Rakyat sengsara oleh janji manis Demokrasi

By : Ummu Hawwa

Muslimah Koltim

Dilansir dari tirto id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, menuturkan, calon anggota legislatif (caleg) terpilih dalam Pemilu 2024 tidak perlu mengundurkan diri bila mengikuti Pilkada Serentak 2024.
Ada sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia, dan pemungutan suara akan dilakukan pada tanggal 27 November 2024 serentak, ini berdasarkan data dri KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Janji manis Demokrasi
Kembali Suara rakyat diburu, untuk kursi panas Pilkada, dengan berbagai cara, janji manis dan popularitas. Padahal sejatinya, kontestasi ini bukanlah untuk kepentingan rakyat, namun demi kepentingan elit oligarki, dan bisa dipastikan bahwa para kandidat akan mengeluarkan dana yang pastinya tidak sedikit untuk mendapatkan kursi pemerintahan.
Di tepi jalan dari kota sampai ke pelosok dipenuhi dengan spanduk-spanduk para kandidat calon Bupati, walikota sampai gubernur, berbagai slogan yang tertulis pada spanduk yang di nilai dapat mensejahterakan masyarakat dan akan membawa aspirasi dari masyarakat, dan berbagai janji manis yang ditebar mulai dari masyarakat desa sampai kepada masyarakat yang berada di provinsi.

Para kandidat berlomba-lomba menggaet komunitas-komunitas, tokoh-tokoh yang berpengaruh sampai menunjukkan belas kasih kepada masyarakat yang memiliki ekonomi ke bawah/miskin itu tidak luput dari perhatian para kandidat untuk dijadikan wadah untuk mengkampanyekan diri. Membuat perayaan-perayaan yang mendatangkan banyak masa.

Belum lagi anggaran yang di butuhkan untuk menjalankan pilkada ini tentu tidak sedikit, sehingga harus kembali menyedot anggaran dari APBN, padahal anggarannya sudah di kuras habis-habisan pada saat pemilu, dan sekarang kembali akan mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit, alhasil dana semakin menyusut, dan untuk pembiayaan yang lain-lain tentulah datang dari utang negara.

Dan jika diperhatikan para kandidat calon pemimpin itu tidak memiliki potensi, seharusnya dimiliki oleh pemimpin, sebab calon pemerintah daerah ini ada yang dari mantan koruptor dan ada juga dari mantan narapidana, dimana seharusnya tidak diberikan jalan untuk menduduki kursi kepemimpinan amanah kepemimpinan itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Sehingga orang yang memegang kekuasaan haruslah orang-orang yang berkompeten.

Dan tentu ini menjadi satu keniscayaan dalam Demokrasi, berburu kedudukan sebagai penguasa. Kekuasaan menjadi sarana untuk meraih materi dan kedudukan/prestise, namun mengabaikan tugas utamanya sebagai pelayan rakyat. Mengeluarkan modal sebesar-besarnya dan mengembalikan modalnya dengan cara-cara yang haram, yang menyengsarakan rakyat.

Dan ini terus berulang rakyat ditipu dengan janji-janji manis mereka, dimasa kampanye mereka bermanis muka dengan rakyat tetapi setelah terpilih mereka berbalik badan dan menghianati rakyat, inilah bukti kebobrokan sistem demokrasi kapitalis yang masih dijalankan oleh negara.
Islam jelas menyejahterakan umat
Dalam Islam kekuasaan adalah Amanah,dan berkonsekuensi riayah, yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Sehingga para pemimpin atau penguasa di dalam Islam benar-benar menjalankan tugasnya sebagaimana seharusnya, dimana tugas pemimpin yakni untuk melayani urusan umat, memastikan keamanan negara, menjalankan politik Ism Islam benar-benar menjalankan tugasnya sebagaimana seharusnya, dimana tugas pemimpin yakni untuk melayani urusan umat, memastikan keamanan negara, menjalankan politik lam yang di dalamnya itu tidak mungkin terjadinya penghianatan, penindasan, perampasan hak rakyat.

Rasulullah pernah bersabda:
“Siapa saja yang memimpin kaum muslimin lalu dia mati, sedangkan dia menipu mereka (umat) maka Allah akan mengharamkannya masuk ke dalam surga”. HR imam al-Bukhari
Di dalam hadis tersebut sangat jelas bahwa pemimpin yang tidak amanah akan mendapatkan konsekuensinya di hadapan Allah SWT, sehingga untuk melakukan kecurangan dalam masa kepemimpinannya itu sangatlah tidak mungkin sebab pemimpin pun akan lebih takut mendapat azab Allah ketimbang memenuhi nafsu kekuasaan.

Sebagai contoh ketika Umar bin Khathab sebagai Khalifah mengangkat dan membawa sekarung Gandung kepada seorang ibu yang sedang menenangkan anaknya dengan berpura-pura sedang memasak, namun yang ia masak adalah batu, tentu kisah ini bisa menggambarkan bagaimana seharusnya pemimpin melayani rakyatnya.

Kemudian pemilihan kepala daerah dalam Islam pun terbilang sederhana, cepat dan murah, efektif dan efisien, karena kepala daerah (wali atau amil) dipilih oleh Khalifah. Mereka adalah perpanjangan tangan khalifah dalam meriayah rakyat, bukan penguasa tunggal daerah, diaman Meraka harus patuh dan taat pada pemimpin yang dimana pemimpinnya itu hanya menjalan hukum-hukum Allah yang sudah jelas akan mensejahterakan umat.

Kemudian dalam sistem Islam ada kewajiban mengoreksi penguasa dalam menjalankan kepemimpinannya ketika tidak sesuai dengan hukum-hukum syara, Rasulullah pernah bersabda bahwa “sebaik-baik jihad adalah kebenaran yang disampaikan di hadapan penguasa kejam”. HR shahih Al jami’ al-shoghir.

Dan tentunya seorang khalifah/pemimpin dalam Islan akan menerima kritikan ataupun koreksi yang sesuai dengan hukum Allah sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas pemimpin.
Sehingga sudah sangat jelas bahwa umat harusnya meninggalkan sistem demokrasi yang selalu menghianati rakyat dan beralih kepada sistem Islam yang sudah pasti akan mensejahterakan umat.
Wallahu ‘alam bissowab