Kota Padang, Nn ~ Rapat Kerja Daerah(Rakerda) DPD REI ke-8 Sumbar ditutup oleh Gubernur Irwan Prayitno, di Inna Muara. Hadir dalam kesempatan itu beberapa pimpinan DPP REI Pusat, Daerah, Kanwil BPN Sumbar serta beberap pihak perbankan.
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno sebelum menutup Rakerda DPD REI Sumbar yang ke-8 tahun 2014 menjelaskan, memberikan apresiasi terhadap konsisten REI dalam melaksanakan system organisasi, karena banyak organisasi setelah Raker tidak dapat menjalankan fungsi dan amanat yang dibuat. Pemerintah Provinsi Sumatera mendukungan REI melakukan disinergikan dengan berbagai pihak, agar kendala, hambatan yang menjadi permasalahan itu dapat teratasi dan pembangunan perumahan bagi rakyat dapat terwujud.
Di Sumbar dan Pemkab/ko, permasalahan APBD yang ada saat ini, yang tidak mencukupi apalagi APBD pemerintah kota/kabupaten, karena itu perlu kreatifitas DPD REI Sumbar untuk mendorong masuknya investasi dari luar, apakah dalam bentuk kerjasama dengan dunia perbankan dan stekholder lainnya.
Agar pembangunan perumahan bagi rakyat di Sumbar dapat terus terlaksana, tanpa tergantung pada APBD yang ada. Meskipun dalam pembangunan itu sendiri merupakan kewajiban pemerintah, dalam melengkapi sarana dan prasana lainnya dalam memberikan akses jalan dan transport nantinya.
Dukungan pihak ketiga, sangat membantu masyarakat dalam kepemilikan tanah dapat pembangun perumahan. Hal ini, juga sebagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah Sumbar dapat memenuhi kebutuhan perumahan yang terus mengalami pertambahan, seiring peningkatan jumlah penduduk yang terjadi. Terobosan yang dilakukan REI, akan menjadi kesempatan bagimasyarakat dalam mendapatkan rumah dengan harga yang terjangkau, ajaknya
Pimpinan Umum DPP REI Puast dalam kesempatan itu menyampaikan, rapat kerja yang dilakukan saat ini, sebagai komitmen DPD REI agar dapat diimplementasikan, bersinergi dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan pembangunan perumahan secara menyeluruh.
Saat ini dari 2.800 anggota REI yang ada diseluruh Indonesia, dan lebih dari 70 persen diantara mereka bergerak dalam membangun perumahan untuk masyarakat dengan kemampuan rendah. Tentunya ini dapat menjadi solusi dari kebutuhan masyarakat yang masih banyak terhadap perumahan tersebut.
Sekretaris ORI DPD REI Sumbar, membacakan hasil rekomentasi yang merupakan hasil Rakerta REI ke 8 yang disampaikan kepada Gubernur sumbar, antara lain : Mendorong peningkatan pembangunan perumahan sejalan dengan otonomi daerah dengan mendorong kemudahan pengurusan,
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno sebelum menutup Rakerda DPD REI Sumbar yang ke-8 tahun 2014 menjelaskan, memberikan apresiasi terhadap konsisten REI dalam melaksanakan system organisasi, karena banyak organisasi setelah Raker tidak dapat menjalankan fungsi dan amanat yang dibuat. Pemerintah Provinsi Sumatera mendukungan REI melakukan disinergikan dengan berbagai pihak, agar kendala, hambatan yang menjadi permasalahan itu dapat teratasi dan pembangunan perumahan bagi rakyat dapat terwujud.
Di Sumbar dan Pemkab/ko, permasalahan APBD yang ada saat ini, yang tidak mencukupi apalagi APBD pemerintah kota/kabupaten, karena itu perlu kreatifitas DPD REI Sumbar untuk mendorong masuknya investasi dari luar, apakah dalam bentuk kerjasama dengan dunia perbankan dan stekholder lainnya.
Agar pembangunan perumahan bagi rakyat di Sumbar dapat terus terlaksana, tanpa tergantung pada APBD yang ada. Meskipun dalam pembangunan itu sendiri merupakan kewajiban pemerintah, dalam melengkapi sarana dan prasana lainnya dalam memberikan akses jalan dan transport nantinya.
Dukungan pihak ketiga, sangat membantu masyarakat dalam kepemilikan tanah dapat pembangun perumahan. Hal ini, juga sebagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah Sumbar dapat memenuhi kebutuhan perumahan yang terus mengalami pertambahan, seiring peningkatan jumlah penduduk yang terjadi. Terobosan yang dilakukan REI, akan menjadi kesempatan bagimasyarakat dalam mendapatkan rumah dengan harga yang terjangkau, ajaknya
Pimpinan Umum DPP REI Puast dalam kesempatan itu menyampaikan, rapat kerja yang dilakukan saat ini, sebagai komitmen DPD REI agar dapat diimplementasikan, bersinergi dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan pembangunan perumahan secara menyeluruh.
Saat ini dari 2.800 anggota REI yang ada diseluruh Indonesia, dan lebih dari 70 persen diantara mereka bergerak dalam membangun perumahan untuk masyarakat dengan kemampuan rendah. Tentunya ini dapat menjadi solusi dari kebutuhan masyarakat yang masih banyak terhadap perumahan tersebut.
Sekretaris ORI DPD REI Sumbar, membacakan hasil rekomentasi yang merupakan hasil Rakerta REI ke 8 yang disampaikan kepada Gubernur sumbar, antara lain : Mendorong peningkatan pembangunan perumahan sejalan dengan otonomi daerah dengan mendorong kemudahan pengurusan,
- Menyerukan kepada jajaran pemerintah terkait agar dapat melaksanakan memajukan otonomi daerah, termasuk memberikan kebebasan untuk pengembangan.
- Agar pemerintah daerah tidak hanya mempertimbangkan PAD di daerah saja, agar dapat menghilangkan praktek pungutan yang dapat menghambat pembangunan daerah.
- Meminta pemerintah dearah dan besarta Bank Nagari agar memfasilitasi masyarakat termasuk dalam pembiayaan.
- Upaya pemerintah daerah secar penyeluruh hingga pemerintah tinggat II.
- Melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk REI dalam setiap pengembangan daerah yang dilakukan.
- Untuk mempercepat pembangunan REI Sumbar secara searah dan kondusif, agar melibatkan anggota REI dalam pembangunan tersebut.