LGBT KOK DIBELA?

Oleh : Rahmatia

Kementerian Perdagangan dan Kejaksaan Agung melarang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) untuk mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam instansinya.  Landasan hukumnya yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2019. Sehingga instansi dapat menetapkan persyaratan khusus kecuali persyaratan akreditasi Perguruan Tinggi (26/11/19). Kata Kejaksaan Agung Mukri, setiap hari jaksa bergelut dengan para tahanan dan terpidana. Ketika seorang jaksa mempunyai 'kelainan' kemungkinan akan terjadi hal yang tidak diinginkan (kompas.com).

Penetapan ini  menimbulkan beragam pertentangan Seperti cuitan twetter Gerindra dengan dalih 'semua pihak mempunyai hak yang sama dimuka hukum' (vivanews.com). Serupa Lini Zurlia, Advocat di ASEAN SOGIE Caucus, M.V Lee Badgett, dan dua rekannya juga menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap minoritas akan membuat ekonomi terpuruk. Karena minoritas tak memiliki wadah untuk menuangkan kecakapannya. Akhirnya mereka menjadi pekerja seks (tirto.id). Serta pendapat lainnya seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Direktur LBH Masyarakat Ricky Gunawan, dan Ketua Arus Pelangi Ryan Kobbari.

Semua itu menjelaskan satu hal, bahwa dalam sistem kapitalistik moralitas tak diperhatikan. Buktinya orang memandang baik dan buruknya suatu perbuatan tidak didasarkan agama. Agama tak memiliki peran dalam sistem kapitalisme, namun yang dipakai adalah aturan manusia yang terbatas. LGBT yang dilarang agama dilanggengkan  demi kepentingan bisnis dengan dalih kesetaraan dan HAM. Jika ingin setara, harus kembali ke kodrat aslinya, bukan dilanggengkan.

Maka tak heran tak ada istilah baik buruk dengan arti sebenarnya dalam kapitalisme. Jika menguntungkan maka itu baik, kalau tidak ya buruk. Sehingga bukannya tentram melainkan derita yang dialami.

Berbeda dengan islam yang menuntun negara sebagai penjaga moralitas. Dalam hal ini Negara akan menerapkan aturan islam sebagai tolak ukur perilaku. Penerapannya pun tegas dan adil, karena yang ingin diraih bukanlah kepentingan melainkan ridho Allah. Sehingga moralitas terjamin dengan menganggap baik-buruknya sesuatu didasarkan pada islam.  Rakyat akan memiliki perasaan, pemikiran serta peraturan yang sama yaitu islam. Jadi, masalah seperti ini akan diselesaikan dengan pendekatan islam.

Dengan pemberlakuan  sempurna seperti ini, potensi munculnya kemaksiatan akan sedikit, karena semua telah didasarkan pada agama. Kehidupan akan tentram, nyaman, dan aman. Sehingga akan terjamin terwujudnya persamaan hak dan kewajiban yang tidak ada kemaksiatan didalamnya. Untuk menciptakannya, diperlukan Negara yang mengaturnya, tapi bukan kapitalisme melainkan islam. Dengan mendirikan Khilafah Ala Minhaj An-Nubuwwah.

Wallahu A'lam Bisshowwab.

Post a Comment

Previous Post Next Post