Nn, Sulsel ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan akan menggelar Gebyar Perizinan Gratis, 7 Mei mendatang. Tidak hanya sekadar pengurusan izin, dalam acara tersebut juga akan dilaksanakan job fair hingga groundbreaking.
Pelaksana tugas Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel, Irman Yasin Limpo, mengatakan, pelaksanaan Gebyar Perizinan Gratis dilatarbelakangi oleh banyaknya Usaha Kecil Menengah (UKM) yang tidak bisa masuk ke formal. Bahkan, jumlahnya mencapai 99 persen. Sementara, dalam perkembangannya UKM tersebut harus menjadi UKM formal untuk bisa mengakses sumber-sumber pengembangan usaha, misalnya ke perbankan.
"Pertumbuhan ekonomi harus seimbang antara investasi besar dan UKM, sehingga kesejahteraan masyarakat merata. Inilah juga yang melatarbelakangi Gebyar Perizinan Gratis ini," kata Irman, di sela-sela rapat persiapan dan pemantapan pelaksanaan Gebyar Perizinan Gratis, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Selasa (28 April 2015).
Irman menjelaskan, pihaknya mencoba mengintegrasikan antara perijinan, perbankan, dan pajak dalam acara tersebut. Selain itu, BKPMD juga berupaya membuka link UKM ke investasi besar.
"Dalam acara ini, kami akan menerbitkan 30 ribu - 60 ribu izin dasar, dengan target minimal 200 - 500 pelaku usaha. Kami juga menargetkan mengeluarkan 3.000 - 5.000 izin dari berbagai sektor," jelasnya.
Tidak hanya itu, dalam Gebyar Perizinan Gratis tersebut, 2.500 pelaku usaha juga akan dibantu permodalan dari perbankan. "Kami berharap, setelah UKM ini mendapat izin, ada bank yang memberikan coach dan mentoring untuk pengembangan usaha. Termasuk, penerbitan NPWP karena ini juga jadi kendala dari pelaku usaha," terangnya.
Terkait job fair, hingga saat ini sudah ada sebelas perusahaan yang mendaftar dan masih terus bertambah. Dalam kegiatan ini, juga akan dilakukan launching pelayanan terpadu TKI ke luar negeri, dimana semua disatukan mulai dari dokumen imigrasi sampai izin keluar negeri.
"Ada juga groundbreaking pelindo dan hotel berbintang lima," tambah Irman.
Dalam kegiatan ini juga akan diselenggarakan bursa kerja dengan 1.323 lowongan kerja dari perusahaan-perusahaan terkemuka.
"Para pencari kerja juga dimungkinkan mengambil kartu kuning pada bursa kerja ini," katanya.
Sementara, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, semua daerah harus berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Apalagi, bisa menimbulkan mutiplayer efek bagi semua sektor perekonomian.
"UMKM tidak boleh dibiarkan begitu saja, mereka tidak bisa maju jika tidak diberi stimulan. Dalam kegiatan ini, diberikan ruang penyelesaian masalah perizinan bagi UMKM," katanya.
UMKM, kata gubernur, sangat penting untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat luas karenanya perhatian yang serius perlu diberikan untuk mendukung UMKM.
"UMKM ini penting dan menjadi jawaban bagi tantangan kelesuan ekonomi kita," tegasnya.
Rencananya, Gebyar Perizinan Gratis ini akan dibuka Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla dan dihadiri beberapa menteri terkait. Namun, mengingat strategisnya kegiatan ini, gubernur dua periode tersebut berharap kegiatan ini dapat dibuka oleh Presiden Jokowi.
Gebyar Perizinan Gratis ini akan digelar secara serentak di 24 kabupaten/kota se-Sulsel. Karenanya, gubernur juga berharap dukungan para bupati dan walikota di provinsi ini.
Gubernur juga berjanji akan memberikan penghargaan bagi semua pengusaha yang terlibat dalam Gebyar Perizinan Gratis tersebut. Khusus pemberangkatan TKI ke luar negeri, Syahrul berpesan kepada semua kepala daerah dan instansi terkait agar persiapannya lebih matang.
