N3, Sumbar ~ Pagi ini, Kampus IAIN mengadakan diskusi Kebangsaan MPR "goes to kampus", di Aula IAIN Imam Bonjol tentang "Garis-garis Besar Haluan Negara".
Acara dihadiri oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Anggota DPR RI Asli Chaidir, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Bupati Padang Pariaman, Rektor IAIN Imam Bonjol Eka Putra Wirman, Pimpinan DPW Muhammadya Sumatera Barat Sofwan Karim, Ruhut Sitompul, Fahri Harahap, Martil Hutabarat.
Dalam sambutan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti dapat memberikan pencerahan kepada kita tentang Garis Besar Halua Negara (GBHN).
"Mengenai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kami tentunya
menunggu kebijakan dan arahan dari pemerintah pusat", ucap Irwan
Prayitno Tujuan dari diskusi ini adalah untuk membangkitakan kembali rasa nasionalisme pada generasi muda.
"Semoga rasa nasionalisme dan semangat kebangsaan kita semakin mantap", ucap Irwan Prayitno.
Selain itu juga akan ada penyampaian mengenai 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI, dan mari kita tanamkan 4 pilar kebangsaan, dan semoga negara kita semakin jaya".
Terakhir Gubernur Sumatera Barat meminta dukungan kepada
ketua MPR untuk mempercepat perubahan status Kampus IAIN menjadi
Universitas Islam Negeri.
Ketua MPR RI Zulkifli hasan membuka Diskusi kebangsaan secara resmi. Sebelum membuka, Ketua MPR RI menjelaskan Mengenai 4 pilar kebangsaan.
Pertama tentang Pancasila. Pancasila merupakan cita-cita dari founding father pendiri negara
Indonesia ini, dan nilai2 pancasila itu saat ini mulai mengurang dan
memudar.
Kedua NKRI, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dimanapun ia berada. "Msalnya jika saya orang Lampung, maka saya boleh mencalonkan diri
menjadi gubernur di provinsi manapun, termasuk di Sumatera Barat, karna
itulah hak setiap warga", ucap Zulkifli Hasan.
Ketiga mengenai Bhineka tunggal ika, dimana artinya
miskipun berbeda-beda namun kita tetap satu. Ini menunjukan Indonesia
kaya akan budaya dan di dalam Konstitusi pun menjamin kearifan lokal,
budaya dan karakteristik wilayah masing-masing. "Siapa saja, apa saja sukunya, dari mana daerah ya, apa agamanya, punya hak yang sama di republik ini", tegas Ketua MPR RI.
Keempat yakni UUD1945. Dalam UUD 1945 telah disebutkan
sistyem pemerintahan kita adalah demokrasi pancasila dimana kedaulatan
berada di tangan rakyat.
"Kalau nila-nilai 4 pilar kebangsaan ini telah kita
jalankan, maka negara kita ini akan menjadi negara yang maju", ucap
Zulkifli Hasan. Terakhir sebelum
membuka acara, Ketua MPR RI mengatakan mengenai GBHN kami masih
berdiskusi dan meminta masukan dari berbagai elemen.
