Desakan itu disebabkan setelah pihak Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang menyalurkan sembako kepada para petugas kebersihan kota setempat, dan momen itu bertepatan dengan HUT Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Padang.
Berdasarkan data himpunan Harian Rakyat Sumbar terkait hal ini, ada sebanyak 625 orang, diantaranya sekitar 370 petugas kebersihan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), 232 dari Dinas Pasar yang berada dibagian K3, dan 23 orang petugas kebersihan di lingkungan Balaikota Padang. Isi dari sembako itu antara lain, 10 Kg beras, dua sarden besar, dua kaleng susu kental manis, dua liter Kg gula pasir, satu kota teh celup isi 50, dua sabun mandi dan satu bungkus deterjen bubuk, serta satu kaleng susu kental. Hal ini kemudian memicu kecurigaan publik terhadap kinerja Baznas Kota yang dianggap penyalurannya tidak tepat sasaran, serta rawan indikasi korupsi.
"Anggaran 22 miliar untuk dua ribu lebih masyarakat kota, kok tak ada warga Pauh, Padang Barat. Lubuk Begalung tak ada satu pun yang menerimanya, dan kenapa tidak disalurkan," kata Muhammad Yasir Kotobl, warga Pauh didampingi Korlap Anief Bakri dan Yuzak David di hadapan para anggota Komisi IV DPRD Kota Padang.
Bahkan para pengunjukrasa ini mengklaim kalau yang menerima sembako adalah honorarium, sehingga hal ini seolah-olah yang menerima hanya golongan tertentu, padahal telah jelas dalam peraturan yang menerima adalah warga yang kurang mampu.Tidak hanya itu saja, para demonstran juga menuding Baznas Kota Padang melakukan penimbunan beras dalam gudang, akibatnya berton-ton beras hanya mengendap dalam gudang, tidak dibagikan.
Dari aksi itu, untuk penyaluran sembako dari Baznas Kota Padang,Komisi III DPRD Padang memintakan agar Baznas Kota Padang untuk menstop penyaluran sembako kepada masyarakat kota, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak. Bm