Kartu Pra Kerja Cuma PHP Bagi Rakyat Nganggur

Oleh : Dewi Lesmana Ummu Hafidz Maulana

Pada Maret 2020 nanti Presiden Joko Widodo (Jokowi), akan merealisasikan pembagian kartu pra Kerja kepada masyarakat, (Surya.co.id). Kartu pra kerja ini dicetak secara digital dan berisi saldo sebesar Rp 3,650 juta sampai 7,650 juta, dan kartu pra kerja ini rencananya akan diberikan kepada para pengantin baru. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMP), Muhadjir Effendy saat ditemui di Universitas di Muhamadiyah Malang. Sabtu (30/11/2019), mengatakan, kartu pra kerja ini akan diberikan kepada para calon pengantin baru yang masuk kategori miskin.

" Kemarin waktu rapat sudah diputuskan oleh pak presiden bahwa nanti yang mengkoordinasi adalah pak Menko Perekonomian, Airlangga Hartato," ujarnya. Lebih lanjut ia menjelaskan, pemberian kartu pra kerja kepada para pengantin baru ini masuk kedalam program sertifikasi nikah. Para pengantin baru yang tidak memiliki sumber penghasilan diperbolehkan mengikuti pelatihan lanjutan alias pra kerja. "Jadi kartu pra kerja ini bukan kartu yang akan diberikan kepada para penganggur. Dan uang yang ada dalam kartu pra kerja tersebut akan digunakan untuk membiayai program pelatihan yang diambil oleh para pencari kerja atau yang di PHK dan ingin mendapat pekerjaan baru," katanya.

Adapun dana yang akan dikeluarkan untuk mendukung program kartu pra kerja tersebut rencananya pemerintah akan mengeluarkan dana sebesar Rp 10 Triliun angka yang begitu fantastis. Namun sayangnya anggaran sebesar itu hanya akan diberikan pada 2 juta peserta saja. Sedangkan angka pengangguran dinegara ini mencapai lebih dari 2 juta, menurut data Badan Pusat Stastistik (BPS) per Agustus 2019. Terdapat total 7,05 juta yang tidak memiliki kerjaan, jumlah tersebut meningkat 3,3 persen dari posisi Februari sebesar 6,82 juta. Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan mayoritas pengangguran adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (Beritagor.id). 

Itu artinya kartu pra kerja tersebut tidak akan memberi perubahan apapun untuk masyarakat yang saat ini belum memiliki pekerjaan, terlebih kartu pra kerja ini juga akan diberikan hanya kepada para pengantin baru saja untuk para penganggur yang bukan calon pengantin atau pengantin baru tidak akan pernah mendapatkan kartu pra kerja tetsebut.

Melihat tingginya angka pengangguran di Indonesia yang disebabkan oleh ekonomi yang melemah, negara harusnya lebih mengutamakan memperbaiki perekonomian bangsa ini dan anggaran sebesar Rp 10 Triliun untuk kartu pra kerja itu harusnya digunakan negara untuk membuka lapangan kerja untuk rakyat sebab yang rakyat butuhkan adalah tersedianya lapangan kerja dan kondusifnya iklim usaha bagi pribumi dan tidak dikuasai oleh tenaga kerja asing, bukan sekedar pelatihan dan tunjangan pra kerja  yang hanya bisa diakses oleh segelintir tenaga kerja.

Segala kebijakan dan program-program yang dikeluarkan pemerintah sekarang adalah buah dari penerapan sistem demokrasi kapitalisme dimana negara benar-benar tidak memikirkan kesejahteraan untuk rakyatnya. Berbeda dengan penerapan sistem Islam, Islam akan memerintah negara Khilafah untuk menjamin tersedianya lapangan kerja untuk para lelaki yang diwajibkan bekerja serta memiliki kemampuan bekerja. Hanya dibawah naungan negara Khilafah sistem Islam dapat diterapkan secara kaffah dan rakyat akan hidup dengan sejahtera.
Wallahu a'lam bisshowwab.

Post a Comment

Previous Post Next Post