehatan yang semakin besar pula.

Tenaga medis adalah pihak yang sangat rentan terpapar oleh virus ini. Karena mereka adalah prajurit garda terdepan dalam perang melawan virus corona. Hingga sampai hari ini semakin banyak korban tenaga medis yang gugur saat menangani wabah tersebut. Namun, bukan malah dihargai atas kerja kerasnya, mereka malah tidak mendapat perhatian memadai khususnya oleh penguasa.

Jangankan memberikan perlindungan utuh dengan kebijakan agar pasien covid tidak terus melonjak. Pada sebelumnya proteksi diri tenaga medis berupa APD yang kurang memadai menjadi persoalan, kini proteksi finansial yang tidak kunjung diberikan menjadi perseolan baru. Bahkan THR perawat honorer pun dipotong dan ada yang dirumahkan karena RS daerah kesulitan dana.

Seperti yang dilansir merdeka.com. sejumlah tenaga medis di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran belum mendapatkan insentif keuangan yang dijanjikan oleh pemerintah. Seperti diketahui, bahwa pemerintah memberikan insentif sebesar Rp 5-15 juta untuk dokter dan para tenaga medis yang terlibat dalam penanganan Covid-19. Salah satu tenaga medis di Wisma Atlet Kemayoran mengatakan, pencarian insentif terkendala akibat masa libur lebaran. Akibatnya masih ada sejumlah tenaga medis yang hingga hari ini belum juga menerima insentif tersebut.

Yang paling disayangkan adalah di tengah wabah virus corona atau Covid-19 ratusan tenaga medis dipecat, yang berawal dari aksi mogog kerja yang dilakukan oleh sejumlah tenaga medis dengan alasan APD yang tidak memadai. Padahal gugurnya tenaga medis atau pemecatan itu sama dengan berkurangnya prajurit garda terdepan dalam medan tempur. Sedangkan untuk menjadi tenaga medis di butuhkan waktu yang lama bahkan bertahun-tahun untuk bisa menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.

Pemerintah sendiri tidak memberikan informasi yang akurat tentang profesi dan pekerjaan pasien yang terinfeksi, pasien dan orang yang sedang dalam pengawasan. Padahal tampa data yang terbuka maka akan sulit untuk mengukur tingkat resiko yang dialami oleh para petugas kesehatan, baik yang secara lansung terjung menangani pasien covid-19 maupun yang tidak secara lansung terjun dalam penangan covid-19 tersebut.

Ini karena pemerintah sejak dari awal tidak mau mendengarkan saran dari para ahli, tentang kedatangan virus covid-19 yang akan menerjang keseluruh dunia termasuk Indonesia. Ini sangat jelas bahwa pemerintah lebih mementingkan perekonomian di bandingkan dengan nyawa rakyatnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa inilah prinsip penyelesaian wabah dalam sistem demokrasi-kapitalisme.

Sangatlah berbeda dengan sistem islam dimana apabilah sedang terjadi wabah maka pemerintah akan segera memberlakukan lockdown secara total pada wilayah yang pertama kali ditemukan wabah tersebut, supaya tidak menyebar keluar kewilayah yang lain. Sebagaimana yang perna diterapkan dimasa Umar bin Khathab. Semua akses dari luar wilayah terdampak wabah akan ditutup agar wabah tidak semakin meluas. Baik itu akses transportasi maupun akses publik lainnya. Kebutuhan hidup rakyat yang sedang diberlakukan lockdown akan ditanggung oleh kas negara yaitu baitul mal.

Dengan memberlakukan kebijakan seperti ini maka para tenaga kesehatan tidak kewalahan dalam menangani pasien yang terus bertambah sacara massif. Karena sejak dari awal sudah dibendung dengan lockdown. Sedangkan semua fasilitas kesehatan seperti APD, masker, dan tenaga kesehatan yang profesionan wajib disediakan oleh negara.

Negara juga wajib membangun rumah sakit, sekolah kedokteran, perawat, apoteker, apotik, klinik, laboratorium, dan sebagainya yang mampu mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan secara layak kepada masyarakat. Negara juga membangun pabrik yang memproduksi alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Pelayanan kesehatan harus diberikan secara gratis tanpa memandang status sosialnya, baik kaya maupun miskin. Negara juga mendorong para ilmuan, dokter, dan kalangan yang professional untuk membuat obat bagi masyarakat, bukan malah mengandalkan impor. Negara harus secara mandiri membangun fasilitas yang dapat mendukung percepatan penyembuhan terhadap penyakit.

