Wacana Penggusuran Lahan di IKN, Berimbas pada Terancamnya Lahan dan Permukiman


Oleh : Siti Rukayah


Wacana penggusuran lahan di IKN membuat masyarakat terancam. Otorita IKN sempat meminta ratusan warga Kelurahan Pemaluan membongkar rumah dalam waktu tujuh hari. 

Wacana pembongkaran ratusan rumah warga di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, mendapat sorotan DPR RI. Hal tersebut dinilai telah mencoreng wajah negara. Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan, tidak ada yang namanya penggusuran.

Guspardi Gaus adalah anggota Komisi II DPR yang menyoroti isu tersebut. Ia menyampaikan kritik dalam rapat dengar pendapat bersama Otorita IKN di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Menurut Gaus, inisiatif meminta warga membongkar rumah dalam tujuh hari adalah hal memilukan dan memalukan. Pasalnya, hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal pembentukan ibu kota baru.

Berdasarkan pembahasan aturan dalam Undang-Undang 3/2022 tentang IKN, kata dia, ibu kota baru disepakati tidak untuk orang-orang tertentu saja melainkan untuk semua. Oleh sebab itu, ia mengecam upaya penggusuran lahan imbas pembangunan IKN.

Berkenaan dengan hal yang tersebut, mendapat respon berupa kecaman dari sejumlah pihak terutama masyarakat adat.

Diantaranya adalah aksi protes oleh  masyarakat Dayak terhadap otorita IKN yang telah memaksa 200 rumah di wilayah IKN di bongkar dalam waktu 7 hari, rumah-rumah tersebut sudah berdiri sejak puluhan tahun lamanya. Kini masyarakat Dayak meminta otorita IKN untuk angkat kaki dari wilayah tersebut.

Tidak hanya itu, respon penolakan juga dilakukan oleh 15 masyarakat adat Suku Balik, Pemaluan, dan Sepaku. Berkenaan adanya penyelenggaraan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara oleh Aliansi Masyarakat Nusantara (AMAN) di depan Gerbang Universitas Mulawarman, agenda tersebut menjadi ajang tempat masyarakat adat menyuarakan jeritan hati mereka terkait ancaman yang ditimbulkan oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (17/3/2024).

Elis, salah satu perwakilan masyarakat adat, mengungkapkan dampak pembangunan IKN yang mereka rasakan. 

“Kami merasakan betul dampaknya, seperti masyarakat adat ini tidak diakui, dan kami tidak pernah dilibatkan untuk menyuarakan apa mau kami,” pungkasnya.

Ia pun turut menambahkan bahwa meskipun pemerintah telah berkomunikasi dengan beberapa tokoh adat, masyarakat adat merasa tidak pernah dilibatkan secara menyeluruh.

Di sisi lain, Kebun Pisang warga yang dilewati proyek Jalan Tol IKN juga turut menjadi korban, warga mengaku dibayar Rp. 25 ribu per rumpun. 

Juru bicara otorita IKN, Troy Pantouw enggan bicara mengenai proyek tersebut. Menurut dia, proyek itu merupakan kewenangan Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).


Adanya wacana penggusuran lahan tentunya semakin menambah keresahan masyarakat. Apalagi terdapat sejumlah ultimatum terutama dengan berupa surat tentu menjadikan masyarakat semakin terancam. Apapun kondisinya, baik mereka mampu bertahan maupun berakhir dengan damai, ujung-ujungnya mereka tetap akan mendapatkan keputusan adanya penggusuran yang tentunya merugikan orang banyak. Yang awalnya menjadi tempat tinggal, kini dipaksa untuk diratakan dengan tanah. 

Ketika janji di awal IKN tidak akan pernah akan terjadi konflik lahan, namun kenyataannya semakin kesini sudah beberapa konflik lahan terjadi di IKN, diantaranya bandara VVIP, jalan tol, dan kawasan IKN.

Kondisi ini tidak akan terjadi jika berada dalam sistem Islam. Dikarenakan Islam memiliki konsep yang jelas tentang kepemilikan lahan. Islam mengakui tiga jenis kepemilikan, yaitu individu, umum, dan negara. Lahan yang menjadi milik individu/rakyat akan dilindungi dan dijamin keamanannya sehingga tidak akan ada pihak mana pun yang merampasnya. Individu pemilik tersebut wajib mengelola lahan tersebut dan tidak boleh menelantarkannya.

Sedangkan kepemilikan umum, seperti hutan, padang rumput, pertambangan, dan sebagainya, tidak boleh dikuasai individu (swasta). Yang berhak mengelolanya adalah negara dan hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. 

Dengan demikian, meski pengusaha punya modal besar, tidak boleh menguasai lahan milik umum. Penguasa (khalifah) tidak boleh memihak pada pengusaha dalam hal konflik lahan. Hal ini karena penguasa di dalam Islam berposisi sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung) rakyat, termasuk pelindung dalam hal kepemilikan lahan.

Selain itu, arah pembangunan negara di dalam sistem Islam (Khilafah) adalah menjadikan proyek pembangunan apa pun dilaksanakan untuk kepentingan rakyat, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat orang per orang, bukan untuk kepentingan segelintir pemilik modal. 

Dengan demikian, kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah, misalnya bentuk pembangunannya, besaran dananya, dan sebagainya, adalah kebijakan yang melindungi rakyat dan membawa kemaslahatan untuk rakyat. Inilah solusi hakiki agar konflik lahan tidak terjadi lagi. [Wallahualam bissawab]

Post a Comment

Previous Post Next Post