Abainya Negara dan Defisitnya Kas Negara, di Balik Buruknya Mitigasi Bencana


Oleh: Indar Novisary


Akhir-akhir ini Indonesia tengah memasuki musim hujan. Namun, tingginya intensitas hujan diketahui menyebabkan bencana alam di sejumlah daerah. Empat daerah di Sumbar dilanda banjir dan longsor sejak Kamis (7-3-2024) malam, yakni Padang, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, dan Limapuluh Kota, dengan daerah yang terdampak paling parah adalah Padang dan Pesisir Selatan.


Pesisir Selatan merupakan daerah paling terdampak banjir dan longsor besar kali ini. Data BPBD Pesisir Selatan, per 12 Maret 2024 sebanyak 74.934 jiwa menjadi korban bencana ini di Pesisir Selatan. Diantaranya 24 korban meninggal dan 5 korban hilang atau sedang dalam pencarian. (Liputan6, 13/3/2024)


Banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat pada 7-8 Maret 2024 lalu dengan lokasi terparah kabupaten Pesisir Selatan diduga disebabkan oleh aktifitas ilegal logging yang terjadi di hulu sungai. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kayu-kayu bekas tebangan di lokasi banjir. Terbanyak ditemukan di Nagari Ganting Mudik Utara Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. (Mongbay Situs Berita Lingkungan, 24/4/2024)


Saat mengunjungi lokasi banjir terparah di kabupaten Pesisir Selatan, Senin (11/3/2024), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono juga mengatakan penyebab banjir bandang karena pembalakan liar dan hujan ekstrem.


Rawan Bencana

Menurut laporan World Risk Report 2022, Indonesia merupakan negara paling rawan bencana ketiga di dunia. Frekuensi bencana alam di Indonesia naik 81% selama 12 tahun. Pada 2010, terjadi 1.945 bencana alam dan pada 2022 terjadi 3.544 bencana alam. (CNBC Indonesia, 2-3-2023).

Dikatakan rawan bencana alam karena Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng. Adanya pergerakan lempeng ini membuat Indonesia sangat rentan terkena bencana alam, khususnya di bidang ekologi, seperti gempa bumi tektonik, tsunami, hingga erupsi gunung berapi.

Namun demikian, realitas negeri yang rawan gempa ini tidak disertai dengan mitigasi bencana yang baik. Buktinya, bencana alam selalu saja menelan banyak korban manusia maupun benda.

Kebijakan Pembangunan “Offside“?

Upaya normalisasi maupun peremajaan kawasan sungai, sejatinya efektif untuk membantu mengurangi risiko banjir. Namun demikian, kita tidak bisa menampik bahwa salah satu penyebab banjir adalah kerusakan lingkungan. Selain itu, proses alih fungsi lahan yang bersamaan dengan pembangunan ugal-ugalan tetapi abai terhadap AMDAL, juga berpeluang besar menyebabkan banjir bahkan tanah longsor.

Kasus banjir di Pesisir selatan, sebagai informasi, pada 2024 ini Pemprov Sumbar fokus pada sejumlah program prioritas pembangunan. Di antaranya menyasar peningkatan nilai tambah produktivitas pertanian dan pembangunan infrastruktur berkeadilan. APBD 2024 Sumbar senilai Rp6,7 triliun, dengan target Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp44 Triliun. Alokasi APBD Sumbar 2024 pun diklaim tersebar di sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah) untuk mencapai optimalisasi pembangunan Sumbar di seluruh sektor.

Hanya saja, indikator-indikator pembangunan yang digunakan nyatanya berupa pertumbuhan ekonomi yang sejatinya angka-angka fantasi. Apalagi jika pada akhirnya justru bencana banjir yang datang, tidakkah kebijakan pembangunan tersebut bisa kita katakan offside? Untuk itu, hendaklah hal ini bisa menjadi pelajaran bagi daerah-daerah lainnya.

