PPN NAIK LAGI, RAKYAT MAKIN SENGSARA


Disusun Oleh Yulianti


Ditengah kondisi perekonomian yang dirasa semakin sulit, muncul wacana baru tentang PPN yang akan naik di tahun 2025 mendatang. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebijakan Presiden Jokowi akan kembali dilanjutkan oleh presiden selanjutnya. Termasuk kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang akan naik menjadi 12 persen pada 2025. Beliau berpendapat bahwa rakyat  telah memilih untuk tetap mendukung  program pemerintahan Presiden Jokowi dilanjutkan, sehingga kenaikan PPN tetap akan dilaksanakan.(CNBC Indonesia)


Kenaikan PPN secara tidak langsung akan berpengaruh pada perekonomian rakyat, terlebih lagi untuk rakyat dengan perekonomi menengah kebawah. Kenaikan PPN itu akan mempengaruhi naiknya bahan-bahan pokok. Sekarang saja PPN belum naik harga-harga bahan pokok sudah melambung tinggi, seperti beras, telur, gula, daging ayam dan barang kebutuhan pokok lainnya. Selain itu kenaikan PPN akan berpotensi pada angka pengangguran yang terus meningkat, sebab daya beli masyarakat yang rendah akan menurunkan kinerja perusahaan. Sehingga mengakibatkan menurunnya penyerapan tenaga kerja yang berakibat bertambah banyaknya pengangguran.


Kenaikan pajak ini adalah satu keniscayaan  dalam suatu negara yang menerapkan sistem ekonomi kapaitalis seperti yang berlaku di negara ini. Pajak dan utang luar negri merupakan sumber utama pemasukan negara. Yang lebih miris lagi pendapatan negara dari sektor pajak rawan dikorupsi sehingga pendapatan negara tidak tercapai targetnya. Kenaikan pajak disinyalir bisa menjadi solusi., padahal pada kenyataannya hanya menambah beban rakyat saja. Pajak sebagai sumber pendapatan negara adalah kebijakan yang kurang tepat. Karena seharusnya negara mempunyai berbagai sumber daya yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan. Pengelolaan SDA untuk kepentingan umat, dapat menjadi salah satu sumber pemasukan harta yang banyak bagi suatu negara.

Sayangnya, didalam sistem ekonomi kapitalisme, sektor-sektor SDA yang menyangkut kehidupan orang banyak bisa dikelola oleh pihak swasta dan asing yang memiliki modal besar. Pihak-pihak inilah yang dapat menikmati hasil dari SDA kita. Sedangkan kita sebagai rakyat harus membayar mahal agar bisa mengaksesnya. Sangat disayangkan negara berperan sebagai regulator yang memberi izin bagi korporasi untuk menguasai SDA milik rakyat.


Berbeda halnya dengan Islam yang memiliki berbagai sumber pendapatan negara, yang sudah pasti akan cukup untuk mewujudkan kehidupan umat yang sejahtera. Dalam sistem Islam pendapatan dan pengeluaran negara telah ditetapkan oleh syariah Islam. Dimana APBN, disusun oleh kepala negara yang disebut dengan hak tabanni. APBN yang telah disusun akan menjadi UU yang harus dijalankan oleh semua aparatur negara. Pengelolaan APBN dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang disebut Baitul Maal. Yaitu tempat untuk menyimpan kekayaan negara dan mengalokasikannya bagi umat yang berhak menerimanya. Baitul Maal akan membuat perekonomian negara kuat, karena pemasukan negara tidak akan tergantung pada pajak dan pinjaman hutang luar negeri. 

SDA yang mengusasai hajat hidup orang banyak tidak boleh dikuasai oleh swasta dan asing, semuanya harus dikelola oleh negara dan dikembalikan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat. Mulai dari produksi sampai distribusinya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hasil dari pengelolaan SDA yang berada di Baitul Maal bisa dialokasikan untuk biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga seluruh rakyat bisa mengakses pendidikan dan kesehatan secara gratis. Selain itu Baitul Maal juga menjadi tempat penyimpanan harta yang sumbernya dari zakat, baik itu zakat uang, perdagangan, peternakan, dan perkebunan.


Dalam sistem Islam pendapatan negara tidak bertumpu pada besarnya pajak yang dbebankan kepada rakyat. Tentu saja itu akan meringankan beban hidup rakyat, dan dapat mewujudkan kesejahteraan. Itu semua tentu tidak akan terwujud  jika kita hidup masih menggunakan sistem kapitalisme seperti yang sekarang ini kita jalankan. Yang kaya semakin kaya, jurang si miskin dan si kaya akan bertambah dalam, kesejahteraan hanya akan dinikmati segelintir orang saja, yaitu para pemilik moda dan kroni-kroninya, sedangkan kita sebagai rakyat dibiarkan miskin dan hanya bisa merasakan ketertindasan dalam sitem ini. Sejatinya negara mempunya tugas untuk mengurus rakyatnya.


Sebagaimana sabda rosululloh SAW : 

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 

Imam/Khalifah adalah raa’in/pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya (HR al-Bukhari)


Wallohu a’lam bisshowab

Post a Comment

Previous Post Next Post