Para tenaga kesehatan akan mendapatkan jaminan pemenuhan kebutuhan hidupnya, baik ketika ada wabah ataupun tudak. Karena dalam kondisi normal pun kesejahteraan mereka senantiasa diperhatikan oleh negara, Apalagi wabah sedang terjadi. Allahualam bissawab.

Terkini

Kian Miris Nasip Tenaga Medis

Sunday, May 31, 2020 Opini

Oleh : Yuliana M. Alfajri, SE

Beban kerja tenaga medis kian bertambah dua kali lipat di tengah pandemi virus Corina saat ini, merka jd harus menghadapi tantangan yang tentu menemui resiko yg juga berat antara kesehatan dan bahkan nyawa taruhannya.

Selain itu nasip tenaga medis yg jg menghadapi persoalan pskologis mulai dari makin beratnya beban dalam menghadapi tuntunan pekerjaan ditengah pandemi mereka jg harus melewatkan waktu bersama keluarga demi kebaikan bangsa dimomentum perayaan idul fitri. Beban ekonomipun jg dirasa oleh tenaga medis yg merupakan garda terdepan dalam melawan wabah ini kian menunjukkan kegelisahan.

Seperti yg dijanjikan sebelumnya bahwa akan ada insentif keuangan yang dianggarkan bagi tenaga medis oleh presiden Joko widodo di Wisma atlet Kemayoran senin (23/3) kemarin, mengatakan "Pada kesempatan baik ini, kemarin kita telah rapat dan telah diputuskan dan telah dihitung oleh Kementerian Keuangan bahwa akan diberi insentif keuangan kepada tenaga medis," tutur Jokowi di lokasi, Senin (23/3).

Sejumlah tenaga medis di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran belum mendapatkan insentif keuangan dijanjikan oleh pemerintah. Seperti diketahui, pemerintah memberikan insentif sebesar Rp 5-15 juta untuk dokter dan para tenaga medis yang terlibat dalam penanganan Covid-19.

Salah satu tenaga medis di Wisma Atlet Kemayoran mengatakan, pencairan insentif terkendala akibat masa libur Lebaran. Akibatnya masih ada sejumlah tenaga medis yang hingga hari ini belum juga menerima insentif tersebut.

Hal ini menunjukan kian abainya pemerintah dalam menuntaskan satu permasalahan yang mestinya pemerintah bisa lebih sigap justru kian lamaban menanggapi satu kasus termasuk dalam hal memberikan hak kepada pekerja medis pejuang covid.

Menjamin terpenuhinya hak masyarakat dan tenaga medis adalah kewajiban pemerintah selaku penguasa negri dan pemenuhan hak tersebut jg merupakan kewajiban pemerintah yg dilindungi oleh undang-udang yang berlaku saat ini.

Tak hanya insentif saja yg mesti diperhatikan namun hak yg lain jg harus dipenuhi seperti

Memperoleh perlindungan hukum selama menjalankan tugas sesuai dengan Standar Profesi dan SOP, Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan keluarganya, Memperoleh perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan diperlakukan secara manusiawi, bermatabat, dan bermoral.

Tak hanya itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi para tenaga medis untuk menjalankan pekerjaannya.

Namun sudah sekian lama pandemi ini berlangsung hak hak tersebut jg kian hari tak kunjung terpenuhi dengan baik, dengan ada pengaturan yang bersifat abnormal ataupun terkesan tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat dengan baik. Justru yang menjadi konsen pemerintah saat ini adalah menaikkan kembali ekonomi yg kian merosot.

Pemerintah diharap mampu menurunkan penyebaran covid dengan memberlakukan lockdown selama 14 hari dimana pemenuhan kebutuhan rakyat dipenuhi selama itu secara serentak krn hanya itu yg mampu meredam wabah ini, bukan malah membuka jalan perlautan, bandara dan juga impor kebutuhan pangan dr negra lain jelas membebankan rakyat lagi dan justu akan melemahkan ekonomi yang berkepanjangan.