Buruknya Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana adalah langkah yang dilakukan guna mengurangi atau memperkecil dampak bencana, baik sebelum, saat terjadi, dan setelah bencana. Banyak pengamat mengatakan bahwa mitigasi di negeri ini buruk. Apa indikasinya?

Pertama, langkah yang dilakukan sebelum bencana, seperti pembuatan peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta penyuluhan terhadap warga sekitar. Semua ini dianggap kurang optimal.

Pembuatan peta wilayah rawan bencana mungkin sudah dilakukan, hanya saja edukasi terhadap warga sekitarnya dianggap masih belum optimal. Masih saja ada warga yang tinggal di titik rawan bencana. Alasan mereka enggan meninggalkan tempat tersebut bukan hanya karena ketidaktahuan, melainkan lebih kepada faktor karena ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan. Andai saja pekerjaan dan tempat tinggal dijamin negara, mungkin mereka akan dengan senang hati berpindah.

Begitu pun dengan pembangunan bangunan tahan gempa, warga bukannya tidak mau membangun rumah tahan gempa, hanya saja bahan materiel yang begitu mahal tentu tidak terjangkau. Andai saja negara memfasilitasinya, tentu banyak warga yang akan selamat.

Penanaman pohon bakau dan penghijauan hutan pun kurang optimal. Selain karena sangat minim sekali, juga kegiatan penggundulan hutan secara legal untuk penambangan, misalnya, malah makin marak. Inilah yang menyebabkan daerah resapan hilang dan pada akhirnya menyebabkan banjir. Andai saja negara melarang swasta untuk menambang di daerah resapan, potensi banjir bisa mengecil. 

Kedua, saat terjadi bencana, penanggulangan bencana seharusnya dilaksanakan dengan fokus pada upaya pertolongan korban bencana dan antisipasi kerusakan yang terjadi akibat bencana. Hanya saja, lagi-lagi evakuasi korban sering kali dianggap kurang tanggap. Terbukti dengan masih banyaknya korban yang tidak ditemukan atau terlambat diselamatkan akibat persoalan teknis, seperti akses komunikasi dan akses jalan yang buruk.

Ketiga, pemulihan atau pascabencana. Langkah ini pun dianggap kurang optimal. Bukan hal rahasia lagi jika kebutuhan utama, seperti makanan, air bersih, pakaian, obat-obatan, tidak maksimal tersedia di tempat pengungsian. Pemerintah kerap mengandalkan swasta ataupun sumbangan warga untuk memenuhinya sehingga terlambat sampai ke pengungsi, bahkan dengan kondisi yang kurang berkualitas.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang rusak dan rumah warga yang rusak, kurang teperhatikan dan lambat terselesaikan. Alhasil, kehidupan mereka pascabencana lama untuk pulih kembali. Andai saja negara cepat membangun kembali infrastruktur yang rusak, lalu memberi stimulus untuk perputaran perekonomian mereka, maka kehidupan warga akan cepat pulih.

Abainya Negara dan Defisitnya Kas Negara

Buruknya mitigasi bencana sebenarnya lahir dari abainya negara terhadap urusan umat. Alokasi dana untuk mitigasi minim, tetapi pada saat yang sama, gelontoran dana untuk pembangunan infrastruktur penunjang investasi justru masif dilakukan. Sedangkan mitigasi bencana berbicara penyelamatan jiwa manusia seharusnya diutamakan.

Selain itu, buruknya mitigasi bencana lahir dari minimnya keuangan negara. Misalnya, saat pemerintah diberi masukan untuk membangun bangunan yang tahan gempa di daerah rawan gempa, tentu implementasinya akan sulit tersebab hal demikian membutuhkan dana besar.

Begitu pun evakuasi yang dianggap lambat terhadap korban bencana, lagi-lagi persoalannya adalah dana sehingga transportasi mahal seperti helikopter yang mampu membuka akses jalan, minim tersedia. Juga pemulihan, pembangunan kembali infrastruktur yang rusak dan rumah-rumah warga, lagi-lagi semua butuh dana.

