Pembangunan Mega Proyek Jalan Tol untuk Kepentingan Rakyat, Benarkah?

Oleh Arini Faiza
pegiat Literasi

 

Setelah sukses membangun infrastruktur di berbagai daerah, kini pemerintah kembali berencana membangun jalan tol Getaci yang menghubungkan Gedebage, Tasikmalaya dan Ciamis. Mega proyek yang tengah memasuki tahap lelang ini akan dimulai tahun ini dan melintasi 28 desa dan 6 Kecamatan di Kabupaten Bandung. Ke depannya akan diteruskan hingga ke Cilacap dan digadang akan menjadi yang terpanjang di indonesia. (tribuncirebon.com, 20 Mei 2024)

Tujuan dibangunnya infrastruktur sejatinya dimaksudkan untuk memperlancar daerah yang telah berkembang, meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, memaksimalkan pemerataan hasil pembangunan, dan meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan. Dengan adanya proyek tol, perputaran barang dan jasa menjadi lebih cepat, mudah dan hemat. Dengan demikian besar harapan perekonomian masyarakat pun akan meningkat.

Namun di sisi yang lain pembangunan ini juga menimbulkan kerugian masyarakat, seperti tergusurnya rumah atau lahan, sehingga mereka harus berpindah tempat tinggal dan mencari mata pencaharian baru. Efek lain dirasakan warga yang terbiasa berjualan barang maupun jasa di sepanjang jalan, mereka akan terkena imbasnya karena sepi pengunjung. Maka, apabila dikatakan untuk menaikkan perekonomian, tentu yang dimaksud bukanlah rakyat biasa.

Peningkatan ekonomi yang dimaksudkan adalah perekonomian para pengusaha. Dengan adanya jalan tol, barang akan mudah didistribusikan, waktu tempuh pun singkat, sehingga akan lebih efisien dan hemat biaya. Dengan pendeknya waktu tempuh barang dan jasa akan cepat dinikmati konsumen, sehingga laba yang didapat akan semakin besar.

Berkaitan dengan hal ini, sangat jelas bahwa paradigma pembangunan yang ada bukanlah negara sebagai pengayom atau penjamin kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, hanya mengutamakan keuntungan, tingginya pertumbuhan ekonomi dan bagaimana dapat bersaing di dunia Internasional. Pembangunan infrastruktur yang memadai dan terkesan mewah dilakukan hanya demi kepentingan para pengusaha.

Pembangunan mega proyek infrastruktur di negeri ini sesungguhnya hanya dinikmati oleh segelintir orang, sedangkan masyarakat bawah sama sekali tidak merasakan manfaatnya. Mereka yang tinggal dekat dengan jalan tol faktanya tidak bisa langsung menikmati fasilitasnya dan harus puas hanya dengan melihat tembok atau mobil yang lalu lalang. Maka, tidak salah jika ada yang mengatakan bahwa fasilitas ini dibangun untuk mereka yang memiliki cuan.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa dana pembangunan jalan tol bukan berasal dari APBN saja, tetapi ada BUMN dan juga para investor swasta dan asing. Yang lebih memprihatinkan, ketika pembangunan telah selesai, kepemilikannya pun dijual ke pihak yang berinvestasi. Jadi, pengelolaannya bukan oleh negara, tetapi swasta, yang tentu ingin selalu untung dan tidak mau rugi. Oleh karena itu, saat masyarakat ingin memakai fasilitas ini, perlu merogoh kocek yang cukup banyak.

Selain itu, mekanisme pembangunan yang melibatkan APBN, BUMN, dan swasta juga menandakan bahwa negara hanya bertindak sebagai fasilitator, bukan sebagai pengurus umat. Penguasa hanya melihat pentingnya membangun jalan tol untuk keuntungan ekonomi, bukan memberikan pelayanan yang maksimal untuk kesejahteraan rakyat.

Demikianlah paradigma pembangunan dalam sistem kapitalisme yang berbeda dengan pembangunan dalam sistem Islam, Islam sebagai sebuah sistem yang komprehensif memiliki pandangan khusus mengenai masalah ini. Kedudukan pemimpin dalam Islam ibarat penggembala, ia wajib mengayomi rakyat karena kelak akan diminta pertanggungjawaban. Maka tidak boleh mengambil kebijakan hanya karena standar materi, tetapi wajib menjadikan hukum syarak sebagai sandaran. Rasulullah saw. bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Pembangunannya harus ditujukan untuk memudahkan kepentingan rakyat, maka tidak diperbolehkan menarik biaya atas pemanfaatannya, melarang investasi pada bidang yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, termasuk pembangunan jalan. Oleh karena itu, untuk membangun fasilitas ini negara akan mengandalkan biaya yang berasal dari baitulmal. Sumbernya berasal dari hasil pengelolaan SDA dan pemasukan lain seperti kharaj, fai, jizyah, ghanimah, dll. Negara tidak harus bergantung kepada permodalan swasta terlebih asing.

Untuk itu penerapan aturan Islam secara keseluruhan dalam sebuah institusi negara menjadi satu-satunya solusi atas berbagai problematika bangsa ini termasuk dalam masalah pembangunan infrastruktur. Sebab, penguasa dalam sistem diposisikan sebagai pengayom dan penjamin kebutuhan umat, bukan malah mencari keuntungan pribadi dan menyuburkan oligarki.

Wallahu a’lam bi ash shawab.