"Minimal, para bupati punya target soal TKI ini," pungkasnya. Dw/Tn
Pelaksana tugas Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel, Irman Yasin Limpo, mengatakan, pelaksanaan Gebyar Perizinan Gratis dilatarbelakangi oleh banyaknya Usaha Kecil Menengah (UKM) yang tidak bisa masuk ke formal. Bahkan, jumlahnya mencapai 99 persen. Sementara, dalam perkembangannya UKM tersebut harus menjadi UKM formal untuk bisa mengakses sumber-sumber pengembangan usaha, misalnya ke perbankan.
"Pertumbuhan ekonomi harus seimbang antara investasi besar dan UKM, sehingga kesejahteraan masyarakat merata. Inilah juga yang melatarbelakangi Gebyar Perizinan Gratis ini," kata Irman, di sela-sela rapat persiapan dan pemantapan pelaksanaan Gebyar Perizinan Gratis, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Selasa (28 April 2015).
Irman menjelaskan, pihaknya mencoba mengintegrasikan antara perijinan, perbankan, dan pajak dalam acara tersebut. Selain itu, BKPMD juga berupaya membuka link UKM ke investasi besar.
"Dalam acara ini, kami akan menerbitkan 30 ribu - 60 ribu izin dasar, dengan target minimal 200 - 500 pelaku usaha. Kami juga menargetkan mengeluarkan 3.000 - 5.000 izin dari berbagai sektor," jelasnya.
Tidak hanya itu, dalam Gebyar Perizinan Gratis tersebut, 2.500 pelaku usaha juga akan dibantu permodalan dari perbankan. "Kami berharap, setelah UKM ini mendapat izin, ada bank yang memberikan coach dan mentoring untuk pengembangan usaha. Termasuk, penerbitan NPWP karena ini juga jadi kendala dari pelaku usaha," terangnya.
Terkait job fair, hingga saat ini sudah ada sebelas perusahaan yang mendaftar dan masih terus bertambah. Dalam kegiatan ini, juga akan dilakukan launching pelayanan terpadu TKI ke luar negeri, dimana semua disatukan mulai dari dokumen imigrasi sampai izin keluar negeri.
"Ada juga groundbreaking pelindo dan hotel berbintang lima," tambah Irman.
Dalam kegiatan ini juga akan diselenggarakan bursa kerja dengan 1.323 lowongan kerja dari perusahaan-perusahaan terkemuka.
"Para pencari kerja juga dimungkinkan mengambil kartu kuning pada bursa kerja ini," katanya.
Sementara, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, semua daerah harus berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Apalagi, bisa menimbulkan mutiplayer efek bagi semua sektor perekonomian.
"UMKM tidak boleh dibiarkan begitu saja, mereka tidak bisa maju jika tidak diberi stimulan. Dalam kegiatan ini, diberikan ruang penyelesaian masalah perizinan bagi UMKM," katanya.
UMKM, kata gubernur, sangat penting untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat luas karenanya perhatian yang serius perlu diberikan untuk mendukung UMKM.
"UMKM ini penting dan menjadi jawaban bagi tantangan kelesuan ekonomi kita," tegasnya.
Rencananya, Gebyar Perizinan Gratis ini akan dibuka Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla dan dihadiri beberapa menteri terkait. Namun, mengingat strategisnya kegiatan ini, gubernur dua periode tersebut berharap kegiatan ini dapat dibuka oleh Presiden Jokowi.
Gebyar Perizinan Gratis ini akan digelar secara serentak di 24 kabupaten/kota se-Sulsel. Karenanya, gubernur juga berharap dukungan para bupati dan walikota di provinsi ini.
Gubernur juga berjanji akan memberikan penghargaan bagi semua pengusaha yang terlibat dalam Gebyar Perizinan Gratis tersebut. Khusus pemberangkatan TKI ke luar negeri, Syahrul berpesan kepada semua kepala daerah dan instansi terkait agar persiapannya lebih matang.
"Minimal, para bupati punya target soal TKI ini," pungkasnya. Dw/Tn