N3, Padang ~ Pembangunan gedung baru DPRD Kota Padang di Kompleks Balai Kota Aia Pacah diundur sementara karena penghapusan 193 petak toko di bekas Terminal Regional Bingkuang daerah tersebut belum tuntas.
"Rencananya pembangunan itu akan dimulai akhir tahun 2015 hingga 2016, namun diundur sementara karena PT Mitra Fajar Lestari belum menuntaskan masalah penghapusan 193 petak ruko di Aia Pacah," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penghapusan Aset DPRD Padang, Maidestal Hari Mahesa di Padang, Kamis.
Ia mengatakan permasalahan aset toko tersebut tidak lagi menjadi permasalahan antara pemerintah kota (pemkot) dengan pemilik toko, melainkan antara PT Mitra Fajar Lestari dengan pemilik toko.
"Pemkot sudah membayar ganti rugi ke PT Mitra Fajar Lestari sebagai investor, namun pihak investor belum menyelesaikan pembayaran itu," ujar dia.
Ia mengatakan tidak ada tindak lanjut dari pimpinan DPRD Padang untuk mengadakan rapat paripurna terkait hal ini, padahal pansus penghapusan aset telah menyerahkan beberapa rekomendasi terkait penyelesaian petak rumah toko tersebut.
Gedung DPRD Padang saat ini sudah tidak kondusif seperti ruang komisi berukuran standar tidak dapat menampung banyak tamu yang melakukan kunjungan dan kondisi lahan parkir yang terbatas.
Anggota Pansus Penghapusan Aset, Zulhardi Latif membantah jika keterlambatan pembangunan tersebut karena kelalaian kinerja pansus.
Ia mengatakan, Pansus telah menyerahkan laporan itu ke pimpinan sejak empat bulan lalu namun terhambatnya pelaksanaan pembangunan gedung baru DPRD Padang akibat permasalahan penghapusan aset.
Sementara itu anggota DPRD Padang, Ilham Maulana mengatakan pembangunan gedung DPRD Padang diundur karena dananya dialihkan untuk pembangunan pasar.
"Persoalan pasar inpres harus selesai 2016 sehingga dana pembangunan DPRD dialihkan dulu," ujar dia.
Ia mengatakan DPRD Padang telah mengeluarkan dana untuk kelanjutan pembangunan Pasar Raya Fase VII sebesar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar, Blok II Rp20 miliar serta Blok III dan IV sebesar Rp80 miliar. boy
"Rencananya pembangunan itu akan dimulai akhir tahun 2015 hingga 2016, namun diundur sementara karena PT Mitra Fajar Lestari belum menuntaskan masalah penghapusan 193 petak ruko di Aia Pacah," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penghapusan Aset DPRD Padang, Maidestal Hari Mahesa di Padang, Kamis.
Ia mengatakan permasalahan aset toko tersebut tidak lagi menjadi permasalahan antara pemerintah kota (pemkot) dengan pemilik toko, melainkan antara PT Mitra Fajar Lestari dengan pemilik toko.
"Pemkot sudah membayar ganti rugi ke PT Mitra Fajar Lestari sebagai investor, namun pihak investor belum menyelesaikan pembayaran itu," ujar dia.
Ia mengatakan tidak ada tindak lanjut dari pimpinan DPRD Padang untuk mengadakan rapat paripurna terkait hal ini, padahal pansus penghapusan aset telah menyerahkan beberapa rekomendasi terkait penyelesaian petak rumah toko tersebut.
Gedung DPRD Padang saat ini sudah tidak kondusif seperti ruang komisi berukuran standar tidak dapat menampung banyak tamu yang melakukan kunjungan dan kondisi lahan parkir yang terbatas.
Anggota Pansus Penghapusan Aset, Zulhardi Latif membantah jika keterlambatan pembangunan tersebut karena kelalaian kinerja pansus.
Ia mengatakan, Pansus telah menyerahkan laporan itu ke pimpinan sejak empat bulan lalu namun terhambatnya pelaksanaan pembangunan gedung baru DPRD Padang akibat permasalahan penghapusan aset.
Sementara itu anggota DPRD Padang, Ilham Maulana mengatakan pembangunan gedung DPRD Padang diundur karena dananya dialihkan untuk pembangunan pasar.
"Persoalan pasar inpres harus selesai 2016 sehingga dana pembangunan DPRD dialihkan dulu," ujar dia.
Ia mengatakan DPRD Padang telah mengeluarkan dana untuk kelanjutan pembangunan Pasar Raya Fase VII sebesar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar, Blok II Rp20 miliar serta Blok III dan IV sebesar Rp80 miliar. boy