Oleh: Yanyan Supiyanti A.Md
Pengajar di Sekolah Tahfiz & Member Akademi Menulis Kreatif
Prihatin. Problema transportasi seputar ritual mudik idul fitri yang terjadi setiap tahun, semakin hari semakin kronis. Ditambah adanya kenaikan tarif tol yang sangat fantastis.
Dilansir oleh www.pikiran-rakyat.com, pada tanggal 24 Mei 2019, sejumlah pengguna jasa tol Jakarta-Cikampek mulai mengeluhkan pengoperasian gerbang tol utama yang berlokasi di Kalihurip, Cikampek. Selain menimbulkan kemacetan, penggunaan gerbang tersebut juga memunculkan kenaikan tarif tol di atas kewajaran. Kenaikan tarif tol itu dinilai diluar batas kewajaran karena mencapai 300 persen lebih. Jika lewatnya hanya sekali-kali mungkin tidak akan terasa berat. Tapi bagi yang setiap hari melintasi tol itu, merasa terbebani. Ruas tol Jakarta-Cikampek telah beroperasi sejak puluhan tahun silam. Artinya, biaya pembangunan tol sudah tertutup dari pembayaran penggunanya. Sangat tidak bijak menaikkan tarif tanpa memperhitungkan jarak dan pelayanan.
Kenaikan tarif tol yang semena-mena ini, membuktikan betapa penguasa tidak bertanggung jawab dalam meri'ayah rakyatnya. Bayangkan kenaikan tertinggi yaitu dari Rp 1.500 menjadi Rp 12.000 dengan kenaikan sebesar 8 kali lipat atau 800%, kenaikan tersebut pun dilakukan secara tertutup dengan dalih pemindahan gerbang tol (GT) dari Cikarang Utama ke GT Cikampek dan GT Kalihurip Utama untuk mencegah kemacetan. Namun, kebijakan tersebut justru memunculkan kemacetan parah di GT sampai berjam-jam.
Sejatinya, carut marut transportasi di Indonesia dimulai dari kesalahan paradigma dasar berikut perangkat aturan yang muncul dari paradigma dasar tersebut. Transportasi bukanlah sekadar teknik, namun kesalahan sistematik. Paradigma salah tersebut bersumber dari paham sekularisme yang mengesampingkan aturan agama. Sekularisme yang melahirkan sistem kehidupan kapitalisme telah memandang dunia transportasi sebagai sebuah industri. Cara pandang ini mengakibatkan kepemilikan fasilitas umum transportasi dikuasai oleh perusahaan atau swasta yang secara otomatis mempunyai fungsi bisnis, bukan fungsi pelayan. Menurut pandangan kapitalisme, dalam pelaksanaan pelayanan publik negara hanya berfungsi sebagai regulator, sedangkan yang bertindak sebagai operator diserahkan kepada mekanisme pasar.
Dalam pandangan Islam, persoalan infrastruktur transportasi akan didapati setidaknya tiga prinsip, yakni: pertama, prinsip bahwa pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab negara, bukan cuma karena sifatnya yang menjadi tempat lalu lalang manusia, tetapi juga terlalu mahal dan rumit untuk diserahkan ke investor swasta. Kedua, prinsip bahwa perencanaan wilayah yang baik akan mengurangi kebutuhan transportasi. Ketika Baghdad dibangun sebagai ibukota, setiap bagian kota direncanakan hanya untuk jumlah penduduk tertentu, dan di situ dibangunkan masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, area komersial, tempat singgah bagi musafir, hingga pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Bahkan pemakaman umum dan tempat pengelolaan sampah juga tidak ketinggalan. Sebagian besar warga tak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta untuk menuntut ilmu atau bekerja, karena semua dalam jangkauan perjalanan kaki yang wajar, dan semua memiliki kualitas yang standar. Ketiga, negara membangun infrastruktur publik dengan standar teknologi terakhir yang dimiliki. Teknologi yang ada termasuk teknologi navigasi, telekomunikasi, fisik jalan hingga alat transportasinya itu sendiri.
Dengan penerapan sistem ekonomi Islam akan memberikan jaminan pembangunan ekonomi yang berkah, adil dan sejahtera yang akan meminimalisir kesenjangan ekonomi dan menjauhkan kerusakan pada masyarakat. Khilafah, sebagai institusi penerap Islam akan menyediakan infrastruktur transportasi yang aman, memadai dengan teknologi terkini. Karena mereka menyadari posisi mereka, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:
"Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka." (HR. Ibn Majah dan Abu Nu'aim)
"Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus." (HR. Al-Bukhari)
Islam bukan sekadar agama tapi juga sebagai pandangan hidup yang syamil dan kamil. Untuk mengatasi transportasi, Daulah Khilafah sudah memberi contoh lebih dari seabad yang lalu.
Wallahu a'lam bishshawab.[]