Mengakhiri Polemik Rasuah dengan Islam Kaffah

Penulis : Ernadaa Rasyidah
(Penulis Bela Islam)

Polemik revisi UU KPK memasuki babak baru, meski penggodokan revisi ini terkesan sangat buru-buru. Hanya dalam kurun waktu 12 hari bagi anggota DPR, dan presiden Jokowi hanya butuh 6 hari untuk menyetujui, meski secara undang-undang Jokowi mempunya waktu 60 hari untuk merespon inisiatif DPR. Akhirny pada tanggal 17 September 2019 dengan hanya dihadiri 80 orang anggota DPR, revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibahas dan dengan mulus akhirnya disahkan oleh DPR.

Pelemahan KPK sebagai badan bentukan anti rasuah di era reformasi sangat kentara, bahkan KPK sebagai pihak yang menjadi obyek dalam undang-undang itu, merasa tidak pernah dilibatkan.

Masalah korupsi di negeri ini, bukanlah masalah baru. Korupsi sudah turun temurun dari sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Meski telah berganti beberapa kali pemimpin dengan latar belakang berbeda, faktanya tidak membuat kasus korupsi menjadi berkurang. Artinya, permasalahan korupsi bukan saja permsalahan sosok individual pemimpin, lebih dari itu pemasalahan korupsi adalah masalah sistemik aturan yang diterapkan. Sehingga dibutuhkan sistem alternatif untuk menyelesaikan, sistem yang mampu menerapkan aturan secara tegas, didukung oleh manusia cerdas yang memiliki ketakwaan juga peran masyarakat sebagai kontrol sosial. 

Meski semua partai politik yang ambil bagian dalam kancah perpolitikan praktis mengusung jargon bersih,anti korupsi, namun faktanya OTT (Operasi Tangkap Tangan) semakin meningkat. Ini bukti yang tidak terbantahkan, bahwa untuk memberantas korupsi tidak cukup dengan wacana tanpa diikuti cara atau thariqoh yang benar.

Upaya pemberantasan korupsi harus mampu mngidentifikasi atau mendiagnosa akar masalah maraknya korupsi, sebelum dirumuskan solusi tuntas yang membawa pada kemaslahatan.

Dalam sistem demokrasi, praktek suap, jual beli jabatan menjadi suatu yang sangat wajar. Slogan "Ada uang urusan lancar" menjadi rahasia umum yang halal dipraktekkan.  Kita masih ingat anggota legislatif kota Malang misalnya yang hampir semua terlibat korupsi. Ini seperti fenomena gunung es, yang terungkap oleh KPK, jumlahnya jauh lebih kecil dibanding jumlah sebenarnya.

Hal ini menyadarkan kita, bahwa sistem demokrasi yang lahir dari akidah sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan, hanya melahirkan manusia-manusia serakah dan tamak yang mengukur standar bahagia dengan tumpukan materi, baik dari tumpukan harta dan jabatan. Sistem demokrasi mengerdilkan peran agama hanya pada masalah individual, sehingga dalam kehidupan publik menjadikan hidupnya kering dari tuntunan nilai-nilai agama, mudah tergoda oleh bujukan syahwat dan kekuasaan. 

Demokrasi adalah biang kerok setiap permasalahan negeri, termasuk kasus korupsi. Biaya politik yang mahal, menjadi jalan pintas yang dengan mudah merubah pejabat menjadi penjahat. Tuntutan gaya hidup mewah sebagai standar bahagia ala kapitalisme-sekuler telah mendorong para elit politik untuk tampil parlente dengan rumah, mobil dan gaya hidup yang mewah. Disatu sisi hukum dengan mudah dibeli, keadilan menjadi sulit diwujudkan. Hukum layaknya alat tulis yang tajam kebawah dan tumpul keatas. Begitupun, orang-orang yang berada dalam pusaran kekuasaan seolah kebal hukum, sehingga hukum rimba menjadi biasa. Hukum yang demikian tidak mampu memberikan efek jera pada pelaku korupsi. Yang ada mereka satu suara, bersepakat untuk memutuskan hukum yang mengamputasi akal sehat berupa revisi UU KPK juga menggodok RUU PAS yang melonggarkan hukum bagi pelaku korupsi juga terpidana korupsi sehingga napi mendapatkan fasilitas lengkap, diperbolehkan cuti hingga jalan-jalan ke Mall.

Dengan mengetahui akar masalah korupsi adalah diterapkannya sistem demokrasi, maka rakyat harus tarik mandat, lalu mencampakkan demokrasi sebagai biang keladi yang menyuburkan praktek korupsi. Demokrasi layak dibuang karena tidak sesuai dengan fitrah manusia yang lemah dan membutuhkan aturan pencipata disetiap lini kehidupan. Demokrasi terbukti gagal dan tidak masuk akal, menempatkan  hukum kesepakatan manusia diatas hukum Allah sang pencipta. Aturan produk akal manusia pasti terbatas dan memiliki standar baik dan buruk, benar dan salah yang relatif. Karenanya secara pasti aturan yang dihasilkan melahirkan pertentangan dan menjauhkan ketentraman dan ketenangan di dalam masyarakat.

Permasalahan korupsi adalah permasalahan sistemik, yang mebutuhkan solusi fundamental yaitu penerapan Islam secara kaffah. Islam adalah pandangan hidup juga solusi untuk semua permasalahan manusia yang datang dari Tuhan pencipta manusia. Penerapam sistem Islam akan merubah masyarakat jahiliyah menuju masyarakat ilahiyah, dengan individu yang memiliki kepribadian Islam yang tangguh, aturan yang shahih bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah nabi. Sehingga masyarakat memiliki pemikiran dan perasaan Islam. Menempatkan  ridha dan marahnya karena Allah semata. Aturan ini yang akan menjadi tameng untuk melindungi manusia dari segala bentuk pelanggaran dan kemaksiatan.

Setiap kemaksiatan akan dipandang sebagai pelanggaran yang pelakunya wajib dihukum. Saat syariah Islam secara kaffah diterapkan,  maka pelaku korupsi akan dikenakan sanksi ta'zir,  yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim dalam sistem Islam. Demikian juga pelaku koruptor, bentuk sanksinya bisa mulai dari yang paling ringan, seperti sekedar nasehat atau teguran dari hakim, bisa berupa penjara, pengenaan denda (gharamah), pengumuman pelaku di hadapan publik atau media massa (tasyhir), hukuman cambuk, hingga sanksi yang paling tegas, yaitu hukuman mati. Teknisnya bisa digantung atau dipancung. Berat ringannya hukuman ta’zir ini disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan. (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul Uqubat, hlm. 78-89).

Karena itu, mata rantai korupsi hanya bisa dilakukan dengan penerapan Islam secara totalitas. Telah berhasil memimpin peradaban dunia, tidak kurang 12 abad lamanya. Cahaya Islam menaungi hingga 2/3 belahan dunia. Dengannya Islam rahmatan lil 'alamin terwujud, kesejahteraan dan keadilan berlaku setiap mahlul, baik bagi muslim maupun non muslim. in syaa Allah.

Wallahu'alam bi ash shawwab.

Post a Comment

Previous Post Next Post