Krisis Pangan Mengancam Indonesia

Oleh Nur Hasanah, S.Kom
Aktivis Dakwah

 

Kondisi Pertanian Indonesia

Meskipun Indonesia penghasil beras terbesar ke empat di dunia, namun Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan beras untuk rakyatnya secara mandiri. Pemerintah telah melakukan impor beras ke beberapa negara setiap tahunnya. Dalam tujuh tahun terakhir, tahun 2023 menjadi tahun yang dianggap mengkhawatirkan karena jumlah impor berasnya terhitung sangat tinggi. Di tahun 2023, Indonesia telah impor beras sebanyak 3.062.857,6 ton. Jumlah impor beras yang meningkat tajam, didasari oleh kondisi alam. Indonesia mengalami musim panas yang panjang akibat el nino.

Saat ini, produksi padi sangat bergantung kepada alam, sehingga sangat rentan untuk kestabilan persediaan pangan. Sementara pertumbuhan penduduk semakin tahun semakin meningkat, padahal jumlah lahan semakin berkurang sehingga hasil panen padi pun semakin berkurang setiap tahunnya. Kondisi ini sangat mengkawatirkan bila tidak serius ditangani.

Dilihat dari kondisi produksi padi di Indonesia, berdasarkan data dari BPS, tahun 2012 volume produksi padi nasional mampu mencapai 69,05 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlahnya kemudian sempat meningkat hingga mencapai 81,07 juta ton GKG pada 2017. Namun, 2018 produksi padi anjlok menjadi 59,02 juta ton GKG, pada 2019 kembali menurun menjadi 54,6 juta ton GKG.

Pada 2020 produksinya naik tipis menjadi 54,64 juta GKG, tapi pada 2021 turun lagi menjadi 54,41 juta ton GKG. Kemudian pada 2022 naik tipis lagi menjadi 54,74 juta ton GKG. Pada 2023, produksi padi turun lagi sekitar 53,63 juta ton gabah kering giling (GKG).

Usaha Pemerintah Menyelesaikan Masalah Pangan

Konversi gabah kering giling (GKG) menjadi beras sebesar 62,74 persen. Sehingga pada tahun 2023 dengan total produksi 53,63 juta ton GKG, maka menghasilkan beras sebesar 33,78 juta ton. Sedangkan kebutuhan konsumsi beras nasional sebanyak 35,3 juta ton per tahun. Sehingga kebutuhan beras nasional minus 1,52 juta ton di tahun 2023 lalu.

Kekurangan hasil produksi beras terjadi setiap tahun. Untuk menyikapi kekurangan tersebut, pemerintah melakukan impor beras ke beberapa negara diantaranya, India, Thailand, Vietnam, Pakistan, Myanmar, dan lain-lain.

Ada keinginan pemerintah untuk bisa melakukan swasembada pangan. Usaha untuk mencapai swasembada pangan, telah dilakukan dari mulai masa pemerintahan Soeharto sampai dengan pemerintahan Joko Widodo. Namun usaha tersebut, terus mengalami kegagalan.

Kerjasama Proyek Sawah dengan Cina

Dilansir dari VOA.com tanggal 19 April 2024, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan menggandeng Cina untuk menggarap sawah di Kalimantan Tengah.

Terdapat lahan seluas satu juta hektare di Kabupaten Pulang Pisang, Kalimantan Tengah yang akan dikembangkan untuk kerjasama sawah tersebut. Luhut meyakini, jika proyek ini berhasil, maka Indonesia pun akan mencapai swasembada beras di masa depan.

Namun keberhasilan rencana tersebut, diragukan oleh beberapa pengamat pertanian. Diantaranya, Khudori, seorang pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI). Ia berpendapat bahwa, pemerintah perlu berdiskusi terlebih dahulu dengan para pakar pertanian nasional untuk mengurangi risiko kegagalan. Secara iklim, Cina memiliki empat musim, tentu akan sangat berpengaruh terhadap penerapan teknologi. Benih dari Cina pun butuh waktu untuk proses adaptasi, baik adaptasi iklim, sifat tanah, dan hama penyakit.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan bahwa, penggunaan lahan sebanyak 1 juta hektare di Kalimantan Tengah, tidak masuk akal dan pasti gagal karena terlalu luas. Kelemahan lahan di Kalimantan Tengah adalah gambut sehingga perlu diperhatikan proses kelola airnya.

Rencana Proyek Sawah Cina, Siapa yang diuntungkan?

Berusaha untuk mampu swasembada pangan adalah hal yang sangat baik. Namun bila solusinya harus bekerjasama dengan Cina, yang menyangkut investasi permodalan, tentu bukanlah jalan terbaik. Bahkan akan sangat berbahaya bagi kedaulatan negara.

Dalam sistem kapitalis, tentu tidak ada makan siang gratis. Menanamkan modal berarti berharap untuk mendapatkan keuntungan lebih, bukan untuk sama-sama untung. Demi keuntungan, apapun akan dilakukan.

Saat ini, negara berkembang semakin membuka diri dengan investasi dari negara yang berideologi kapitalisme. Negara tersebut dipuja-puja akan menjadi negara maju. Sayangnya, negara berkembang menyakini pujian-pujian tersebut. Negara-negara berkembang berharap bisa menjadi negara maju dengan menerima investasi.

Padahal pujian itu hanyalah ilusi. Negara pemberi utang mencengkram negara yang berutang agar tetap dalam jeratan utang. Negara yang berutang tidak bisa keluar dari utang, karena negara yang berutang harus membayar jumlah nilai utang ditambah bunganya yang besar.

Jadi bila program kerjasama proyek sawah Cina ini berjalan, maka bisa dipastikan tidak akan menguntungkan Indonesia, yang ada akan membuat rakyat semakin sengsara.

Masih banyak jalan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, dalam menyelesaikan permasalahan ketersediaan beras untuk kebutuhan rakyat, selain kerjasama dengan Cina. Melakukan usaha yang melibatkan seluruh potensi dari dalam negeri sendiri tentu akan jauh lebih baik.

Islam Memperhatikan Ketahanan Pangan

Islam sangat serius memperhatikan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Pertanian merupakan persoalan strategis, sehingga negara bertanggung jawab membantu para petani sebagai penghasil produksi pangan.

Dalam Islam, negara wajib memberi dukungan dan dorongan kepada masyarakat, untuk berprofesi sebagai petani karena, profesi petani sangat menguntungkan dan mulia. Tanah juga dijaga produktivitasnya dengan larangan atas pemiliknya menelantarkan tanah pertanian selama lebih dari tiga tahun.

Negara juga bertanggung jawab mendistribusikan tanah, kepada mereka yang membutuhkan dan mampu menggarap tanah. Biaya modal untuk berproduksi, seperti benih, pupuk, serta sarana dan prasarana pertanian dapat diperoleh dari Baitulmal jika petani mengalami kesulitan.

Negara Islam juga memiliki struktur pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak publik. Tugas utama lembaga ini adalah mengawasi kegiatan publik, termasuk para pedagang dan pekerja. Tujuannya untuk memastikan para pedagang dan pekerja, mematuhi hukum-hukum Islam dan mencegah praktik penipuan dalam perdagangan dan pekerjaan mereka.

Negara juga tidak boleh melakukan penimbunan barang yang dapat menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar. Harga barang dan jasa ditentukan oleh harga pasar karena pemerintah tidak boleh melakukan intervensi harga.

Wallahualam bisawab.