Indonesia dalam Ancaman Korporatokrasi

By : Novianti 

Ketamakan pada dunia memang  tak ada batasnya. Kepuasan tidak ada ujungnya. Karena itulah, konsekwensi dari sistem kapitalisme adalah para kapital semakin menancapkan cengkeraman pada kekuasaan untuk melanggengkan kepentingannya.  Sehingga terjadilah perselingkuhan yang haram antara pelaku bisnis dengan kekuasaan yang makin menyuburkan praktek suap dan korupsi. 

Para penguasa korporasi  biasanya melakukan pendekatan baik pada penguasa tingkat daerah maupun pusat.  Pendekatan pada kekuasaan cara efektif  melebarkan sayap bisnis terutama pada bidang yang menyangkut kehidupan masyarakat luas.  Lewat kekuasaan dibuat kebijakan-kebijakan yang akan memuluskan  dan mengamankan bisnis mereka. Dengan cara ini praktek kotor menjadi legal karena dilindungi oleh undang undang atau kebijakan yang sarat dengan kepentingan pemodal.

Praktek semacam ini disebut korporatokrasi dan menjadi tren seirimg dengan kepentingan kapitalisme global yang kian mencekram termasuk di negara Indonesia. Kekhawatiran ini disampaikan oleh mantan Wakil Ketua  Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Busyro Muqoddas.

Kekhawatiran beralasan melihat indikasinya sudah mengarah ke arah sana.   Beberapa BUMN terjerat hutang karena harus membiayai pembangunan infrastruktur yang jor jor an di era Jokowi padahal secara ekonomis tidak menguntungkan sebagaimana dilansir dalam cnnindonesia.com (18/10/2019).  

Pernyataan Wakil Presiden,  Ma’ruf Amin, yang menyoroti rendahnya tarif air bersih menjadi penyebab kerugian perusahaan daerah air minum.  Usulan  yang disampaikan Wapres adalah menggandeng swasta agar bisa memberikan keuntungan. 
Bagaimana nasib layanan lainnya yang menyangkut hajat hidup rakyat? Listrik, pangan, pendidikan, kesehatan, transportasi mengalami nasib yang sama.  Yang seharusnya dilakukan oleh negara diambil alih sektor swasta .  Ini menjadi indikasi arah tata kelola negara sudah mengarah pada sistem korporatokrasi. 

Rakyat harus membayar mahal untuk memperoleh yang  seharusnya bisa dinikmati secara gratis karena itu merupakan hak rakyat .  Negara telah abai melaksanakan tanggung jawab   melayani rakyat.  Pengurusan hajat hidup rakyat banyak diserahkan pada sektor swasta yang hanya memikirkan keuntungan.  Negara  lebih banyak diatur oleh kekuatan bisnis  sehingga negara memiliki ketergantungan yang kuat pada korporasi.
Ketika kekuatan bisnis menjadi dominan maka kebijakan politik negara sudah tidak menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Ia dikesampingkan oleh politik transaksional yang akan  memuluskan kepentingan para pemodal.  

Korporatokrasi dalam Islam.
Dalam sistem korporatokrasi, negara diposisikan sebagai regulator.  Posisi yang berbeda dalam Islam karena negara harus berperan sebagai pelayan rakyat. Posisi ini dijelaskan dalam hadits: 
الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari).
Imam disini adalah kepala pemerintahan yang dalam islam  disebut khalifah. 

Makna raa‘in (penggembala/pemimpin) adalah “penjaga” dan “yang diberi amanah” atas bawahannya. Saat  Umar bin Khaththab  memanggul sendiri sekarung gandum untuk diberikan kepada seorang ibu dan dua anaknya yang kelaparan menggambarkan bagaimana seorang khalifah menjalankan tanggung jawabnya melayani umat.  Demikian pula yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, hanya dalam waktu  2,5 tahun pemerintahannya tidak didapati seorang pun yang berhak menerima zakat.

Dalam Islam haram hukumnya penguasa berlepas tangan terhadap kepengurusan umat terlebih membuat  kebijakan  prokapitalis dan  menzalimi umat.
Sumber-sumber kekayaan seperti sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh dikuasai individu atau kelompok seperti  korporasi saat ini.
اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّارِ
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Oleh karena itu, sudah bisa dipastikan, yang dijalankan pemerintahan saat ini telah melanggar ketentuan Allah sehingga pantaslah negara berada dalam sengkarut masalah yang tidak ada habisnya.

Karena itu,mustahil kita bisa berharap pada negara bisa menyejahterakan rakyatnya selama sistemnya bertentangan dengan ketetapan Allah. Kehidupan rakyat yang sejahtera hanya suatu ilusi. Satu-satunya solusi adalah tata kelola negara secara kaffah dengan syarah islam yang mengembalikan peranan negara sebagai pelindung dan pelayan umat. 

Post a Comment

Previous Post Next Post