Kekerasan Anak Berulang Bukti Lemahnya Negara Menjamin Perlindungan

Oleh: Rifdah Reza Ramadhan, S.Sos.

Kasus kekerasan terhadap anak tiada hentinya ramai diperbincangkan sampai hari ini. Bagaimana tidak? Mulai dari berita diterima dari televisi, media sosial, hingga kejadian yang terlihat nyata di sekitar betul-betul menggambarkan betapa parahnya kasus semacam ini terus terjadi.

Sebagaimanan baru-baru ini terjadi penganiayaan oleh pengasuh berinisial IPS (27) kepada seorang balita JAP berusia 3 tahun. Korban tersebut adalah anak dari infliencer yang dikenal dengan nama Aghnia Punjabi. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Komisaris Polisi (Kompol) Danang Yudanto memaparkan bahwa pelaku merasa kesal saat korban menolak obat untuk menyembuhkan luka cakar. Penolakan itu membuat kesal pelaku dan terjadilah penganiayaan yang keji. (Liputan 6, 30/03/2024).

KPAI mencatat sebanyak 2.355 kasus pelanggaran yang masuk sebagai laporan kekerasan anak hingga Agustus 2023. Kekerasan itu berhubungan dengan satuan pendidikan, kesehatan, eksploitasi, pengasuhan, korban Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO, dan sebagainya. (Jawapos.com, 09/10/2023).

Kekerasan pun bukan hanya secara fisik, tetapi juga psikis, seksual, penelantaran, dan lain-lain. Jenis kekerasan yang paling banyak terjadi di Indonesia sepanjang tahun lalu yaitu kekerasan seksual. Jumlahnya mencapai 8.838 kejadian. Disusul dengan jumlah kekerasan fisik terhadap anak sebanyak 4.025 kejadian, dan kekerasan psikis pada anak sebanyak 3,800 kejadian pada tahun 2023. (Dataindonesia.com. 23/02/2024).

Banyaknya kejadian kekerasan seperti di atas menunjukkan belum terjaminnya keamanan bahkan di dalam keluarga. Kasus ini bagaikan fenomena gunung es yang bisa jadi angka tidak terlapor jumlahnya lebih banyak. Perlindungan terhadap anak seharusnya menjadi tanggung jawab semua pihak, baik tataran keluarga, masyarakat, dan negara. Sayangnya ketiga komponen tersebut saat ini tidak berfungsi dengan baik.

Semua itu tentunya tidak terlepas dari ideologi yang bercokol hari ini. Kapitalisme Sekularisme yang berfokus kepada pengejaran nilai dunia dan menyumbang banyak ketidakadilan pada aspek kesejahteraan membuat beban hidup semakin berat, meningkatkan stress, dan hal itu dapat memantik mudahnya seseorang melakukan kekerasan.

Regulasi yang ada saat ini pun nyatanya belum mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang sudah diberlakukan selama 20 tahun lamanya pun belum mampu melindungi dan menjadi jaminan seseorang untuk tidak melakukan KDRT. 

Tertulis di dalam UU tentang PKDRT bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan di dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Walau sudah ada regulasi demikian, namun rasa jera belum tercipta di kalangan pelaku dan belum menjadi pembelajaran di tengah masyarakat. Pola pikir yang teraplikasikan pada perilaku masyarakat menunjukkan masih jauhnya kesadaran masyarakat atas hal ini. Maka, negara pun perlu untuk menegakkan hukum dengan tegas, berlandaskan nilai-nilai yang mampu mengantarkan pada sikap jera, dan mendukungnya dengan segala fasilitas. 

Sebab, tidak jarang emosi meningkat lantaran himpitan aspek-aspek kehidupan seperti permasalahan hidup, tekanan ekonomi, kurang jernihnya pikiran dan lain sebagainya. Kurangnya fasilitas masyarakat di berbagai aspek kehidupan tersebut sering kali membuat masyarakat terhimpit dan memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian, permasalah itu saling berkaitan ini adalah buah dari ideologi Kapitalisme Sekularisme yang menjadi landasan saat ini.

Berbeda halnya dengan landasan Islam. Sistem pemerintahan Islam akan mewajibkan setiap orang untuk memahami pentingnya perlindungan anak dan berperan serta dalam mewujudkannya dalam lapisan masyarakat. Di dalam Islam landasan aqidah menjadi asas terpenting untuk menjadi komando atas segala aktivitasnya di dalam kehidupan. Adanya hubungan dengan Sang Pencipta membuat masyarakat mengetahui bahwa segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban dan memahami pula apa saja yang diperintahkan kepadanya sebagai manusia yang pastinya jauh dari tindakan kekerasan.

Di dalam Islam anak adalah sosok berharga dan penerus bangsa untuk membangun peradaban yang gemilang. Dengan itu, Islam menaruh perhatian mendalam untuk mewujudkan generasi berkualitas yang tentunya jauh dari pengalaman buruk apalagi menjadi korban kekerasan. Perlindungan Islam itu mencangkup pada aspek fisik, intelektual, moral, ekonomi, dan sebagainya. Semua itu secara terstruktur dibangun oleh Islam meliputi tiga hal.

Pertama, keluarga menjadi madrasah utama bagi anak. Orang tua bekerja sama untuk mendidik, mengasuh, dan mencukupi segala kebutuhan anak. Tidak lupa, keluarga juga menjadi tempat di mana anak terjaga dalam landasan keimanan yang kokoh. Kedua, masyarakat berperan untuk mewujudkan sistem pendidikan, sosial, dan keamanan dalam melindungi generasi. Ketiga, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pemenuhan kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan setiap anak. Negara juga yang mempunyai peran untuk menegakkan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas dan menjerakan pada setiap pelaku berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah.

Dengan memenuhi ketiga hal ini, maka akan mengantar anak dan masyarakat ke dalam perlindungan yang hakiki. Dengan begitu kekerasan pada anak tidak terulang lagi dan anak menjadi generasi yang mampu hidup dengan penuh kedamaian. Penerapan itu hanya mampu terjadi ketika Islam diterapkan secara menyeluruh sebagaimana yang telah terbukti kegemilangannya selama tiga belas abad lamanya. Yaitu menjadi peradaban yang gemilang dan jauh dari tindakan kriminalitas. Wallahu a’lam bishawab.