Kesehatan Kebutuhan Publik

Oleh : Pita Sari 
(Mahasiswi)

Badan yang sehat merupakan keinginan dari setiap orang. Kerena dengan badan yang sehat manusia akan leluasa dan nyaman dalam setiap aktivitas. Terlebih bagi seorang muslim, kesehatan adalah hal penting karena akan memudahkannya dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Dengan demikian, kesehatan adalah kebutuhan publik yang tidak terelakkan, yang membutuhkan pengaturan oleh lembaga terbesar, yakni negara, agar setiap individu bisa mendapatkannya.

Hanya saja, apabila kita melihat dunia kesehatan kita di Indonesia ini, kondisinya sangat miris sekali. Banyak masayarakat yang dipersulit dengan adanya jaminan kesehatan, lanataran jaminan kesehatan yang berbentuk BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan) sama sekali tidak membantu masyarakat terutama rakayat kelas bawah.

Dasarnya, BPJS mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, bahwa keberadaan BPJS di Indonesia adalah transformasi lembaga yang menggantikan peran PT. Askes Indonesia untuk asuransi jaminan kesehatan menjadi BPJS Kesehatan dan PT. Jamsostek sebagai lembaga jaminan sosial menjadi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan sendiri memiliki program yang dinamakan JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional.

Kesulitan mendapatkan layanan kesehatan di masa sekarang banyak dialami setiap orang yang kurang mampu ataupun masyarakat kelas menengah dan bawah, Banyak dari mereka meninggal dunia lantaran tidak bisa berobat ke rumah sakit karena tidak mempunyai biaya dan jaminan kesehatan. Dan banyak juga dari mereka yang memepunyai jaminan kesehatan dipersulit di bagian administarasi dengan persyaratan yang berbelit-belit.

Menurut Kepala Dinas Sosial Balikpapan, Purnomo, warga miskin di Balikpapan yang masuk dalam penerima manfaat di dalamnya juga termasuk PBI. Apabila iuran naik, maka otomatis penganggaran juga akan naik. (https://balikpapan.prokal.co/read/news/246660-anggaran-pbi-jkn-bakal-memebengkak.html)

Polemik serupa ditemukan di berbagai daerah. Hidup sehat di masa ini bak membeli sekarung emas. “Orang miskin dilarang sakit” adalah slogan yang memang pas untuk menggambarkan kondisi layanan kesehatan di negeri yang katanya kaya ini. 

Belum lagi iuran bagi anggota BPJS terus meningkat. "Pembayaran Rp 23 ribu ini masuk APBD 2019. Kalau naik dua kali lipat artinya dikalikan 2, per jiwa Rp 46 ribu. Tapi kemungkinan kenaikan ini pada tahun 2020," terang Purnomo., belum lagi jika tidak membayar iuran tepat waktu akan di kenakan denda. Bahkan sekarang jika menunggak membayar jaminan kesehataan BPJS siswa tidak dapat mendaftar di sekolah hingga mengurus SIM (surat izin mengemudi), terang mentri Sri Mulyani. (https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/sri-mulyani-di-negara-maju-tak-bisa-sekolah-kalau-bpjs-belum-lunas/ar-AAG6KDc)

Iuran Meningkat, Kemana Dana Iuran BPJS kesehatan?
Banyak pihak rumah sakit mengeluhkan terkait belum dibayarnya biaya oprasional serta pasien dari pihak BPJS. Banyak juga rumah sakit yang telah menolak masyarakat yang berobat dengan kartu BPJS lantaran menunggaknya pembayaran dari pihak BPJS kepada pihak rumah sakit. Sedangkan dari pihak rumah sakit sendiri perlu untuk membeli berebagai peralatan dan kebutuhan rumah sakit serta menggaji para dokter. Alih-alih iuran untuk membiayai kesehatan para pesera BPJS, iuran BPJS justru digunakan untuk pembangunan infrastuktur secara besar-besaran.

Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena paradigma kapitalis memandang bahwa segala sesuatu didasarkan pada untung dan rugi. Manfaat dan tidak manfaat. Sehingga wajar apabila sektor kesehatan menjadi komoditas dan para korporat memutar otak agar bisa melipatgandakan keuntungan dengan berbagai cara tanpa memandang dampaknya bagi masyarakat luas.

Hal di atas membuktikan gagalnya pemerintah mengurusi rakyatnya. Kesehatan yang harusnya menjadi tanggung jawab negara justru dialihkan ke badan swasta. Negara hanya sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan untuk mendukung setiap agenda dan kepentingan para pemilik modal untuk menjalankan usaha dan kepentingannya.

Dengan demikian, masihkah kita berharap pada sistem ini untuk menuntaskan permasalahan kesehatan sebagai fasilitas publik? Jelas tidak. Karena sistem inilah yang menyebabkan kerusakan dan kesengsaraan masyarakat. 

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur urusan ibadah ritual. Islam memiliki aturan pula tentang urusan publik, termasuk kesehatan. Kesehatan dalam pandangan Islam ialah sektor yang wajib dijamin dan diselenggarakan oleh negara tanpa memungut iuran dari masyarakat.

Dengan pengelolaan sumber daya alam oleh negara sendiri maka hasilnya akan dikembalikan pada rakyat dalan bentuk fasilitas pendidikan maupun kesehatan dll. Karena sesunguhnya  Islam memandang kekayaan alam adalah milik publik yang mana negara adalah hanya sebagai pihak pengelolanya saja. Dengan itu maka negara tidak lagi memiliki alasan tidak cukup dana untuk biaya pemyelenggaraan fasilitas publik.

Hanya saja aturan Islam ini hanya bisa diterapkan dalam institusi Islam iu sendiri, yakni institusi yang dikenal dengan Khilafah Islam. Karena arah pandang kapitalis yang memandang segala sesuatu hanya berdasarkan keuntungan tidak akan cocok dengan arah pandang Islam yang memandang dengan asas ketaatan pada hukum pencipta manusia dan kehidupan ini. Wallahu a’lam.

Post a Comment

Previous Post Next Post