Nn, Sulsel ~ Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH.,M.Si.,M.H menghadiri pelantikan calon anggota panitia pengawas kabupaten di Makassar Golden Hotel, Jumat (24 April 2015). Mereka yang dilantik akan bertugas di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulsel.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi, menjelaskan, pelantikan tersebut merupakan babak awal dalam pengawasan pilkada. Walaupun, dengan kapasitas yang masih terbatas.
"Pesan saya, pegang komitmen dalam fakta integritas. Kalau kita pegang fakta integritas itu, saya yakin kita akan selamat secara hukum dan secara etik," pesannya.
Laode Arumahi menambahkan, hingga saat ini, baru sekitar 30 persen anggaran yang cair dan itu hampir semua terjadi di 11 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak.
Komitmen setiap kepala daerah untuk segera menyelesaikan 70 persen sisa anggaran telah disampaikan, dan diharapkan bisa segera teralisasi karena apabila tidak, tentu akan mengganggu kinerja para petugas pengawas.
Sementara, Ketua Bawaslu RI, Endang, mengatakan, menjadi pengawas di pilkada merupakan suatu pilihan. Karena itu, harus bertanggung jawab tentu bukan suatu hal yang mudah.
"Di sisi lain, saya mengapresiasi seleksi panitia pengawas pemilu di Sulsel karena merupakan provinsi yang tidak ada laporan yang bermasalah. Saya berharap, kedepannya harus ada sekretariat di kabupaten agar bisa melancarkan aktivitas panitia panwaslu," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengungkapkan, para pengawas pemilu yang sudah dilantik harus tetap menjaga integritas dan menjaga amanah negara. "Kita boleh saja memiliki hubungan keluarga dengan calon-calon bupati dan wakil bupati, tetapi ingat dalam hal pengawasan pemilu harus tetap jujur dan menjaga keabsahan pemilu nanti," imbaunya. Srf/An/Hms
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi, menjelaskan, pelantikan tersebut merupakan babak awal dalam pengawasan pilkada. Walaupun, dengan kapasitas yang masih terbatas.
"Pesan saya, pegang komitmen dalam fakta integritas. Kalau kita pegang fakta integritas itu, saya yakin kita akan selamat secara hukum dan secara etik," pesannya.
Laode Arumahi menambahkan, hingga saat ini, baru sekitar 30 persen anggaran yang cair dan itu hampir semua terjadi di 11 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak.
Komitmen setiap kepala daerah untuk segera menyelesaikan 70 persen sisa anggaran telah disampaikan, dan diharapkan bisa segera teralisasi karena apabila tidak, tentu akan mengganggu kinerja para petugas pengawas.
Sementara, Ketua Bawaslu RI, Endang, mengatakan, menjadi pengawas di pilkada merupakan suatu pilihan. Karena itu, harus bertanggung jawab tentu bukan suatu hal yang mudah.
"Di sisi lain, saya mengapresiasi seleksi panitia pengawas pemilu di Sulsel karena merupakan provinsi yang tidak ada laporan yang bermasalah. Saya berharap, kedepannya harus ada sekretariat di kabupaten agar bisa melancarkan aktivitas panitia panwaslu," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengungkapkan, para pengawas pemilu yang sudah dilantik harus tetap menjaga integritas dan menjaga amanah negara. "Kita boleh saja memiliki hubungan keluarga dengan calon-calon bupati dan wakil bupati, tetapi ingat dalam hal pengawasan pemilu harus tetap jujur dan menjaga keabsahan pemilu nanti," imbaunya. Srf/An/Hms