Nn, Padang -- Gubernur Irwan Prayitno menjadi inspektur upacara HUT ke 30 tahun di halaman kantor BPKP Sumbar di Aie Pacah Padang, Kamis (30/5). Hadir dalam kesempatan Kadis DPKD, Zainuddin, Staf Ahli bidang keuangan dan ekonomi, Ka BPKP Sumbar, beberapa pejabat instansi vertikal di Sumatera Barat.
Gubernur Irwan Prayitno dalam kesempatan itu membacakan pidato Kepala BPKP pusat, BPKP terus diharapkan oleh stakeholder memberi manfaat dan dinanti kiprahnya yang disandingkan dengan lembaga penegak hukum di Indonesia menjadi salah satu penjaga praktik KKN musuh bersama. Kesemua itu harus dijawab dengan satu tantangan, direspon BPKP memberi solusi dalam pengelolaan pemerintah good governance dan clean goverment. 30 tahun perjalan BPKP memaknai fungsi dan peran pengawasan, bergeser, berkembang dan semakin memberi manfaat peran consultancy dan assurance pada saat ini. Dan telah memberi bukti kinerja dengan hasil-hasil pengawasan, berupa optimalisasi penerimaan negara, penghematan pengeluaran keuangan negara dan penyelelamatkan dalam kurun waktu 2009-2013 mencapai nilai lebih 56 triliun.
Bukti kinerja juga berdampak nyata pada perbaikan pengelolaan keuangan negara, opini WTP kementrian/Lembaga dan pemerintah daerah terus meningkat dari tahun ke tahun. Peran-peran semakin mengemukan dalam penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan dari upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi. Momentum peringatan 30 BPKP fokus reformasi BPKP pertama, pembenahan pengelolaan SDM yang lebih baik dari human resources management menjadi human capital management.
Kedua, pengelolaan penggerak reformasi birokrasi pada manusia mind set dan culture set yang dapat menjadi pendorong kunci sukses reformasi. Ketiga, berupa penataan organisasi, melalui perbaikan proses dan prosedur yang menghasilkan pengawasan yang lebih berkualitas, akurat, tepat waktu dan memberi rekomendasi konstruktif. Demi suasana lingkungan kerja yang lebih baik lagi, terhitung tanggal 1 Juni 2013 jam kerja dilingkungan BPKP ditetapkan mulai pukul 08.00 hingga 17.00, waktu mulai kerja mulai benar-benar kerja dengan reward dan punisment yang tegas dan konsisten tanpa ada ruang untuk melakukan diskresi, tegasnya.
Sementara Gubernur Irwan Prayitno dalam tausiyahnnya menyampaikan, reformasi penyelenggaraan itu seharusnya memang telah menjadi kepribadian kita selaku PNS, pelayanan sebahagian amalan soleh dalam bekerja sesuai suruhan Allah. Sikap kerja profesional itu merupakan wujud pengamalan amal soleh.
Sementara amal soleh diluar bekerja itu dapat kita wujudkan dalam membentuk keluarga sakinah ma waddah, dimana masing-masing pihak istri dan suami memiliki job diskription tahu dengan tanggungjawab dan peran masing-masing. Selain itu kita juga dapat berbuat amal soleh melalui sikap kepribadian melayani dan menghormati tetangga, teman orang lain.
Senyumpun merupakan sedekah yang dilakukan tanpa mesti mengeluarkan duit. Dalam penegasan Al Qur'an setiap orang yang tidak berbuat amal saleh itu merugi, Orang yang sukses itu mampu mengatur dan memanfaat waktu secara baik, tentunya juga dibareng sikap disiplin dan konsisten, sebutnya
Pada kesempatan gubernur juga menyerahkan penghargaa pengabdian 20 tahun dan 30 tahun kepada pegawai BPKP secara simbolis. Zardi
Gubernur Irwan Prayitno dalam kesempatan itu membacakan pidato Kepala BPKP pusat, BPKP terus diharapkan oleh stakeholder memberi manfaat dan dinanti kiprahnya yang disandingkan dengan lembaga penegak hukum di Indonesia menjadi salah satu penjaga praktik KKN musuh bersama. Kesemua itu harus dijawab dengan satu tantangan, direspon BPKP memberi solusi dalam pengelolaan pemerintah good governance dan clean goverment. 30 tahun perjalan BPKP memaknai fungsi dan peran pengawasan, bergeser, berkembang dan semakin memberi manfaat peran consultancy dan assurance pada saat ini. Dan telah memberi bukti kinerja dengan hasil-hasil pengawasan, berupa optimalisasi penerimaan negara, penghematan pengeluaran keuangan negara dan penyelelamatkan dalam kurun waktu 2009-2013 mencapai nilai lebih 56 triliun.
Bukti kinerja juga berdampak nyata pada perbaikan pengelolaan keuangan negara, opini WTP kementrian/Lembaga dan pemerintah daerah terus meningkat dari tahun ke tahun. Peran-peran semakin mengemukan dalam penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan dari upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi. Momentum peringatan 30 BPKP fokus reformasi BPKP pertama, pembenahan pengelolaan SDM yang lebih baik dari human resources management menjadi human capital management.
Kedua, pengelolaan penggerak reformasi birokrasi pada manusia mind set dan culture set yang dapat menjadi pendorong kunci sukses reformasi. Ketiga, berupa penataan organisasi, melalui perbaikan proses dan prosedur yang menghasilkan pengawasan yang lebih berkualitas, akurat, tepat waktu dan memberi rekomendasi konstruktif. Demi suasana lingkungan kerja yang lebih baik lagi, terhitung tanggal 1 Juni 2013 jam kerja dilingkungan BPKP ditetapkan mulai pukul 08.00 hingga 17.00, waktu mulai kerja mulai benar-benar kerja dengan reward dan punisment yang tegas dan konsisten tanpa ada ruang untuk melakukan diskresi, tegasnya.
Sementara Gubernur Irwan Prayitno dalam tausiyahnnya menyampaikan, reformasi penyelenggaraan itu seharusnya memang telah menjadi kepribadian kita selaku PNS, pelayanan sebahagian amalan soleh dalam bekerja sesuai suruhan Allah. Sikap kerja profesional itu merupakan wujud pengamalan amal soleh.
Sementara amal soleh diluar bekerja itu dapat kita wujudkan dalam membentuk keluarga sakinah ma waddah, dimana masing-masing pihak istri dan suami memiliki job diskription tahu dengan tanggungjawab dan peran masing-masing. Selain itu kita juga dapat berbuat amal soleh melalui sikap kepribadian melayani dan menghormati tetangga, teman orang lain.
Senyumpun merupakan sedekah yang dilakukan tanpa mesti mengeluarkan duit. Dalam penegasan Al Qur'an setiap orang yang tidak berbuat amal saleh itu merugi, Orang yang sukses itu mampu mengatur dan memanfaat waktu secara baik, tentunya juga dibareng sikap disiplin dan konsisten, sebutnya
Pada kesempatan gubernur juga menyerahkan penghargaa pengabdian 20 tahun dan 30 tahun kepada pegawai BPKP secara simbolis. Zardi