N3, Padang ~ Beras miskin (raskin) tahun 2016 di Sumatera Barat secara perdana diluncurkan sekaligus diserahkan secara simbolis oleh Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah didampingi Kepala Badan Urusan Logistik Divisi Regional (Bulog Divre) Sumatera Barat Benhur Ngkaime, di Halaman Kantor Kecamatan Padang Selatan.
“Bulog sudah mengurus distribusi raskin. Kita tinggal mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA), jadi tidak perlu lama-lama. Kita memang harus segerakan raskin untuk membantu masyarakat, serta menstabilkan harga beras di pasaran,” jelas Mahyeldi.
Mahyeldi berharap, pada distribusi raskin tahun ini tidak ada permasalahan terkait kualitas beras yang diterima masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bulog Divre Sumatera Barat Benhur Ngkaime memastikan, raskin yang didistribusikan ke masyarakat tahun ini memenuhi standar dan layak dikonsumsi. Diakuinya, salah satu faktor yang menyebabkan kualitas raskin menurun karena terlalu lama berada di gudang. Untuk itu, tahun ini Bulog merealisasikan kebijakan baru secara nasional, yakni hanya menyimpan raskin di gudang untuk kebutuhan 2 bulan.
“Umur beras tersimpan di gudang idealnya 3 bulan. Sebelumnya persediaan kita sampai 4 sampai 6 bulan, sehingga kualitas menurun. Petugas pun kewalahan untuk melakukan sortir. Tahun ini stok maksimal untuk dua bulan, sehingga tidak ada lagi raskin tidak layak yang diterima masyarakat,” terangnya.
Sementara, Ketua Tim Independen Pemantau Raskin Sumatera Barat Jon Parlis menyebutkan, distribusi raskin di Sumatera Barat secara keseluruhan termasuk kategori yang baik dan tepat sasaran. Sedangkan di Provinsi lain masih ada yang tidak tepat sasaran, karena jatah masyarakat terpaksa dibagi dengan masyarakat miskin lainnya yang tidak masuk dalam daftar penerima. Akibatnya masyarakat setiap bulannya tidak menerima jatah 15 Kg sesuai ketentuan. Terlebih, penyaluran raskin di Sumatera Barat tahun ini menjadi yang perdana di Indonesia.
“Di Sumatera Barat hampir semua masyarakat menerima raskin 15 Kg/bulan. Apalagi tahun ini, Sumatera Barat lebih dulu menyalurkan raskin dibanding daerah lain, bahkan dengan pusat sekalipun,” ungkapnya.
“Bulog sudah mengurus distribusi raskin. Kita tinggal mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA), jadi tidak perlu lama-lama. Kita memang harus segerakan raskin untuk membantu masyarakat, serta menstabilkan harga beras di pasaran,” jelas Mahyeldi.
Mahyeldi berharap, pada distribusi raskin tahun ini tidak ada permasalahan terkait kualitas beras yang diterima masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bulog Divre Sumatera Barat Benhur Ngkaime memastikan, raskin yang didistribusikan ke masyarakat tahun ini memenuhi standar dan layak dikonsumsi. Diakuinya, salah satu faktor yang menyebabkan kualitas raskin menurun karena terlalu lama berada di gudang. Untuk itu, tahun ini Bulog merealisasikan kebijakan baru secara nasional, yakni hanya menyimpan raskin di gudang untuk kebutuhan 2 bulan.
“Umur beras tersimpan di gudang idealnya 3 bulan. Sebelumnya persediaan kita sampai 4 sampai 6 bulan, sehingga kualitas menurun. Petugas pun kewalahan untuk melakukan sortir. Tahun ini stok maksimal untuk dua bulan, sehingga tidak ada lagi raskin tidak layak yang diterima masyarakat,” terangnya.
Sementara, Ketua Tim Independen Pemantau Raskin Sumatera Barat Jon Parlis menyebutkan, distribusi raskin di Sumatera Barat secara keseluruhan termasuk kategori yang baik dan tepat sasaran. Sedangkan di Provinsi lain masih ada yang tidak tepat sasaran, karena jatah masyarakat terpaksa dibagi dengan masyarakat miskin lainnya yang tidak masuk dalam daftar penerima. Akibatnya masyarakat setiap bulannya tidak menerima jatah 15 Kg sesuai ketentuan. Terlebih, penyaluran raskin di Sumatera Barat tahun ini menjadi yang perdana di Indonesia.
“Di Sumatera Barat hampir semua masyarakat menerima raskin 15 Kg/bulan. Apalagi tahun ini, Sumatera Barat lebih dulu menyalurkan raskin dibanding daerah lain, bahkan dengan pusat sekalipun,” ungkapnya.
Jumlah total alokasi raskin untuk Bulan Januari di Kota Padang mencapai 457.110 Kg yang diperuntukkan bagi 30.474 Kepala Keluarga yang tersebar di 11 Kecamatan. Masing-masing KK mendapat jatah 15 Kg perbulan dengan harga tebus Rp 1.600/Kg. Zrd