Buruh Sejahtera Di Bawah Sistem Ekonomi Islam

Oleh : Ika Nur Wahyuni

Tenaga kerja adalah faktor produksi kedua yang perlu diatur dalam perekonomian pasar. Dengan faktor produksi yang lain, yaitu lahan dan permodalan akan berperan penting dalam peningkatan produksi. Dalam ekonomi Kapitalisme posisi tenaga kerja atau kaum buruh akan senantiasa tertindas. Padahal sebuah perekonomian terus tumbuh dan berkembang maka faktor tenaga kerja ini harus mendapat perhatian serius agar permasalahan ketenagakerjaan tidak menimbulkan banyak problem yang tidak berujung pangkal.

Permasalahan yang paling krusial dalam ketenagakerjaan adalah menyangkut pemberian kompensasi atau upah yang harus diberikan oleh pihak yang memperkerjakan. Saat ini sistem pengupahan di Indonesia mengacu pada PP No. 78 tahun 2015 yang menegaskan UMP (Upah Minimum Provinsi) bersifat wajib, dan UMK (Upah Minimum Kabupaten) tak wajib ditetapkan Gubernur. Setiap Kabupaten memiliki kebijakan tersendiri dalam menentukan besaran upah di wilayahnya. Masalah inilah yang menimbulkan konflik berkepanjangan antara pekerja dan pemberi kerja (pengusaha). 

Buruh Dalam Pandangan Kapitalisme
Hal ini membutuhkan pengaturan dan penataan lebih lanjut dengan hukum tertentu. Apalagi pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang akan meninjau skema pengupahan terhadap buruh di Kabupaten/Kota. Bila ini terjadi UMK akan dihapus, pengupahan hanya mengacu pada UMP. Ini menimbulkan polemik sehingga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak wacana ini karena dianggap merugikan kalangan buruh terutama di Kabupaten/Kota yang UMK jauh di atas UMP antara lain Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi. (Economy.Okezone.com, 24/11/2019)
Dalam kapitalisme, kaum buruh diposisikan sebagai salah satu komponen faktor produksi. Dalam rangka mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya maka upah buruh harus ditekan sekecil-kecilnya. Disinilah muncul istilah hukum upah besi (the iron wage’s law) yaitu upah buruh tidak dapat dinaikkan dan tidak dapat diturunkan, bertengger pada posisi sekedar pemenuhan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) saja.

Pandangan kapitalisme yang mengaitkan upah dengan barang yang dihasilkan secara langsung tidak sesuai fakta. Seharusnya penentuan upah berdiri sendiri. Penilaiannya hanya terkait dengan tenaga yang telah diberikan, di luar pemberian tenaga itu menghasilkan barang atau tidak. Termasuk barang yang dihasilkan bernilai tinggi atau tidak. Bila seseorang telah memberikan tenaganya maka kewajiban dari pengguna tenaga kerja adalah memberikan kompensasi yaitu upah.

Sistem Pengupahan Dalam Islam
“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Az Zukhruf : 32)

Merujuk pada dalil di atas dalam Islam penyelesaian masalah upah dilakukan dengan konsep ijarah. Ijarah adalah akad untuk memiliki suatu manfaat dengan pengganti atau kompensasi (‘iwadh). Berdasarkan jenis manfaat, ada tiga macam ijarah yaitu :
Ijarah untuk manfaat benda/barang disebut penyewaan benda. Misalnya : rental mobil, rental komputer, sewa rumah, dll.
Ijarah untuk manfaat perbuatan. Misalnya : jasa dokter, jasa arsitek, Bimbel, kursus, dll.
Ijarah untuk manfaat orang. Misalnya : jasa PRT, jasa buruh, jasa pekerja, karyawan, dll.
Untuk pemanfaatan tenaga kerja/buruh (ajir) maka untuk memperkerjakannya harus ditentukan jenis pekerjaan, waktu, upah, dan tenaganya. Ijarah mensyaratkan agar upah transaksi yang jelas dengan bukti dan ciri yang menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi ijarah (upah, honor, gaji) diperbolehkan dalam bentuk tunai maupun non tunai. Tergantung kesepakatan antara pekerja dan yang memperkerjakan.

Penentuan besarnya upah pekerja tidak didasarkan pada kebutuhan hidup satu bulan melainkan berdasarkan besarnya jasa atau manfaat yang diberikan pekerja tersebut dengan perkiraan ahli terhadap jasa tersebut di tengah masyarakat. Jika upah telah disebutkan pada saat akad maka upah yang dibayarkan adalah upah yang disebutkan dalam akad tadi (ajir al musamma). Jika belum disebutkan atau terjadi perselisihan di dalamnya maka upah yang diberlakukan adalah upah yang sepadan (ajir al mitsl).

Kaum buruh tidak akan tertindas lagi sebab mereka memperoleh upah sesuai dengan manfaat yang telah diberikan kepada yang memperkerjakannya. Semakin tinggi manfaat yang diberikan, semakin besar pula upah yang diterima. Ini artinya upah tidak disamaratakan yang hanya didasarkan pada KFM (Kebutuhan Fisik Minimum) dari pekerjaannya dimana upah diukur dari kebutuhan hidup dalam satu bulan saja.

Pihak pemberi kerja juga tidak akan dirugikan, khususnya jika serikat buruh memaksakan standar upah minimumnya dinaikkan dengan kenaikan yang tinggi untuk semua jenis pekerjaan. Padahal faktanya, manfaat dan etos kerja yang diberikan pekerja itu berbeda. Pemberi pekerja dapat memberikan upah sesuai dengan manfaat dari masing-masing pekerjanya sehingga tidak akan membebaninya lagi.

Keadilan pun dapat tercipta dan konflik yang berkepanjangan antara pekerja dalam hal ini kaum buruh dan pihak yang memperkerjakan dalam hal ini pengusaha dapat dihentikan. Negara bertugas mengawasi dan mengontrol agar tidak terjadi pelanggaran hak dan kewajiban yang terjadi antara mereka. Negara juga menjembatani kedua belah pihak apabila terjadi perselisihan dengan mengedepankan prinsip keadilan.

Post a Comment

Previous Post Next Post