Terkini

PSBB Sebuah Kebijakan Minim Solusi

Sunday, May 31, 2020 Opini

Oleh : Nibrazin Nabila

Praktisi Pendidikan

Beberapa waktu lalu, sebagai langkah penekanan penyebaran virus covid-19, pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Yang didasari oleh peraturan pemerintah no 21 tahun 2020. Namun pelaksanaannya belum membawa perkembangan baik terhadap penyebaran virus, wabah pun belum juga mereda. Setelah PSBB tingkat provinsi berakhir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung memutuskan untuk memperpanjang PSBB secara parsial. Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bandung, Yudi Abdurrahman mengatakan, PSBB parsial akan diterapkan dari tanggal 20 sampai 29 Mei 2020. PSBB akan diterapkan di 5 kecamatan, yaitu Bojongsoang, Cileunyi, Dayeuhkolot, Margaasih, dan Margahayu. Jum’at (24/4/2020)

Berdasarkan fakta di lapangan, penerapan kebijakan tersebut menuai polemik baru yaitu semakin sulitnya terpenuhinya kebutuhan ekonomi. Sehingga masyarakat Indonesia terpaksa ditempatkan dalam dilema. Antara khawatir terpapar virus, dan keharusan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Secara umum PSBB memuat 6 poin yang menitikberatkan pada pelaksanaan pysical distancing yakni: work from home ( bekerja dirumah), belajar dirumah, ibadah dirumah, pembatasan jumlah orang yang berkegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan jalur transport, pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Namun fakta yang terjadi di lapangan, banyak masyarakat yang terkesan acuh dengan rambu-rambu itu. Masih banyak yang berlalu lalang tanpa masker dan mengabaikan enam poin diatas. Hal ini disebabkan karena sosialisasi pencegahan covid-19 dilakukan pemerintah dan jajarannya belum tuntas. Ditambah lagi dengan persoalan dilema antara kekhawatiran terkena penyakit dengan tuntutan kebutuhan dapur, sehingga mereka cenderung abai dan tidak melakukan pembatasan itu. Padahal beberapa Pemda telah menyusun sanksi yang lumayan berat.

Rakyat tetaplah rakyat, mereka lah yang biasanya menjadi korban atas perumusan kebijakan yang tidak tuntas. Padahal jika pemerintah konsekuen dengan pembatasan seperti itu dan disertai dengan penyediaan kebutuhan rakyat secara masif tanpa syarat berbelit dan penguasa tidak pelit untuk membelanjakan pendapatan negara untuk rakyat. Niscaya rakyat tidak akan keberatan untuk tetap diam di rumah.

Sayangnya kenyataan getir ini harus tetap dihadapi rakyat, walau harus menghadapi resiko terkena sanksi berat PSBB. penyebab ini semua adalah penerapan sistem kapitalisme yang lebih mementingkan untung rugi ekonomi daripada memposisikan diri, sebagai penjaga kebutuhan rakyat.

Memang sejak awal ditetapkanya PSBB ini, sangat nampak bahwa pelaksanaannya tak lebih sebagai kebijakan yang setengah hati, rakyat kesulitan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, sementara pemerintah enggan menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan ekonomi rakyat. Sekalipun ada program Jaminan Bantuan Sosial, nyatanya rakyat harus melewati mekanisme yang berbelit untuk mendapatkannya, bahkan parahnya penyalurannya pun tidak tepat sasaran.

Paradigma Kapitalis yang diemban oleh rezim ini sebenarnya adalah sumber kesulitan rakyat. Paradigma ini akan membawa pemimpin selalu melihat untung dan rugi, walaupun mengorbankan nyawa rakyat sendiri. Sistem kapitalis meniscayakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cenderung untuk para pemilik modal beserta kroni-kroninya.

Lain halnya dengan sistem Islam. Jika kondisi ini terjadi di dalam negara yang berhukum pada Islam, maka sejak sosialisasi program, negara akan serius menjalaninya. Negara Islam akan menyebar luaskan info dengan segala format media dan memastikan tidak ada rakyat yang melewatkan informasi itu. Tentu tak cukup dengan sosialisasi saja tetapi tetap diikuti penjaminan seluruh kebutuhan dasar rakyat orang perorang.

Sejatinya sosok penguasa yang benar-benar tulus menyayangi dan memenuhi kebutuhan rakyatnya tanpa pamrih hanya lahir dalam sistem Islam yakni Khilafah. Hal ini dilakukan berdasarkan dorongan ketakwaan kepada Allah Swt.

