Standar Bingung Kriminalitas di Rezim Korporatokrasi

Oleh : Hawilawati, S.Pd
(Praktisi Pendidikan Tangerang)

---
Salah satu syarat mendafar CPNS di berbagai instansi adalah SKCK (Surat Kelakuan Catatan Kepolisian). Surat keterangan resmi dari Polri ini dimaksudkan untuk menerangkan catatan seseorang dalam tindakan kriminal, apakah pernah atau tidak melakukannya.

Menurut Kartono ahli sosiologi,  
Pengertian kriminalitas mencakup segala aktivitas yang dilawan atau tidak disetujui oleh masyarakat karena melanggar aturan agama, sosial, dan hukum, juga merugikan secara psikologis maupun ekonomis. (Dosensosiologi.com 15/09/2018)

Segala yang melanggar agama akan merugikan masyarakat. Adapun perilaku yang kerap kali menuai kontroversi di alam demokrasi adalah LGBT. Sebagian masyarakat menilai tindakan LGBT adalah pelanggaran agama yang meresahkan masyarakat, namun sebagian masyarakat lainnya menilai itu bentuk kebebasan ekspresi manusia yang tak boleh dilarang. Bahkan dikalangan pemerintah, LGBT menjadi pembahasan yang masih  membingungkan, para pejabat kekuasaan memiliki penilaian yang berbeda-beda.

Kontroversi itupun terjadi dalam pencalonan ASN di kejagung.
Kejagung memiliki landasan yuridis untuk melarang CPNS dari kalangan LGBT. Dasar hukum yang disampaikannya adalah Permen, Perpres, PP, UU, sampai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila.

Adapun syarat menjadi CPNS kejaksaan diantaranya:
Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender), tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki) dan mempunyai postur badan ideal dengan standar Body Mass Index (BMI) antara 18-25 dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 (seratus enam puluh) centimeter dan perempuan 155 (seratus lima puluh lima) centimeter". (Kompas.com 25/11/2019)

Kejagung menilai LGBT adalah kelainan prilaku, akan sangat berbahaya jika ASN memiliki prilaku aneh.

Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI, Achmad Baidowi atau Awiek mendukung rencana Kejaksaan Agung yang akan melarang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transseksual atau LGBT melamar sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS.

Dia menjelaskan, kebijakan Kejagung tersebut harus dimaknai sebagai niatan untuk menjaga Aparatur Sipil Negara (ASN) ke depan tidak terjangkiti virus LGBT yang bisa mengancam generasi mendatang. (Liputan6.com 24/11/2019)

Namun sikap tegas ini ditentang oleh beragam partai –bahkan pimpinan partai Islam.

Sebut saja 
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani menegaskan bahwa melarang LGBT untuk menjadi calon pegawai negeri sipil pada Kejaksaan Agung adalah praktik diskriminatif. Menurut Arsul, sepanjang seseorang tidak melanggar hukum yang ada di Indonesia, maka tidak jadi soal seorang LGBT menjadi CPNS pada lembaga negara.

Pernyataan Arsul Sani tersebut menunjukkan ketidak kompakan  fraksi PPP dengan penilaian Achmad Baidowi yang mendukung keputusan kejagung larangan LGBT jadi CPNS.

Kebijakan Kejaksaan Agung itu juga  menuai kecaman dari Setara Institute menilai bahwa larangan peserta LGBT dalam seleksi CPNS 2019 sebagai tindakan diskriminatif.

"Itu diskriminatif, kan orientasi seksual, identitas personal seseorang kan mestinya tidak bisa menghalangi," ucap Direktur Riset Setara Institute, Halili, usai sebuah acara di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2019).

Konglomerasi media liberal juga turut mengecam keputusan ini dan menganggap regulasi yang ada diskriminatif, tidak bertransformasi dengan perubahan tipologi masyarakat dll.

Pro dan kontra terhadap kaum LGBT tak pernah habis, jelas saja berbagai masalah terkait kaum ini selalu muncul.Inilah kerusakan yg terjadi di system kapitalistik, kriminalitas tidak memiliki standar yang jelas, baik buruk diambil dari suara mayoritas, yang belum tentu suara mayoritas adalah benar. Di alam kapitalistik tidak selalu memandang  moralitas, apapun di serobot selama menguntungkan secara materi,  agama dibuang dari praktik kehidupan dan kepentingan bisnis dimenangkan dengan berbalut slogan kesetaraan dan HAM. 

Sudah begitu banyak dampak buruk dari kaum LGBT bagi negeri ini, apakah para pejabat tidak mengambil sebuah pembelajaran bahwa kelainan tersebut yang merusak tatanan masyarakat hingga menularkan penyakit yang mematikan (virus HIV) tidak boleh dibiarkan.
Sistem sekuler sudah begitu mendarah daging bercokol di negeri yang berketuhanan yang maha esa ini, namun nilai-nilai Pancasila sila pertama itu hanya sebagai slogan saja, mengaku negeri berketuhanan namun rambu-rambu agama yang dititahkan Tuhan yang Maha Esa diabaikan.

Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid menegaskan bahwa lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila di Indonesia, terutama terkait dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah pegawai negara yang membantu penguasa dalam mengurusi segala kebutuhan rakyat secara praktis. Personal pegawai pemerintah  harus cakap dibidangnya, juga  sehat  jasmani maupun rohani dan   tentu tidak memiliki kelainan jiwa. 

Akan sangat berbahaya jika pribadi ASN tidak bermoral tidak mampu membedakan perkara dosa dan pahala,  bagaimana ia akan mampu mengurusi segala kepentingan dan kebutuhan  rakyat sesuai yang diridhoi Allah sementara ia tak mampu menjaga pribadinya dari perbuatan yang diharamkan Tuhan. 

Islampun menuntun negara menjadi penjaga moralitas, menerapkan aturan islam sebagai pijakan/ukuran baik-buruk yang harus diadopsi oleh semua pihak 
dan pemberlakuannya secara sempurna menjamin terwujudnya  persamaan hak dan keadilan. Sudah seharusnya negeri yang Berketuhanan Yang Maha Esa ini, menentukan standar baik buruk pemikiran dan  prilaku sesuai dengan  pandangan agama bukan yang lain.
Wallahu'alam bishowwab

Post a Comment

Previous Post Next Post