Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini kembali menyisakan duka dan keprihatinan mendalam. Kisruh di wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menambah panjang daftar catatan buruk dalam pelayanan jemaah. Dari persoalan tenda yang tidak memadai, keterlambatan transportasi, hingga keterbatasan distribusi logistik,(tempo.co) semuanya menandakan bahwa ada yang tidak beres dalam tata kelola ibadah yang menjadi rukun kelima dalam Islam ini.
Kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi menjadi kambing hitam atas kekacauan ini. Padahal, kalau kita telusuri lebih jauh, masalah ini tidak hanya soal kebijakan sepihak dari luar negeri. Banyak persoalan yang justru bersumber dari lemahnya tata kelola di dalam negeri, baik dari sisi persiapan teknis maupun struktur kelembagaan yang menangani urusan haji. Artinya, ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi persoalan paradigma.
Paradigma yang dimaksud adalah cara pandang kapitalistik yang menjadikan ibadah sebagai komoditas, bukan amanah. Negara seolah melepaskan tanggung jawabnya dalam memfasilitasi ibadah umat. Alih-alih menjadi pelayan rakyat, negara berubah menjadi manajer biro perjalanan. Padahal, haji bukan urusan bisnis, melainkan kewajiban spiritual yang harusnya dilayani, bukan diperjualbelikan.
Dalam ajaran Islam, haji merupakan kewajiban yang ditujukan bagi setiap muslim yang mampu. Maka, menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan umat Islam yang memenuhi syarat dapat menunaikannya dengan layak. Ini bukan sekadar soal pengurusan paspor dan tiket, tetapi menyangkut seluruh aspek layanan, mulai dari penginapan, tenda yang layak di Armuzna, layanan transportasi, hingga konsumsi dan kesehatan jemaah.
Negara dalam sistem Islam memiliki peran sebagai raain (pengurus urusan rakyat) dan junnah (pelindung). Penguasa tidak bisa bersikap pasif atau menyerahkan semuanya kepada swasta atau pihak luar. Negara harus hadir secara total, menjamin pelayanan terbaik bagi para tamu Allah. Pelayanan ini bukan sekadar layak, tetapi seharusnya istimewa karena yang dilayani adalah umat yang menunaikan ibadah suci.
Di masa lalu, sistem Islam pernah menunjukkan bagaimana negara memfasilitasi ibadah haji dengan sangat memadai. Negara Islam saat itu mempersiapkan jalur haji, menempatkan pasukan pengaman, menyediakan tempat singgah, bahkan membangun infrastruktur air di jalur tandus menuju Mekkah. Semua itu dilakukan bukan untuk meraup keuntungan, melainkan bentuk tanggung jawab negara terhadap syariat.
Mengapa layanan semacam ini dulu bisa dilakukan dan hari ini seolah mustahil? Jawabannya terletak pada sistem. Sistem Islam memiliki keunggulan dalam struktur keuangan dan ekonomi. Dengan sumber pendapatan negara yang melimpah seperti zakat, fai’, kharaj, dan pengelolaan sumber daya alam publik, negara mampu menjamin layanan publik, termasuk ibadah haji, tanpa membebani rakyat.
Tak hanya itu, sistem moneter Islam yang bebas riba menjamin kestabilan ekonomi dan keuangan negara. Negara tidak perlu menggantungkan anggaran pada pinjaman asing atau pungutan besar dari rakyat. Semua dikelola berdasarkan amanah dan distribusi yang adil, menjadikan pelayanan umat sebagai prioritas, bukan proyek bisnis.
Realita hari ini adalah cermin dari absennya negara sebagai pengurus umat. Kekacauan demi kekacauan terjadi karena sistem sekuler telah menggerus fungsi negara dalam mengurusi urusan agama. Selama pengurusan haji dijalankan dengan orientasi keuntungan, selama itu pula kekacauan akan menjadi tradisi tahunan.
Maka, sudah saatnya umat Islam menyuarakan solusi yang lebih mendasar. Perbaikan teknis tidak akan cukup jika akar persoalannya adalah sistemik. Kita butuh sistem yang menempatkan ibadah sebagai kehormatan, bukan sebagai komoditas. Dan sistem itu hanya ada dalam Islam, dalam institusi negara yang tegak di atas syariat. Wallahu'alam bii shawwab
No comments:
Post a Comment