Kesempurnaan aturan Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan as Sunnah dalam mengatur politik dan ekonomi negara, membuat khilafah gampang dalam mengambil keputusan. Dalam sistem khilafah, khalifah memiliki wewenang dalam mengambil keputusan yang hasilnya terbukti efektif dan efisien menyelesaikan persoalan di masyarakat.

Saat pandemi, khalifah akan sigap melakukan lockdown sebagai upaya untuk menekan penyebaran penyakit ke daerah yang masih zona hijau sebagaimana syariat memerintahkan, “Tidak mencampur orang sakit dengan orang sehat.” Khilafah memastikan kebutuhan makanan, minuman, alat kesehatan pribadi dan berbagai bahan untuk memperkuat imunitas tubuh. Layanan kesehatan pun tersedia secara cukup, sehingga warga di pusat penyakit bisa cepat sembuh. Upaya ini akan membantu wilayah diluar wabah dapat melakukan aktivitas perputaran roda ekonomi dalam kondisi normal. Sehingga ketika menghadapi situasi sulit seperti kondisi pandemi saat ini, khalifah dapat meminta bantuan ke wilayah atau daerah bagian kekhilafahan Islam yang kaya dan mampu memberi bantuan.

Karena sebuah negara yang berdasarkan Islam bersifat universal. Oleh sebab itu, jika salah satu daerah benar-benar dalam kondisi kekurangan, daerah lain akan turut mengulurkan bantuan. Hal ini sesuai prinsip bahwa umat muslim bagaikan satu tubuh. Jika yang satu sakit, yang lain ikut merasakan dan akan mengulurkan tangan dan tidak selalu mengandalkan otonomi daerah. Karena yang ada adalah sikap saling berlomba antara satu daerah dengan yang lain. Sehingga tidak akan ada cerita daerah kaya akan semakin sejahtera, sedangkan daerah miskin tetap merana.

Semua itu hanya bisa dilakukan oleh sebuah sistem yang kompleks. Bukan sistem buatan manusia. Melainkan sistem yang berasal dari Sang Maha Pencipta. Sistem Agung yang dibawa Rasulullah Saw. Sebuah sistem Islam dengan dikenal dengan Khilafah Islamiyyah.

Wallahu a’lam bis shawwab.

Terkini

Bupati Mentawai Ingatkan Tingkatkan Kinerja Satpol PP

Sunday, May 31, 2020

Foto: (Raja2020)

MENTAWAI, (NUSANTARANEWS. NET) - Pemerintah ingin agar masyarakat dapat produktif, tetapi tetap aman dari wabah Covid-19. Fase kenormalan baru (new normal) pun tengah dipersiapkan pemerintah di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Harapannya, kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan setelah selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

New normal saat ini sangat mudah ditemui masyarakat dalam berbagai platform media. New normal dikatakan sebagai cara hidup baru di tengah pandemi virus corona yang angka kesembuhannya makin meningkat.

Beberapa daerah telah membuat aturan terkait penerapan new normal sambil terus melakukan upaya pencegahan COVID-19. Masyarakat diharapkan mengikuti aturan tersebut dengan selalu menerapkan protokol kesehatan.

Bahkan Bupati Mentawai Ingatkan Tingkatkan Kinerja Satpol PP Satpol PP Mentawai diberi pembinaan mental dan disiplin melalui materi semi militer Pendidikan semi militer diberikan TNI-Polri ini guna meningkatkan kedisplinan untuk melaksanakan tugas sebagai penegak perda,” Sebut Bupati Yudas Sabagalet diaula Sekertarian daerah.

Adanya perpanjangan tambahan waktu pssbb kita berharap dapat berjalan dengan baik bersama tiga pilar, namun lebih difokuskan kepada petugas Satpol PP selama masa adanya PSBB ini.

“Persiapan menuju new normal ini, salah satunya mempersiapkan kekuatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), agar pengamanan berjalan dengan masksimal nantinya,” katanya.

Disebutkan, dengan digelarnya semi militer untuk Satpol PP, guna menjaga ketertiban pergerakan masyarakat di beberapa sektor diantaranya, sektor perdagangan seperti pasar yang ada di wilayah Bumi Sikerei ini untuk menuju new normal artinya hidup seperti biasa namun ada aturnanya.

