Oleh: Ika Mustaqiroh, S.Pd.I
(Revowriter, Ibu Rumah Tangga)
Ada banyak problem di dunia pendidikan kita dan salah satunya masalah kualitas output pendidikan. Namun kebijakan sang menteri untuk memperbaiki kualitas pendidikan dengan kemerdekaan belajar, dikhawatirkan akan membuat jati diri anak bangsa sebagai manusia justru semakin diliberalkan.
Sebagaimana kita ketahui, Menikbud Nadiem telah meluncurkan empat pokok kebijakan pendidikan dalam program "Merdeka Belajar" meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPPDB) zonasi.
Beliau menjelaskan konsep Merdeka Belajar yang diusungnya. "Merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir. Dan terutama esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada di guru dulu. Tanpa terjadi di guru, tidak mungkin bisa terjadi di murid," kata Nadiem dalam Diskusi Standard Nasional Pendidikan, di Hotel Century Park, Jakarta Pusat pada Jumat, 13 Desember 2019 (Nasional.tempo, 13 Desember 2019).
Nadiem memaknai merdeka belajar adalah merdeka berfikir. Dimulai dari guru kemudian diturunkan untuk ditanamkan kepada siswa. Meski sampai saat ini, konsep merdeka belajar masih dipertanyakan oleh para anggota DPR, namun konsep ini berujung pada goal bahwa guru dan siswa harus merasa bebas, atau merdeka dalam proses belajar mengajar.
Rencananya, mulai tahun 2020 akan diterapkan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. UN juga akan dihapus dan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, mulai 2021. Asesmen ini terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi) dan matematika (numerasi) serta penguatan pendidikan karakter.
Tentang RPP, guru diberi kebebasan untuk mengembangkan format RPP, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. PPDB juga direvisi sehingga lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi daerah.
Kelihatannya arti "merdeka" disini, hanya sebatas tataran teknis. Namun Frasa “merdeka” mengesankan upaya melepaskan diri dari berbagai kekangan dan hambatan dalam belajar (proses pendidikan). Masalahnya, akankah kekebasan tersebut mengantarkan pada tujuan pendidikan yang sahih?
Ketika merdeka belajar dimaknai dengan kebebasan berpikir dan berinovasi tanpa memperhatikan rambu syariat, maka jelas ini sebuah kekeliruan serius yang amat berbahaya terhadap pendidikan bangsa ini. Terlebih jika hanya mempertimbangkan manfaat materi, untung rugi dan standar kemajuan pendidikan ala Barat. Perbaikan apapun tidak ada nilainya karena landasannya sejak awal sudah keliru. Dan pastinya, tidak akan mengantarkan pada tujuan sahih pendidikan.
Arti dari merdeka berfikir di tengah sekulerisme yang mencengkram kaum Muslim pada saat ini, dikhawatirkan akan membuat para guru maupun siswa keluar dari batasan agama. Karena merdeka dalam berfikir tidak lain memberikan kebebasan (liberal) dalam memaknai materi pelajaran dan berujung pada perilaku dan karakter liberal.
Hal ini bisa dilihat dari contoh bagaimana materi pelajaran yang dilakukan dengan pendekatan saintifik. Berarti mengosongkan wahyu yang ada pada materi ajar siswa. Bukan lagi fenomena ini ada dalam Al-Qur'an dan bagaimana kita bersikap atas hal demikian sesuai Islam? Tapi bagaimana ujaran teori dan ilmu pengetahuan semata tanpa berlandasan agama. Tentu ini satu hal yang bahaya.
Memang dunia pendidikan tidak boleh menghasilkan SDM yang hanya pandai menghafal tanpa mengerti makna dan terinternalisasi pemahamannya. Namun dunia pendidikan hanya akan menghasilkan generasi matrealistik dan egois bila pemahaman diisi oleh insan berliterasi dan berkarakter univeral yang lepas dari tuntunan wahyu.
Karena sejatinya setiap muslim wajib terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa ta’ala dalam setiap aktivitasnya (QS. An Nisa [4]: 65). Menyangkut pendidikan pun negara wajib terikat dengan ketentuan syariat Islam, bukan konsep pendidikan ala Barat yang liberal. Wallahua'lam bishowaab
Post a Comment