N3, Padang ~ Keterbukaan informasi publik oleh badan publik merupakan bagian terpenting untuk mewujudkan pembangunan demokrasi yang berkualitas di Indonesia.
“Saat ini kita tidak bicara lagi prosedur, tapi bicara substansi. Bagaimana menciptakan demokrasi berkualitas dengan memberikan hak-hak sipil salah satunya pemberian layanan informasi,” ungkap Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman usai menghadiri pemberian penghargaan keterbukaan informasi publik pada badan publik di Sumatera Barat.
Menurut Irman, kemudahan layanan terhadap publik untuk memperoleh informasi akan melahirkan masyarakat yang cerdas dan kuat, yang dapat mendorong pemerintahan menjadi baik dan bersih. Masyarakat yang selalu mendapat informasi dari pemerintah ataupun badan publik secara berkala, akan menjadi masyarakat yang kritis namun aktif berpartisipasi memberikan saran positif. Untuk itu, seluruh badan publik tidak perlu ragu membuka pintu informasi ke masyarakat.
“Informasi itu sangat bernilai. Tidak sekedar informasi keuangan, tapi juga tentang peraturan misalnya, agar masyarakat tahu dan ikut berpartisipasi. Kita ini menuju Negara open society. Kecenderungannya Negara yang melakukan keterbukaan informasi, justru masyarakatnya cepat sejahtera. Bandingkan dengan Negara yang menutup akses informasi, seperti Korea Utara, Kuba, masyarakatnya tidak kuat dan sejahtera,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama Ketua Informasi (KI) Republik Indonesia, Abdul Hamid Dipo Pramono, pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan badan publik merupakan bentuk dorongan agar badan publik lebih terbuka memberikan informasi ke masyarakat secara transparan.
“Kegiatan ini untuk mendorong transparasi bukan membuang-buang anggaran. Saya apresiasi KI Sumatera Barat yang baru berdiri di tahun 2014 ternyata mampu melakukan pemeringkatan terhadap badan publik dalam melaksanakan keterbukaan,” paparnya.
Sementara itu, Ketua KI Sumatera Barat Syamsurizal mengatakan, penilaian keterbukaan informasi publik terhadap 83 badan publik di Sumatera Barat dikelompokkan dalam 5 kategori, yakni kategori Pemerintah Daerah, kategori Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (PTN/PTS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan partai politik.
“Pemeringkatan kita laksanakan sejak Bulan Oktober lalu. Mulai dari penilaian questioner yang diisi badan publik sampai melakukan verifikasi langsung,” jelasnya.
Berdasar pemeringkatan yang dilakukan KI Sumatera Barat, kategori Pemerintah Kabupaten/Kota yang terbuka memberikan informasi diraih Kabupaten Padang Pariaman, disusul Tanah Datar, dan Dharmasraya. Untuk kategori PTN/PTS peringkat tertinggi diraih Universitas Andalas, disusul IAIN Imam Bonjol Padang, dan Politeknik Negeri Padang. Sedangkan kategori BUMD, nilai tertinggi diraih PDAM Padang Panjang, PDAM Padang, dan Balairung Citra Jaya. Sementara untuk SKPD di lingkungan Pemprov Sumatera Barat yang memperoleh peringkat tertinggi yakni Dinas Penggelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, disusul Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk kategori partai politk, peringkat pertama diraih partai Nasdem, disusul Partai Bulan Bintang, dan posisi 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Zrd
“Saat ini kita tidak bicara lagi prosedur, tapi bicara substansi. Bagaimana menciptakan demokrasi berkualitas dengan memberikan hak-hak sipil salah satunya pemberian layanan informasi,” ungkap Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman usai menghadiri pemberian penghargaan keterbukaan informasi publik pada badan publik di Sumatera Barat.
Menurut Irman, kemudahan layanan terhadap publik untuk memperoleh informasi akan melahirkan masyarakat yang cerdas dan kuat, yang dapat mendorong pemerintahan menjadi baik dan bersih. Masyarakat yang selalu mendapat informasi dari pemerintah ataupun badan publik secara berkala, akan menjadi masyarakat yang kritis namun aktif berpartisipasi memberikan saran positif. Untuk itu, seluruh badan publik tidak perlu ragu membuka pintu informasi ke masyarakat.
“Informasi itu sangat bernilai. Tidak sekedar informasi keuangan, tapi juga tentang peraturan misalnya, agar masyarakat tahu dan ikut berpartisipasi. Kita ini menuju Negara open society. Kecenderungannya Negara yang melakukan keterbukaan informasi, justru masyarakatnya cepat sejahtera. Bandingkan dengan Negara yang menutup akses informasi, seperti Korea Utara, Kuba, masyarakatnya tidak kuat dan sejahtera,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama Ketua Informasi (KI) Republik Indonesia, Abdul Hamid Dipo Pramono, pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan badan publik merupakan bentuk dorongan agar badan publik lebih terbuka memberikan informasi ke masyarakat secara transparan.
“Kegiatan ini untuk mendorong transparasi bukan membuang-buang anggaran. Saya apresiasi KI Sumatera Barat yang baru berdiri di tahun 2014 ternyata mampu melakukan pemeringkatan terhadap badan publik dalam melaksanakan keterbukaan,” paparnya.
Sementara itu, Ketua KI Sumatera Barat Syamsurizal mengatakan, penilaian keterbukaan informasi publik terhadap 83 badan publik di Sumatera Barat dikelompokkan dalam 5 kategori, yakni kategori Pemerintah Daerah, kategori Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (PTN/PTS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan partai politik.
“Pemeringkatan kita laksanakan sejak Bulan Oktober lalu. Mulai dari penilaian questioner yang diisi badan publik sampai melakukan verifikasi langsung,” jelasnya.
Berdasar pemeringkatan yang dilakukan KI Sumatera Barat, kategori Pemerintah Kabupaten/Kota yang terbuka memberikan informasi diraih Kabupaten Padang Pariaman, disusul Tanah Datar, dan Dharmasraya. Untuk kategori PTN/PTS peringkat tertinggi diraih Universitas Andalas, disusul IAIN Imam Bonjol Padang, dan Politeknik Negeri Padang. Sedangkan kategori BUMD, nilai tertinggi diraih PDAM Padang Panjang, PDAM Padang, dan Balairung Citra Jaya. Sementara untuk SKPD di lingkungan Pemprov Sumatera Barat yang memperoleh peringkat tertinggi yakni Dinas Penggelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, disusul Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk kategori partai politk, peringkat pertama diraih partai Nasdem, disusul Partai Bulan Bintang, dan posisi 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Zrd