Sungguh negara demokrasi kapitalistik tidak akan sanggup memenuhi hal demikian sebab kas negaranya defisit. Sumber pemasukan kas negara yang bertumpu pada utang dan pajak sama sekali tidak bisa diandalkan untuk menyelesaikan permasalahan, termasuk optimalisasi mitigasi bencana. Mengharapkan mitigasi bencana akan baik di sistem ini bagai pungguk merindukan bulan.

Negara demokrasi kapitalistik juga tidak menjadikan negara sebagai pihak sentral dalam setiap permasalahan, termasuk mitigasi bencana. Alhasil, pelibatan swasta begitu besar terhadap penyelesaian ini, misalnya dalam hal pembangunan infrastruktur. Jika sudah melibatkan swasta, pembangunan infrastruktur akan mengikuti kepentingan swasta, bukan rakyat. Jika sudah mengikuti swasta, persoalan rakyat tidak akan tuntas dengan optimal dan merata.

Mitigasi Bencana dalam Islam

Mitigasi bencana dalam Islam akan optimal karena dua faktor. Pertama, negara sebagai pihak sentral dalam seluruh urusan umat. Penguasa akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Swt. atas apa yang menimpa rakyatnya. Mitigasi akan benar-benar diupayakan dengan maksimal oleh penguasa semata untuk memenuhi kewajibannya sebagai pengurus dan pelindung umat.

Kedua, kekuatan kas negara. Sumber keuangan baitulmal akan melimpah sehingga mampu membiayai mitigasi bencana. Misalnya, saat para peneliti menyarankan pemerintah untuk membangun rumah-rumah tahan gempa bagi warga di wilayah rawan gempa, negara akan bertanggung jawab untuk pembangunannya tersebut. Jika warga tidak sanggup membangun karena mahal, negaralah yang berkewajiban untuk membantu mereka sebab hal demikian menyangkut jiwa manusia.

Begitu pula evakuasi korban, akan diupayakan seoptimal mungkin dengan alat transportasi tercanggih. Evakuasi berkaitan erat dengan waktu, makin cepat ditemukan, akan makin besar potensi terselamatkannya korban. Pembangunan infrastruktur yang rusak pun akan cepat dilakukan pascabencana agar kehidupan rakyatnya kembali pulih.


Pembangunan Bervisi Ibadah

Penguasa semestinya malu jika ada julukan “banjir tahunan” atau “bencana alam langganan”. Hal itu malah menunjukkan sikap abai terhadap mitigasi bencana, alih-alih mengantisipasinya. Sudah semestinya penguasa kembali pada hakikat kekuasaan yang dimilikinya, yakni semata demi menegakkan aturan Allah Taala dan meneladan Rasulullah saw. dalam rangka mengurus urusan umat.

Rasulullah saw. bersabda, “Imam/khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Islam tidak anti pembangunan. Banyaknya pembangunan di dalam sejarah peradaban Islam justru telah terbukti riil berfungsi untuk urusan umat. Tidak hanya itu, pembangunan dalam Islam juga mengandung visi ibadah, bahwa pembangunan harus bisa menunjang visi penghambaan kepada Allah Taala. Untuk itu, jika suatu proyek pembangunan bertentangan dengan aturan Allah ataupun berdampak pada terzaliminya hamba Allah, pembangunan itu tidak boleh dilanjutkan.

Begitu pula perihal tata guna lahan. Penguasa sudah semestinya memiliki inventarisasi akan fungsi dari masing-masing jenis lahan. Lahan yang subur dan efektif untuk pertanian, sebaiknya jangan dipaksa untuk dialihfungsikan menjadi permukiman maupun kawasan industri. 

Juga lahan pesisir, semestinya difungsikan menurut potensi ekologisnya, yakni mencegah abrasi air laut terhadap daratan. Sedangkan kawasan hutan hendaklah dilestarikan sebagai area konservasi agar dapat menahan/mengikat air hujan sehingga tidak mudah menimbulkan tanah longsor, sekaligus menjaga siklus air.

Allah Taala berfirman, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raf [7]: 96). Wallahualam bissawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post