Staf Khusus Jokowi, Mampukah Menjadi Solusi?

Oleh : Yosi E. Purwanti S.E

“Menguasai milenial selayaknya menguasai dunia”. Ungkapan tersebut sepertinya di amini oleh pemerintahan Jokowi-ma’ruf. Di periode ke dua masa jabatannya Jokowi melakukan sebuah gebrakan baru dengan mengangkat staf khusus kepresidenan diantaranya dari kalangan milenial. Mereka merupakan para milenial yang berprestasi, unggul dan inspiratif dengan segala ide-ide brilian dan progresivitasnya. Dengan adanya tupoksi yang jelas mereka  diharapkan mampu memberikan kontribusi besar atas permasalahan bangsa. Namun, banyak pihak yang menyayangkan atas tingginya gaji para staf khusus kepresidenan tidak dibarengi dengan tupoksi yang jelas sehingga berpotensi tumpang tindih dengan struktur pembantu kepresidenan yang sudah ada. Pasalnya, sebelum menunjuk  staf khusus, Presiden sudah punya kantor staf presiden (KSP).

Profil staf khusus kepresidenan antara lain:  

1. Adamas belva syah divara, CEO dan pendiri dari bimbingan belajar online Ruang Guru 

2. .Putri Indahsari Tanjung, CEO dan Founder Creativepreneur 

3. Taufan Garuda Putra, CEO dari Amartha. 

4. Ayu Kartika Dewi, CEO gerakan sabang merauke 

5. Gracia Billy Mambrasar, pendiri yayasan kitong bisa 

6. Agkie Yudistia, Pendiri Thisable Enterprise 

7. Aminuddin ma’ruf (mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 

Jika meninjau lebih jauh, sebetulnya mayoritas para staf khusus milenial ini merupakan para pemain lama istana sebut saja Ayu Kartika Dewi (CEO gerakan sabang merauke) pernah bekerja sebagai Staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2015. Ayu pun sempat bekerja sebagai staf di Unit Kerja Presiden (UKP4). Senada dengan ayu, Adamas belva syah divara (CEO dan pendiri dari bimbingan belajar online Ruang Guru) pernah magang di Istana Kepresidenan pada 2011 di Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). (tribun manado.com)

Selain pemain lama istana, para staf khusus ini sudah terbiasa bersinggungan dengan dunia politik diantaranya Aminuddin ma’ruf pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi), relawan pendukung Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Pun juga Agkie Yudistia, Pendiri Thisable Enterprise merupakan kader Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Tidak kalah dengan rekanannya yang lain Putri Indahsari Tanjung, CEO dan Founder Creativepreneur, putri Chairul Tanjung tidak lepas dari perannya dalam dunia politik. Chairul Tanjung pemilik baron media lewat konglomerasi CT Corp yang memiliki Trans TV, Trans7, Detik, CNN Indonesia, merupakan penyokong suksesi pilpres 2019. 

Nyatanya mereka diangkat tidak semata karena prestasi maupun inovasi yang dilakukan namun juga diangkat dengan latarbelakang partai dan sosok konglomerat penyokong Jokowi di kampanye Pilpres. Pengangkatan ini menjadi Fenomena yang semakin menguatnya politik oligarki di rezim jilid 2. Apalagi dalam sistem demokrasi kapitalisme yang menjadikan kedaulatan dan kekuasaan di tangan individu. Sehingga menjadikan birokrasi yang sarat akan politik oligarki semakin menguat.

Lantas bagaimana cara Islam menyusun birokrasi agar terhindar oligarki? 

Agar terhindar dari oligarki, pemerintahan Islam (Khilafah) menerapkan satu hukum dan undang-undang untuk satu negara, diadopsi untuk seluruh wilayah yang meliputi hukum Syariah dan hukum administratif. Meski administrasi dan birokrasi bersifar desentralistik, namun masing-masing daerah tidak berhak mengeluarkan peraturan. Karena otoritas membuat peraturan hanya ada ditangan Khalifah, bukan pimpinan daerah, gubernur, bupati, walikota, camat atau lurah. 

Hal inilah yang akan menutup celah bagi elite politik untuk menjalankan politik oligarki dalam pemnerintahan. Juga dipastikan tiada ada benturan hukum dan perundang-undangan baik pusat dan daerah. Dalam Khilafah, akan ada biro-biro yang dikepalai oleh ahli dibidangnya, serta memiliki sifat amanah, ikhlas, bertakwa kepada Allah dan cakap. 

Inilah mekanisme dalam Islam menyusun birokrasinya hingga dapat terhindar  dari politik oligarki. Mengharapkan sistem yang baik dan benar hanya ada pada sistem Islam. Sederhana dalam birokrasinya dan ditempati oleh para ahli yang amanah serta bertakwa. Wallahu A'laam.