Gelutan Kabut Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?



Oleh: Ratu Amalia Sari 
(Mahasiswa FKIP Universitas Jambi)

Kebakaran hutan kembali terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan hingga sejumlah wilayah diselimuti  kabut asap, tribunnews.com(16/9/2019)

Kabut Asap bahkan turut merambat hingga negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.
Hal itu menjadi sorotan media internasional.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tercatat ada 328.724 hektar lahan yang terbakar dari Januari hingga Agustus 2019.

Daerah yang paling parah terkena dampak bencana adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, tribunnews.com (16/9/2019)

Pemerintah disarankan segera menangani dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang semakin parah. Di sisi lain, BNPB mengaku kewalahan lantaran peralatan yang dimiliki tidak cukup mumpuni memadamkan api dengan cepat.
Warga di Pekanbaru, Riau, Sumatera dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah,  menyebut kabut asap yang mengepung sekitar rumah mereka hari-hari ini hampir menyerupai kondisi terparah dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan empat tahun silam atau pada 2015.

Lilis Alice, seorang warga Palangkaraya, bercerita bahwa Ia terpaksa menutup semua ventilasi udara di rumahnya dengan karton sejak awal September lalu. Gara-gara asap sudah tak bisa dibendung.

Lantai rumahnya menjadi licin dan agak berminyak. Gorden yang tadinya berwarna putih, berubah jadi kecokelatan. Agar udara tidak pengap, ia mengandalkan kipas angin. Dua minggu tidak membuka jendela dan pintu. Asap ini sudah masuk ke rumah," ujarnya kesal ketika dihubungi BBC News Indonesia, Minggu (15/9/2019)

Harapannya, kabut asap yang menyelimuti Riau dan sekitarnya pada tahun 2015 lalu adalah yang terakhir. Namun sayang, ternyata kabut asap langganan itu kembali menyelimuti daerah yang sama pada tahun 2019. Peristiwa karhutla ini memang terus saja berulang, dan hampir semua makhluk hidup merasakan dampaknya.

Akar Permasalahan

Dilansir oleh  detik.com Senin, 16 September 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa kebakaran hutan diduga melibatkan sejumlah perusahaan. Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, ada lima perusahaan asing asal Singapura dan Malaysia disegel karena menyebabkan karhutla. Sebanyak empat perusahaan berlokasi di Kalimantan Barat sementara satu perusahaan di Riau.

Bahkan, kabar yang paling menyesakkan di sebuah media diberitakan bahwa tiga orang pelaku pembakaran hutan di Riau mengaku di bayar pengusaha. Memang musim kemarau yang sedang terjadi saat ini dijadikan ajang untuk membuka ladang baru, namun sayangnya cara yang ditempuh merugikan banyak pihak yaitu dengan membakar hutan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberi izin kepada para asing untuk mengelola sumber daya alam atau kekayaan Indonesia, dan ini terjadi karena diterapkannya sistem ekonomi neoliberalisme yang lahir dari ideologi kapitalisme, yang hanya mengutamakan kepentingan perorangan atau kelompok tertentu saja. 

Konsep ekonominya adalah modal sedikit dengan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memedulikan diperoleh melalui jalan halal atau haram. Sehingga yang meraih keuntungan adalah para pengusaha  atau para pemilik modal, sementara rakyat harus menderita dan menjadi korban atas perlakuan mereka.

Meskipun karhutla ini bukanlah hal yang baru, negara masih saja disibukkan pada upaya pemadaman api dan pembagian masker saja. Belum ada tindakan nyata untuk pencegahan karhutla ini.

Solusi Islam

Sebagaimana firman Allah Swt Dalam Alquran “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (TQS. Ar-Rum: 41).

Hakikatnya hutan dan semua yang ada di bumi ini adalah milik Allah Swt. yang di amanahkan kepada manusia untuk memelihara dan mengelolanya dengan baik. Islam mengatur hutan yang terkategori dalam kepemilikan umum bukan milik individu ataupun negara. Berdasarkan hadits Rasulullah Saw, “Kaum muslim berserikat (sama-sama memiliki hak) dalam tiga hal: air, api, dan padang rumput).” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah).

Syariah Islam memandang pengelolaan hutan hanya dilakukan oleh negara bukan malah diserahkan kepada pihak lain baik swasta maupun asing. Dan hasilnya wajib dikembalikan kepada rakyat. Bisa dalam bentuk layanan publik, baik dalam kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Dan negara juga akan memberikan hukuman yang tegas terhadap pihak yang melakukan kerusakan terhadap hutan. Penguasa juga wajib memperhatikan atau mengontrol pengelolaan alam agar terhindar dari kerusakan, apalagi sampai membahayakan makhluk hidup khususnya manusia.
Negara tidak boleh  lagi menyerahkan pengelolaan alam kepada pihak-pihak swasta yang membuat karhutla terus berulang.
Semua ini hanya bisa diwujudkan dengan penerapan Islam secara menyeluruh.

Wallahu a’lam bisshawab

Post a Comment

Previous Post Next Post