Hasil dari Perhitungan Data Kemiskinan BPS dan Bank Dunia Berbeda, Mengapa Demikian?

Oleh Nasywa Fauziah Azzahra 

Generasi Peduli 

Bank Dunia telah menghitung tingkat kemiskinan di Indonesia berdasarkan standar 6,85 dolar, membuat jumlah orang yang terkategori miskin di Indonesia lebih banyak dari perhitungan BPS.

BPS atau Badan Pusat Statistik menyebutkan jika kemiskinan di Indonesia hanya berada di 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa, per September 2024. Berbeda dengan Bank Dunia, menurut data Macro Poverty Outlook, per April 2025 menyebutkan jika penduduk miskin di Indonesia mencapai 60,3 persen dari total penduduk atau sebesar 171,8 juta jiwa. Ketua BPS, Amalia Adininggar Widyasanti beranggapan, jika hal itu terjadi karena standar penilaian kemiskinan Bank Dunia dan negara berbeda. 

Perbedaan penjumlahan angka kemiskinan tersebut sangatlah jomplang. Seorang masyarakat Indonesia dapat dikategorikan mampu pada perhitungan BPS (tenaga kerja Negeri) dan dapat dikategorikan tidak mampu pada kancah dunia atau perhitungan Bank Dunia/Internasional. Sangatlah dibutuhkan data akurat terhadap realitas kemiskinan di lapangan, supaya dapat diketahui seseorang itu terdapat di kategori yang mana. 

Perbedaan standar kemiskinan ini jelas terjadi karena dampak dari sistem yang diterapkan, kapitalisme. Dalam tata kelola ekonomi dan sosial, serta dalam hal apa pun, kapitalisme menjunjung tinggi keuntungan. Dengan standar rendah, negara dapat mengklaim kurangnya angka  kemiskinan. Justru itu hanya manipulasi angka yang bertujuan untuk menarik investasi. Lagi-lagi rakyat yang rugi. Sampai kapanpun sistem ini tidak akan bisa menyejahterakan rakyatnya.

Dalam hal ekonomi dan sosial pun, kapitalisme gagal, tak dimungkiri jika dalam hal lain pun sama. Sistem kapitalisme itu rusak dan cacat. Janji-janji manis para penguasa tak dapat menutupi realita jika sistem yang diterapkan pemerintah tetaplah sama. Tiada sistem yang sempurna selain Islam.

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, dari hal sekecil apa pun juga telah diatur, termasuk sistem ekonomi dan sosial. Sistem ekonomi Islam adalah solusi dalam memberantas kemiskinan, tanpa manipulasi angka seperti sistem kapitalisme. Islam memandang bahwa kebutuhan pokok setiap individu yang berada di bawah naungan pemerintahan adalah tanggung jawab negara. Bukan justru seperti sekarang yang menyerahkannya kepada mekanisme pasar atau korporasi, serta menyerahkan seluruh tanggung jawabnya kepada setiap individu yang berada di bawah naungan pemerintahan. 

Rasulullah saw. bersabda, "Imam (Khalifah) adalah pemelihara dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya." (HR Bukhari dan Muslim)

Wallahualam bissawab.