Transformasi KUA, Pengarusan Moderasi Beragama

Oleh: Firda Yulianti

Kantor Urusan Agama (KUA) akan menjadi sentral pelayanan bagi seluruh umat beragama. Aroma pluralisme dan moderasi beragama pun tercium kuat dari keputusan ini. Fungsi KUA yang awalnya hanya melayani pernikahan bagi umat Islam, ke depannya akan bisa melayani pernikahan untuk seluruh agama. KUA tidak akan lagi identik dengan Islam, melainkan identik bagi seluruh agama yang ada di Indonesia.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kembali memberikan kejutan kepada umat Islam. Baru-baru ini, ia mengeluarkan satu kebijakan baru, yakni menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pencatatan pernikahan semua agama. Tujuannya, agar data pernikahan dan perceraian dapat terintegrasi, dikutib dari CNN Indonesia (24/02/2024)

Pada saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas kembali membahas persoalan KUA. Poin yang disampaikan bahwa ini bukan soal isu agama tapi soal administrasi, umat non muslim mencatatkan pernikahan di Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang dimana hanya bisa diakses dikabupaten kota sedangkan KUA berbasis pada kecematan. Hal inilah yang menjadikan pelayanan administrasi kependudukan terutama terkait pencatatan nikah warga non muslim sulit, sehingga harus di mudahkan.(Senin, 18/ 3/2024).

Selama ini, pemeluk agama lain menikah di tempat ibadah mereka. Mereka yang beragama Kristen menikah di gereja dan mendapat akta nikah dari sana. Pemeluk agama Buddha menikah di wihara. Sementara itu, pemeluk agama Hindu menikah di pura.

Di Indonesia juga terdapat pemeluk Konghucu. Mereka menikah di Klenteng dan mendapatkan surat pemberkatan agama Konghucu yang disebut Li Yen. Setelah itu, mereka akan mendapatkan akta pernikahan dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia.

Para pemeluk agama selain Islam itu akan mendaftarkan pernikahan mereka di Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) setelah mendapat akta nikah dari tempat pernikahan mereka masing-masing. Hal ini telah berlangsung lama. Mereka juga tidak pernah mempersoalkan hal itu.

Hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan. UU ini menetapkan bahwa pernikahan penduduk yang muslim dicatat KUA. Sedangkan pemeluk agama lain dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Lantas, mengapa Menag menetapkan KUA sebagai tempat menikah semua agama? Alasannya, kaum muslim di Indonesia adalah mayoritas. 

Oleh karena itu, mereka harus melindungi saudara-saudaranya yang minoritas. 

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Kemenag justru sering mengutamakan minoritas dan mengabaikan kemaslahatan umat Islam. Contohnya saja kebijakan moderasi beragama ini, seolah-olah terlihat adil, padahal Islam adalah pihak yang dikupas habis. Banyak hukum-hukum syariat Islam yang tidak dijalankan dengan dalih moderasi beragama. Belum lagi dengan nasib kaum muslim hari ini. Saat hidup sebagai minoritas, mereka dipaksa tunduk kepada aturan negara, sekalipun bertentangan dengan agamanya. Saat menjadi mayoritas, mereka juga dipaksa untuk mengalah pada minoritas dengan dalih toleransi.

Apa yang dilakukan oleh Menag merupakan perwujudan dari agenda moderasi beragama di Indonesia. Hal itu terungkap dari pernyataannya yang mengatakan bahwa pengembangan fungsi KUA untuk pernikahan semua agama dalam rangka mewujudkan kesetaraan. Ia tidak menginginkan adanya perbedaan perlakuan terhadap umat beragama lain. Oleh karena itu, KUA akan menjadi sentra pelayanan keagamaan semua agama. Tanpa sebab lain ini adalah bukti akan adanya pengarusan moderasi beragama.

Perlu kita ketahui bahwa moderasi beragama merupakan bagian dari agenda global yang telah dirancang oleh Barat untuk sekularisasi umat Islam. Kafir Barat sangat paham, jika umat Islam memahami agamanya lalu menuntut penerapan Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, akan menjadi babak awal kehancuran ideologi mereka.

Oleh karena itu, Barat berusaha mencegah kebangkitan Islam dengan berbagai cara. Moderasi beragama pun sejatinya bukan ide baru, ide ini terus diperbarui namanya dengan tetap mengusung ide yang sama. Mulai dari Jaringan Islam Liberal, Islam Nusantara, Islam Moderat, lalu moderasi beragama, semuanya memiliki ide yang sama, yakni pluralisme atau paham yang menyamakan seluruh agama. Islam adalah pihak yang paling dirugikan dari ide ini, karena dipaksa untuk sama dengan agama-agama lain yang ada di dunia, padahal secara asasnya saja Islam sudah berbeda dengan agama lain, karena Islam tidak sekadar agama, melainkan juga sebuah ideologi.

Tidak cukup hanya moderasi beragama saja, namun pada pluralisme agama juga yang dimana ini adalah paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama. Kebenaran setiap agama adalah relatif. Setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan hidup berdampingan di surga.

Pluralisme agama jelas bertentangan dengan Islam karena menganggap semua agama benar. Islam justru menetapkan bahwa hanya Islam agama yang benar.

Allah Swt. berfirman dalam QS Ali Imran: 19, yang artinya :

“Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam.” [19] 

Dengan adanya kebijakan ini, maka pluralisme akan menguat di tengah masyarakat serta mengaburkan pemahaman hakiki bahwa Islam satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah dan juga semakin mengaburkan ajaran Islam yang benar. Melemahnya pemahaman umat Islam terhadap Islam diakibatkan pendidikan sekuler yang diterapkan dinegeri ini.

Islam adalah rahmat bagi semuanya, baik muslim maupun nonmuslim. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. ketika beliau menjadi pemimpin di Daulah Islam yang pertama. Hal itu pula yang dilakukan oleh para khalifah yang menggantikan beliau.

Ketika Rasulullah Saw. dan para khalifah berhasil membebaskan suatu wilayah, mereka tidak memaksa penduduk wilayah itu untuk memeluk Islam. Mereka juga tidak diusir dari negeri itu selama mereka tunduk terhadap aturan Islam. Mereka itu disebut kafir zimi. 

Tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap orang-orang nonmuslim. Mereka berhak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari negara, baik dalam kehidupan, harta, maupun akal. Mereka juga mendapatkan hak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, mereka yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan dari baitulmal. 

Mereka juga berhak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.  Mereka juga boleh melakukan muamalah dengan kaum muslim sesuai dengan aturan syara’. Demikian pula, mereka juga mendapat perlindungan dalam hal keyakinan dan kehormatan mereka.

Dalam urusan makanan, pakaian khas keagamaan, serta ibadah, mereka dibiarkan untuk mengikuti tata cara agama mereka. Namun, semua itu hanya boleh dilakukan di ruang privat. Mereka tidak boleh mempertontonkannya di ruang publik.

Demikianlah, umat harus terus dipahamkan bahwa syariat Islam yang diterapkan dalam institusi Khilafah tidak akan menzalimi warga negara nonmuslim. Hak-hak mereka akan diberikan secara sempurna sebagai rakyat Khilafah. Sejarah pun mencatat bahwa hak-hak mereka terjamin selama dalam naungan Khilafah. Pengaturannya jelas sesuai dengan syariat Islam, bukan berdasarkan paham moderat. Wallahualam