UKT Mahal, Pelajar Miskin Berprestasi Terganjal?

Penulis : Yuli Yana Nurhasanah
Ibu Rumah Tangga

 

Polemik kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 2024 di sejumlah PTN jelas memberatkan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Kehidupan ekonomi masyarakat menengah kebawah saat ini makin sulit, lapangan kerja susah, banyaknya pengangguran dan dihadapkan lagi dengan naiknya berbagai kebutuhan pokok, seperti harga pangan yang tidak stabil, dan banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, situasi ini berdampak kepada para orang tua yang ingin menyekolahkan anak-anak mereka di perguruan tinggi yang terbentur dengan kenaikan UKT.

Calon mahasiswa baru (Camaba) di Universitas Riau (Unri) yang lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) sekitar 50 orang memutuskan mundur dari Universitas Riau karena terbentur dengan biaya uang kuliah tunggal (UKT) mereka merasa tidak sanggup membayar besaran uang yang ditentukan di Universitas tersebut. (Kompas.com). Seperti terjadi pada Siti Aisyah yang memilih mengundurkan diri setelah diterima berkuliah di Universitas Riau setelah melewati Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Siti Aisyah berusia 18 tahun mundur karena orang tua gadis ini tidak sanggup membayar besaran uang kuliah tunggal (UKT) yang dirasa berat untuk orang tua gadis ini. Siti yang diterima di jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Riau, adalah siswi SMA Negeri 1 Pendalian Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Belakangan diketahui dia termasuk golongan V dan harus membayar UKT sebesar Rp 4,8 juta per semester. (Kompas.com)

Mahalnya uang kuliah tunggal jelas bertentangan dengan konsep pendidikan hak setiap rakyat. Mirisnya lagi, sekolah yang siswanya lolos SNBP namun tidak mengambilnya, maka sekolah bisa diblacklist. Berbeda dengan tahun kemarin, ketika peserta lolos SNBP kemudian tidak dijalani, sanksinya hanya berhenti di SNBT. Bagi peserta yang dinyatakan lolos SNBP di 2024 dan tidak mendaftar ulang, dikenakan sanksi tidak bisa ikut seleksi jalur mandiri di perguruan tinggi manapun se-Indonesia dan tidak bisa ikut UTBK-SNBT

Selain itu, sanksi tersebut juga berlaku sampai dua tahun ke depan. Dengan kata lain, peserta yang sudah dinyatakan lolos kemudian tidak menggunakan kesempatan itu, maka dia tidak bisa ikut seleksi SNBP-SNBT maupun jalur mandiri di perguruan tinggi lain di Indonesia selama dua tahun ke depan.

Ini adalah potret Kapitalisasi Pendidikan dalam bangunan negara kapitalis dan abainya negara atas hak pendidikan atas rakyat miskin. Pendidikan merupakan tanggung jawab negara, seharusnya negara memberikan fasilitas pendidikan dengan sarana dan prasarana yang baik sehingga bisa melahirkan generasi yang kompeten dan berkualitas.

Dalam pandangan islam, masyarakat harus mendapatkan pendidikan formal yang dijamin oleh negara, Islam menjadikan pendidikan sebagai salah satu kebutuhan pokok rakyat, yang disediakan negara dan diberikan dengan biaya murah bahkan bisa jadi gratis. Selain itu, semua mendapat kesempatan yang sama. Negara Islam mampu menyediakan pendidikan gratis karena memiliki pendapatan negara yang cukup banyak.

Sultan (Khalifah) Muhammad Al-fatih (w. 1481 M) pada masa Khilafah Utsmaniyah menyediakan pendidikan gratis. Delapan sekolah dikembangkan di Sudan dan Konstantinopel (Istanbul). Sultan menawarkan siswanya beasiswa bulanan, membangun perpustakaan khusus, dibangun kamar tidur dan ruang makan berikut pemimpinnya betul-betul memperhatikan kebutuhan rakyatnya, khususnya dalam bidang pendidikan. Mereka dengan sepenuh hati mengurusi rakyatnya dengan penuh tanggung jawab.
Rasulullah SAW bersabda :
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Hanya dengan sistem Islam pendidikan diberikan secara merata, tidak ada si kaya dan si miskin dalam pandangan Islam. Rakyat tidak perlu memikirkan besaran UKT cukup fokus dan konsentrasi menuntut ilmu dan setelah lulus bersiap diri untuk mengamalkan ilmunya.
Wallahu A’lam Bishawab