Sebuah cita-cita secara alamiyah harus diiringi oleh target dan strategi yang mengarahkan pada tujuan akhir yakni terealisasinya cita-cita tersebut dalam kehidupan. Tanpa adanya target dan strategi yang mengandung visi misi yang tepat sasaran atau bahkan menggunakan cara yang berlawanan, maka jadilah angan-angan kosong belaka. Misalnya dalam perencanaan pembangunan infrastruktur tata ruang kota, maka yang harus diperhatikan tidak hanya sekedar yang penting membangun gedung-gedung tinggi di suatu tempat, akan tetapi harus memikirkan tentang kondisi wilayah, ekosistem lingkungan hidup,dampak ekologis yang ditimbulkan, setelah itu baru direncanakan tentang kekuatan gedung anti gempa, anti banjir dan lainnya. Begitu juga dengan berbagai statement di sosial media tentang Indonesia emas 2045.Apakah sudah disusun target strategi untuk melangkah kesana ,dan jangan sampai hanya menjadi omon-omon semata, optimistis tapi tidak diimbangi dengan kinerja yang terarah.
Seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika membahas terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan, beliau optimistis kemiskinan dapat hilang dari Indonesia sebelum 2045. Prabowo bertekad dapat menghilangkan kemiskinan dari Indonesia setelah mempelajari data-data yang ada.
"Tapi saya optimistis setelah saya mempelajari angka-angka, saya optimistis kita bisa hilangkan kemiskinan dari Republik Indonesia jauh sebelum 2045," jelas Prabowo saat membuka Indo Defence Expo dan Forum di Jiexpo Kemayoran Jakarta, Rabu (11/6/2025). Liputan 6.com
"2045 hanya 20 tahun lagi, anak-anak muda yang sekarang tadi dikatakan teknokrat muda yang umurnya sekarang 30, 25 tahun lagi mereka yang akan mimpin republik ini. Dan disitulah kita bisa mungkin keluar dari kemiskinan untuk seluruh rakyat kita,".
Jauh panggang dari api
Fakta dan data kemiskinan tidak hanya bisa diukur dari Indeks data nasional. Jika kita kembali kepada perhitungan Bank Dunia, justru tahun 2025 angka kemiskinan naik secara drastis. Bank Dunia merilis data yang menunjukkan bahwa ada 194 juta penduduk Indonesia yang tergolong miskin, berdasarkan standar kemiskinan global baru yang menggunakan perhitungan PPP 2021. Angka ini meningkat dari sebelumnya yang menggunakan PPP 2017, di mana jumlah penduduk miskin di Indonesia diperkirakan sekitar 171,8 juta jiwa.
Dalam sistem ekonomi kapitalisme pertumbuhan ekonomi suatu negara, diukur melalui peningkatan PDB per kapita. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar pendapatan masyarakat dan semakin baik kualitas hidup mereka. Dari situlah tingkat kesejahteraan akan tercapai. Padahal faktanya tidak demikian. Sistem ekonomi kapitalisme tidak mengukur kesejahteraan berdasarkan pada terpenuhinya kebutuhan pokok individu per individu,melainkan terfokus pada terpenuhinya kebutuhan akan barang yang bersifat kolektif dengan cara meningkatkan faktor produksi untuk tercapainya pendapatan nasional suatu negara. Pada akhirnya, kita melihat negara-negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi tidak menjamin rakyatnya sejahtera. Sebab, perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) diambil dari tiga pendekatan utama: pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Sementara dari aspek pendapatan diperoleh dari faktor produksi dalam perekonomian yaitu meliputi upah, gaji, sewa, bunga, dan laba. Dari sini, negara akan terus meningkatkan pendapatannya dari utang luar negeri yang memiliki konsekuensi pembengkakan anggaran untuk membayar utang pokok plus bunganya. Hal ini sangatlah berbahaya, karena negara akan terjebak pada utang luar negeri yang semakin besar dan susah keluar. Seperti yang saat ini dialami oleh Indonesia dengan tunggakan utang yang bombastis. Menurut Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024 ,dan hingga 30 April lalu ialah Rp8.338,43 triliun, meningkat Rp76,33 triliun dari bulan sebelumnya (Rp8.262,10 triliun).Dalam sistem kapitalisme, berutang adalah salah satu solusi bagi ekonomi negeri saat mengalami depresi. Solusi ini berangkat dari pemahaman bahwa satu negara tentu berpeluang untuk mengalami masalah ekonomi.
Belum lagi berbicara tentang investasi yang juga menjadi rumus bagi pertumbuhan ekonomi dan notabene dikuasai oleh asing yang senantiasa berfikir tentang profit, bukan tentang kesejahteraan masyarakat suatu negara.
Dalam sistem kapitalisme, berutang adalah salah satu solusi bagi ekonomi negeri saat mengalami depresi. Solusi ini berangkat dari pemahaman bahwa satu negara tentu berpeluang untuk mengalami masalah ekonomi.
Makna kesejahteraan dalam sistem Islam
Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme. Dalam kitab sistem ekonomi Islam karya Syekh Taqiyyudin An-Nabhani dijelaskan bahwasannya makna kesejahteraan adalah saat terpenuhinya kebutuhan individu yaitu kebutuhan primer yang meliputi sandang, pangan dan pangan. Juga kebutuhan dasar yang bersifat kolektif yaitu meliputi kesehatan, pendidikan dan keamanan.
Adapun hal yang paling utama yang menjadi keistimewaan dan tidak dimiliki oleh sistem selain Islam adalah bahwasannya dalam pengaturan ekonomi Islam ialah terkait distribusi yang merata alias tidak pandang bulu. Negara dalam sistem Islam mempunyai kewajiban mendistribusikan seluruh harta yang termasuk bagian dari kepemilikan umum untuk kepentingan publik. Maka negara tidak memperhatikan perindividu, tapi negara memperhatikan individu karena merupakan bagian dari sebuah masyarakat yang harus terpenuhi seluruh hak-haknya sebagai warga negara. Begitu juga, negara dalam pandangan Islam bukanlah sebagai regulator maupun fasilitator bagi kepentingan segelintir orang ataupun korporasi. Akan tetapi keberadaan sebagai pemelihara urusan umat dalam dan luar negeri, seperti yang tersirat dalam hadist Rasulullah SAW yang berbunyi; "Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus" .
(HR al-Bukhari dan Ahmad) menegaskan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus rakyat, dan ia akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di akhirat.
Kesimpulan
Di tengah kerapuhan sistem ekonomi kapitalisme, sistem ekonomi Islam adalah alternatif tunggal. Sistem ekonomi Islam akan menghilangkan dominasi satu negara atas perekonomian global. Dari kemandirian ekonomi tanpa intervensi asing, maka kesejahteraan yang didambakan akan bisa terwujud.
WAllahu A'lam bi Ash-Showwab.
Penulis; Miratul Hasanah (Pemerhati masalah kebijakan publik)
#opini,
#nusantaranews, #opininusantaranews
No comments:
Post a Comment