Oleh: Yuni Hidayati
"Zamrud Khatulistiwa" adalah julukan buat Indonesia, karena letaknya disekitar garis khatulistiwa dan memiliki kekayaan alam yang luar biasa, seperti zamrud (permata hijau).
Namun apa jadinya jika pepohonan di hutan yang dijuluki seperti Zamrud (permata hijau) hilang secara perlahan. Apakah julukan Zamrud Khatulistiwa masih pantas buat Indonesia?
Beberapa waktu lalu banjir besar melanda tiga provinsi di Indonesia, yaitu; Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatera Utara.
Seperti yang telah diberitakan oleh CNN Indonesia (Senin, 01/12/2025). Jakarta, CNN Indonesia--Data korban bencana banjir dan longsor di Sumatra per Senin (1/12) petang menjadi 604 orang.
Kepala Pusat Data, Infomasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Mahir menyampaikan jumlah korban yang ditampilkan merupakan data terbaru.
Berikut ini data korban bencana Sumatra yakni Aceh, Sumatra Utara, hingga Sumatra Barat per pukul 17.00 WIB, Senin (1/12): korban jiwa: 604 orang, korban hilang: 464 orang,
Korban luka: 2.600 orang, warga terdampak: 1,5 juta orang dan jumlah pengungsi: 570 ribu orang.
Dengan curah hujan yang ekstrem mengakibatkan bencana banjir. Karena, dikawasan tersebut jutaan area hutan sebagai penahan curah hujan sudah hilang karena keserakahan segelintir manusia elit.
Berdasarkan data WALHI, selama periode 2016-2025, deforestasi di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatera Utara mencapai 1,4 juta hektar. Selain itu, banyak izin usaha pertambangan, perkebunan sawit, dan proyek energi. WALHI mencatat ada lebih 600 perusahaan di tiga provinsi tersebut, yang kegiatan eksploitasi SDA nya memparah kerapuhan infrastruktur ekologis.
Negara banyak mengobral kawasan tersebut kepada swasta, baik untuk pertambangan, penebangan, dan pembukaan lahan perkebunan sawit. Negara juga lemah dalam mengawasi kegiatan penambangan ilegal dan pembakaran liar di kawasan tersebut.
Di sistem sekuler kapitalisme, penguasa dan pengusaha kerap bersekongkol untuk menjarah hak milik rakyat, yang diatas namakan pembangunan. Padahal dalam Islam, kawasan tambang dan hutan adalah milik umum yang haram dikuasai oleh swasta.
Ini adalah efek dari negara yang meninggalkan hukum Allah atau sistem Islam dalam mengelola lingkungan. Rakyatnya menderita, sedangkan penguasa dan pengusaha menikmati hasil hutannya. Bahagia diatas penderitaan orang lain, apakah bukan perkara dzolim dan menghasilkan dosa?
Sebagai kaum Muslim, kita wajib meyakini bahwa semua musibah merupakan ketetapan dari Allah SWT. Islam juga meminta umatnya untuk bersabar dan senantiasa bermuhasabah ketika ditimpa musibah. Allah SWT berfirman: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)" (TQS. Ar-Rum 30:41).
Karena langganan banjir dan longsor, mestinya negara sudah memiliki kemampuan mitigasi yang memadai. Tentu demi melindungi rakyatnya. Termasuk membekali penduduk dengan kemampuan menghadapi bencana. Namun yang terlihat saat ini, tampak tidak berdayanya negara dalam melakukan mitigasi.
Dalam Islam, Negara (khilafah) akan melakukan pengelolaan SDA sesuai tuntunan syariat Islam, atas dasar dengan dorongan iman dan taqwa. Bukan berdasarkan kebijakan kapitalistik, yang semata-mata demi mengeruk keuntungan.
Negara Islam yang mengedepankan kemaslahatan umat tidak akan memberikan izin kepada pihak manapun untuk menggunduli hutan layaknya sekarang.
Negara juga boleh melakukan pemindahan kawasan pemukiman, jika dinilai penting demi keselamatan dan keamanan rakyatnya. Untuk itu, negara akan memberikan lahan pemukiman yang layak serta membangun sebagai infrastruktur untuk penduduk. Negara juga bisa memberikan kompensasi yang sepadan kepada rakyat. Dan negara juga berkewajiban melakukan gerakan reboisasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
Semua ini adalah kewajiban yang harus dilakukan negara beserta para pejabatnya. Dan itu semua bisa diterapkan hanya dengan diterapkannya sistem pemerintahan Islam dalam sebuah negara (khilafah).
Wallahu a'lam bishawab.
No comments:
Post a Comment