Kelaparan Keniscayaan Dalam Sistem Ekonomi Kapitalisme

Oleh : Yuliani Zamiyrun, SE
(Penulis)

Kelaparan, jadi pertanyaan besar bagi sebuah negara. Apa yang dilakukan oleh para pemimpin negera sehingga kelaparan masih dan terus menjadi ancaman bagi rakyatnya? Dan sistem apa yang digunakan sehingga tidak mampu menjamin sejahtera?

Seperti diungkapkan oleh Organisasi Pangan Dunia atau FAO yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan bahwa permasalahan pangan akut menjadi sebab banyaknya kelaparan akut di 59 negara atau wilayah, dengan jumlah 1 dari 5 orang di negara itu.

Berdasarkan laporan mereka bertajuk Global Report on Food Crises 2024, tercatat bahwa sebanyak 282 juta orang di 59 negara mengalami tingkat kelaparan akut yang tinggi pada 2023. Jumlah orang kelaparan pada 2023 itu meningkat sebanyak 24 juta orang dari tahun sebelumnya.

Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya cakupan laporan tentang konteks krisis pangan serta penurunan tajam dalam ketahanan pangan, terutama di Jalur Gaza dan Sudan.

“Krisis ini menuntut tanggapan segera. Menggunakan data dalam laporan ini untuk mengubah sistem pangan dan mengatasi penyebab kerawanan pangan dan kekurangan gizi akan sangat penting,” kata António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, di website FAO.org sebagaimana dikutip Sabtu (4/5/2024).

Kelaparan akut dan ancaman kelaparan di dunia meningkat karena berbagai faktor. Sistem ekonomi Kapitalisme yang di emban oleh negara-negara saat ini tidak memiliki mekanisme tepat untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Faktor paling penentunya adalah sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan rendahnya upah bagi pekerja. Inilah penampakan yang sebenarnya dari sistem kapitalisme ini. Rakyat tidak diberi peluang untuk sejahtera. Melainkan diminta berjuang sendiri untuk bisa sekedar makan. Akibatnya terjadilah Kesenjangan kesejahteraan.

Sistem kapitalisme ini juga meniscayakan penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) di berbagai negara miskin dan berkembang melalui penjajahan gaya baru. Seluruh kekayaan alamnya dikeruk dan diolah di negeri para penjajah. Mereka tidak menyisakan apapun bagi rakyat lokal, melainkan menyisakan sampah dan limbah pabrik. Akibatnya, semakin memperburuk keadaan dan kondisi rakyat lokal itu sendiri.

Harus kita ketahui bahwa Islam yang kita anggap sebagai agama ritual ternyata memiliki sistem ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat individu per individu. Dimana sistem ekonomi Islam ini memiliki Konsep kepemilikan yang menjadikan pengelolaan SDA oleh negara yang akan menjadi sumber pemasukan untuk memberikan layanan publik berkualitas dan gratis. Ini tidak lain karena sistem yang diterapkan adalah sistem yang adil yang berasal dari pencipta manusia itu sendiri, Allah SWT.

Tidak hanya itu, dalam penguasaan SDA yang dikelola oleh sistem ekonomi Islam akan menjamin kesejahteraan penuh untuk individu rakyatnya. Dengan cara menyediakan lapangan kerja yang sangat luas dan beragam, dan dengan gaji yang besar. Sehingga terpenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan bagi setiap individu rakyatnya.
Adapun dalam bidang yang lain seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan, semua itu dijamin langsung oleh negara. Negara tidak akan berlepas tangan begitu saja, sampai benar-benar memastikan rakyatnya hidup dalam kesejahteraan.
Oleh karena itu, sistem kapitalisme yang di emban oleh negara-negara saat ini tidak layak untuk diteruskan. Sudah saatnya di ganti dengan sistem yang adil dan menjamin kesejahteraan umat manusia. Yaitu sistem Islam yang melingkup segala bidang kehidupan. Wallahua’alam bishowab.