Tolak RUU, Buah Demokrasi Tak Bisa Mengatur Rakyat

By : Fatya A L
Mahasiswa Ideologis Palembang

Sudah 2 minggu berlalu, hari-hari para mahasiswa dipenuhi dengan penuh keringat dan perjuangan menuntut penolakan revisi Undang-Undang KPK dan undang undang lainnya. Presiden Mahasiswa Trisakti, Dinno Ardiansyah mengatakan, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia akan melanjutkan aksi demo di depan Gedung DPR pada Senin (30/9/2019). Dinno mengatakan, aksi demo tersebut bertepatan dengan rapat paripurna terakhir anggota DPR periode ini. Untuk itu, pihaknya akan mengawal dan tetap menyampaikan penolakan terhadap RKUHP dan UU KPK. Dinno berharap, aksi demo di depan gedung DPR itu nantinya dapat memberikan tekanan psikologi bagi pemerintah dan DPR agar segera mengambil keputusan Perpu untuk mencabut UU KPK.

Menjelang akhir periode jabatan, DPR merencanakan akan mengesahkan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang KPK (RUU KPK). Revisi KUHP dan UU KPK ini menimbulkan banyak kontra di tengah masyarakat. Dalam revisi KUHP terdapat banyak pasal yang bermasalah. Pasal-pasal bermasalah tersebut di antaranya seperti delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penghinaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), delik kesusilaan (Pasal 414-419), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240-241) dan masih banyak pasal lainnya. 

Pada RUU KPK berisi pasal yang bermasalah yang justru melemahkan peran KPK untuk memberantas korupsi. Hal ini serupa di katakan oleh cendekiawan Emil Salim, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bertujuan memperkuat, tetapi justru memperlemah KPK. Disebutkan bahwa Emil khawatir, UU KPK hasil revisi akan mengembalikan Indonesia ke era maraknya korupsi.

Penerapan demokrasi menghantarkan manusia untuk menciptakan aturan hidup untuk mereka sendiri, bukan kedamaian yang didapat melainkan kekacauan dan kerusakan. Inilah masalah yang timbul apabila manusia dijadikan sebagai pembuat hukum yang diusung oleh sistem demokrasi ini,

Undang-undang sejatinya adalah sebuah peraturan yang dibuat untuk mengatur manusia. Peraturan harusnya dibuat oleh zat yang maha mengetahui tentang segala sesuatu yakni Allah SWT.
Allah berfirman:

“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” [al-Mâ`idah/5:50].

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Sesungguhnya Al-Qur`an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus” [al-Isrâ`/17:9]

Allah SWT. menurunkan Al Quran kepada utusan-Nya Nabi Muhammad SAW. Untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Tidak hanya mengatur tentang ibadah, Alquran juga mengatur semua aspek termasuk politik, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Hal ini telah dicontohkan pada zaman Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, beliau tidak hanya menyebarluaskan agama Islam, tetapi juga mendirikan negara Islam yang berlandaskan Alquran dan As sunah. Aturan yang berasal dari Allah menjadikan negara Islam berjaya sampai 13 abad lamanya. Negara Islam terkenal akan kemakmuran masyarakatnya dan kehebatan perangnya. Tak khayal, negara Islam menjadi negara paling ditakuti pada masa itu. Selain itu, negara islam juga banyak menelurkan ilmuwan-ilmuwan hebat yang berpedoman dengan Alquran, meretas kemiskinan hingga tak ada satupun rakyat yang pantas untuk mendapatkan zakat fitrah, masyaAllah.

Allah Ta’ala berfirman:

“Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al-Qur`an) kepadamu dengan terperinci? Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Qur`an itu diturunkan dari Rabbmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu” [al-An’âm/6:114].

Post a Comment

Previous Post Next Post