Bupati berharap, kehadiran sappol pp tersebut dapat mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran Covid-19.

“Lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai PSBB.Yudas untuk pencegahan penyebaran virus corona, setiap pelabuhan kapal yang ada di Mentawai, semuanya harus satu jalur, sehingga tidak ada yang masuk melalui pintu lain." ujar Yudas Sabagalet saat jumpa pers. Jumat (29/05/2020) pagi.

“Ini yang kita persiapkan jelang new normal untuk memperkuat personel yang tergabung dalam tiga pilar yaitu, TNI, Polri dan Satpol PP. PSBB tahap III ini transisi menuju new normal, kuncinya kembali kepada perilaku masyarakat” terangnya.

Yudas mengatakan Satpol PP adalah salah satu ujung tombak pemerintah kabupaten Kepulauan Mentawai, maka dalam hal iniko dipastikan tugas mereka dalam melakukan penertiban di tengah masyarakat untuk menunggu waktu yang ditentukan disebut new normal.

“ kita meminta personel kepada satuan TNI-Polri dapat memberikan arahan latihan semi militer selama PSBB tahap lanjutan dalam persiapan menuju new normal,” Sebutnya.

Ia menambahkan Satpol PP adalah Pilar utama dari Pemkab Mentawai sinergitas TNI-Polri mendisiplinkan serta menertibkan masyarakat agar masyarakat dapat tertip dalam menuju new normal ini.

Ia berpesan agar seluruh anggota Sappol PP bisa menjaga kewibawaannya dan Pemkab mentawai. Satpol PP adalah polisi pemerintah, sekarang pun satpol PP nantinya bisa memberikan peningkatan kinerja yang baik," Pungkasnya. (Lumbanraja)

Terkini

Kabar Duka, Orang Tua Bupati Sarolangun Meninggal Dunia

Sunday, May 31, 2020 sarolangun

N3,Sarolangun - Innalillahi Wainnailaihi rojiun, kabar duka datang dari keluarga besar Bupati Sarolangun H Cek Endra.Pasalnya orang tua, bapak Bupati H.Cek Endra, H.Cek Mak, hari ini Minggu (31/5/2020) tutup usia.

Kabar duka ini dibenarkan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sarolangun, Sulaiman saat dikonfirmasi. Ia menyebutkan orang tua atau bapak Bupati H.Cek Endra meninggal dunia sekitar pukul 08.30 tadi.

Kabag Humas dan Protokoler, Sulaiman meminta kepada segenap masyarakat Sarolangun kiranya mendoakan Almarhum, semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah SWT, dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah SWT.

" Semoga bapak Bupati dan keluarga diberi ketabahan oleh Allah SWT," pintanya.

Saat ini almarhum masih disemayam di rumah duka, di Kecamatan Mandiangin, dan akan dikebumikan hari ini di Pemakaman Umum Mandiangin. (SRF)

Terkini

NusantaraNews

Label

Layout

Post Style

Technology

2020/05 - 2020/06

Tanggungjawab Negara Menjamin Kebutuhan Rakyat

FAKSI:Usulkan Ketua DPRK Aceh Timur Diganti

Wagub Sumbar Lakukan Rapid Test, Untuk Pastikan Tidak Terkena Virus Vorona

BPBD Sumbar Apresiasi Biro Humas

New Normal Life Sekedar Ikut Tren Tanpa Kesiapan

Kapitalisme Tersungkur Dihadapan Virus Corona

Pasar Ternak Payakumbuh Akhirnya Dibuka Kembali

Empati Kunci Karakter Masyarakat Indonesia Hadapi Pandemi

TENAGA KESEHATAN : BERTARUH NYAWA DAN JANJI PENGUASA

Narasi New Normal Yang Abnormal

Tanpa Aturan Syar'i, New Normal Hanya Ilusi

NEGARA ABAI, MASYARAKAT LALAI, COVID -19 SEMAKIN MENJADI

Pejuang Wabah Minim Proteksi

Kian Miris Nasip Tenaga Medis

PSBB Sebuah Kebijakan Minim Solusi

Bupati Mentawai Ingatkan Tingkatkan Kinerja Satpol PP

Kabar Duka, Orang Tua Bupati Sarolangun Meninggal Dunia