Negara Darurat Suara Mahasiswa Membawa Perubahan



Oleh: Roro Ery Soeryaediningsih, S.Pd
Member AMK, Pemerhati Masalah Sosial dan Kesehatan

Ribuan bahkan jutaan mahasiswa pun akhirnya turun ke jalan untuk menuangkan segala aspirasi dalam bentuk protes. Aksi tersebut terjadi pada Senin tanggal 23 September 2019 di depan gedung DPR/MPR Jakarta. Demi sebuah perjuangan untuk mencari keadilan agar terjadi perubahan.
Bagai singa yang terbangun dari tidur panjangnya. Aksi mahasiswa menolak Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) serta Rancangan Undang-Undang (RUU) kontroversial ini sendiri tak hanya terjadi di Jakarta. Namun, aksi serupa diketahui berlangsung pula di Yogyakarta, Bandung, Cirebon, Malang, Jombang, Makassar dan Tanjungpinang. RKUHP sendiri telah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tingkat I atau tingkat komisi untuk dibawa dan disahkan dalam Rapat Paripurna.
Gelombang demonstrasi ini hanya berselang beberapa pekan menjelang pelantikan bapak Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia untuk periode kedua. Di Yogyakarta, mahasiswa yang bergabung dengan pekerja, pelajar dan aktivis masyarakat sipil menggelar demo di pertigaan Gejayan. Demo bertajuk #GejayanMemanggil ini bahkan menjadi trending topik Twitter di Indonesia. Semua elemen yang bergerak dalam aksi ini tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak. Mereka mengusung tujuh tuntutan. Diantaranya mendesak RKUHP ditunda, revisi UU KPK yang baru disahkan, mengadili elite yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan menolak pasal-pasal bermasalah RUU Pertanahan dan RUU Ketenagakerjaan. "Mereka yang turun ke jalan nanti tidak akan membawa bendera organisasi tertentu. Semuanya tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak karena ini aksi bersifat organik," ujar juru bicara Aliansi Rakyat Bergerak, Nailendra kepada CNNIndonesia.com (23/09/19).
Gelombang aksi demonstrasi ini tak lepas dari serangkaian kebijakan yang ditetapkan DPR dan pemerintah dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah kebijakan yang mendapat sorotan tajam dari publik diantaranya pemilihan Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK 2019-2023. Karena diduga pernah melakukan pelanggaran berat. Sementara Revisi UU KPK memuat sejumlah pasal yang dianggap melemahkan KPK. Belum selesai kontroversi itu, DPR dan pemerintah berniat mengesahkan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana, RUU Pertanahan, Ketenagakerjaan dan Pemasyarakatan. RKUHP paling mendapat sorotan luas karena banyak pasal dianggap bisa memberangus demokrasi. Walau akhirnya Presiden Jokowi memutuskan menunda pembahasan dan pengesahan RKUHP.

Selain itu, pemerintah juga mendapat kritik akibat kebakaran hutan dan lahan yang tak dapat diatasi disejumlah daerah, terutama di Sumatera dan Kalimantan.Tidak hanya itu, aksi mahasiswa ini dalam rangka protes terhadap rezim namun diindahkan oleh DPR bahkan terkesan dipolitisir sehingga mehasiswa pun mengeluarkan mosi. Bahwa mahasiswa dan seluruh aliansi masyarakat sudah tidak mempercayai DPR

Aspirasi rakyat dalam demokrasi adalah fiktif
Keanggotaan wakil rakyat di parlemen adalah untuk mewakili partai-partai politik yang dianggap merepresentasikan rakyat. Mereka dipilih dalam pemilu untuk menjadi wakil rakyat dan mengimplementasikan aspirasi rakyat dalam perundangan, serta fungsi lainnya sesuai dengan tugas mereka. Namun, realitas menunjukkan bahwa wakil rakyat hanya condong pada kepentingan partainya dan pihak-pihak yang menjadi sponsor pada saat kampanye. 
Sistem demokrasi dengan trias politikanya ternyata membentuk rezim otoritarian baru, yakni pemilik modal. Para pemilik modal yang kemudian menguasai ketiga lembaga negara demokrasi (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Fungsi ketiganya pun lumpuh dibawah pemilik modal. Lahirlah negara korporasi; penguasa pun ‘berselingkuh’ dengan pengusaha. Penguasa lebih tunduk dan berpihak kepada pengusaha yang mendanai penguasa terpilih. Maklum, untuk bisa terpilih, seorang penguasa butuh dana yang besar. Adapun yudikatif tutup mata terhadap pelanggaran eksekutif, pasalnya yudikatif juga mudah disuap.
Fakta ini menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi rakyat yang digembor-gemborkan pun nyaris fiktif. Bagaimana tidak? Lebih mudah bagi wakil rakyat untuk mengakomodasi kepentingannya sendiri dan pihak-pihak yang mensponsori kampanyenya daripada mendengarkan keinginan rakyat secara sungguh-sungguh. Sepanjang perjalanannya, rakyat hanya bisa berteriak karena lapar dan kezaliman penguasa di jalanan tanpa penyelesaian masalah yang berpihak pada mereka, kecuali hanya janji-janji yang diberikan.

Konsep Islam dalam enyaluran spirasi akyat
Dalam Islam kewajiban mengoreksi penguasa senantiasa dilakukan meskipun kepada penguasa yang zalim. Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda: “Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan seseorang yang berdiri menentang penguasa zalim dan ia terbunuh karenanya” (HR Abu Dawud).
Abdul Kareem Newell dalam buku Akuntabilitas Negara Khilafah mengatakan bahwa ada pengimbang kekuatan sistem khalifah di dalam negara khilafah, yaitu majelis umat dan mahkamah mazhalim. Rakyat yang merasa dizalimi oleh penguasa boleh mengadukan perkaranya kepada mahkamah ini. Qadhi (hakim) ini juga secara berkala mengawasi seluruh pejabat negara dan hukum perundang-undangan yang dilaksanakan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan syariah tanpa ada penindasan pada rakyat. 
Di sisi lain, individu warga negara maupun keberadaan partai politik yang melakukan koreksi terhadap penguasa bukan hanya boleh, tetapi wajib seperti yang termaktub dalam ayat;
"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk" (TQS Ali Imran [3]: 103). Inilah jaminan penyaluran aspirasi rakyat dalam negara khilafah.

Majelis Umat Penyalur Aspirasi Rakyat dan Muhasabah
Majelis umat merupakan sebuah majelis yang dipilih dari rakyat dan anggotanya terdiri dari perwakilan muslim dan non muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Para anggota majelis ini mewakili konstituen mereka di dalam negara khilafah. Majelis ini tidak memiliki kekuasaan legislasi sebagaimana halnya lembaga perwakilan dalam sistem demokrasi. Namun demikian, anggota majelis dapat menyuarakan aspirasi politik mereka secara bebas tanpa dibayangi ketakutan terhadap sikap represif penguasa. Majelis umat melakukan fungsi utamanya dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan diberbagai level dengan aktivitas musyawarah dan kontrol/muhasabah. Terdapat perbedaan antara syura dan muhasabah. Syura adalah meminta pendapat atau mendengarkan pendapat sebelum mengambil keputusan. Sedangkan muhasabah adalah melakukan penentangan setelah keputusan diambil atau setelah kebijakan diterapkan. Perlu ditekankan juga bahwa majelis umat bukan bagian dari struktur pemerintahan, karena itulah anggotanya pun bisa saja dipilih dari kaum wanita. Wallahua’lam bisshawwab [RE].

Post a Comment

Previous Post Next Post