Perluasan Pembangunan IKN ke Pemukiman, jadi Ancaman bagi Warga Setempat

 

Oleh: Anggi Angraini

Mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta

 

Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) terus berlanjut. Sebagaimana yang kita ketahui, pembangunan ini dilakukan di atas hutan sehingga menyebabkan deforestasi. Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur penunjang IKN seperti bandara VVIP, jalan tol, dan pelabuhan juga memakan area pemukiman warga. Salah satu pemukiman yang terdampak adalah Kelurahan Lango.

Dikutip dari antarafoto.com, (17/2/2024), masyarakat Kelurahan Lango mendukung pembangunan IKN dan berharap pemerintah tidak merelokasi mereka karena dampak pembangunan yang saat sedang berlangsung seperti bandara VVIP, jalan tol, dan pelabuhan. Hal yang wajar jika masyarakat dibuat harap-harap cemas atas pembangunan IKN ini sekalipun pemerintah menyampaikan bahwa pembangunan IKN maupun prasarana penunjangnya akan memberikan dampak yang positif pada masyarakat seperti kenaikan nilai tanah yang signifikan, masyarakat bisa menikmati fasilitas sosial bertaraf nasional dan internasional.

Nyatanya, pembangunan IKN menjadi ancaman dan perampasan ruang hidup bagi masyarakat setempat seperti terjadinya konflik agraria, ganti rugi lahan yang tidak setimpal, tempat relokasi yang tidak memadai untuk menunjang aktivitas sosial ekonomi, bahkan yang paling parahnya yaitu pengusiran. Banyak yang sudah terjadi seperti proyek pembangunan Ecocity di Rempang, proyek kawasan wisata ekslusif berbasis konservasi di Pulau Komodo, penambangan batuan andesit di Desa Wadas, dan masih banyak lainnya.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang 2022 terjadi 212 konflik agraria di 459 desa dan kota dengan luas 1.035.613 ha dan 346.402 kepala keluarga. Pada 2021, terdapat 207 konflik yang tersebar pada 32 provinsi dengan 507 desa dan kota. Hal ini berdampak pada 198.895 keluarga dengan luasan 500.062,58 ha. Menurut KPA, konflik ini dirasakan setidaknya 700 ribu kepala keluarga sepanjang 2018-2022. Jika diakumulasikan sejak 2018, konflik agraria setidaknya sudah mencapai 2.467 kasus. Selama 2 periode pemerintahan Jokowi 2015-2022 juga telah terjadi 2.710 konflik agraria yang berdampak pada 5,8 juta ha tanah dan korban terdampak mencapai 1,7 juta keluarga di seluruh Indonesia.

Sederet masalah tersebut mengindikasikan bahwa negara tidak ubahnya sebagai karpet merah bagi investor (para kapitalis) baik asing maupun lokal. Atas nama pembangunan, perampasan ruang hidup rakyat menjadi dalih pembenaran bagi penguasa untuk mengakomodasi kepentingan para investor.

Beginilah jika negara diatur menggunakan sistem kapitalisme, sebuah sistem yang menjadikan pemilik modal menjadi penguasa sesungguhnya. Hal ini berbeda dengan sistem Islam ketika mengadakan pembangunan. Pembanguan hanya dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan umat, bukan hanya bermakna pada kemajuan fisik yang bersifat materialistik seperti pada sistem kapitalisme.

Syaikh Abdurrahmah Al Maliki dalam kitab As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsla menjelaskan dari aspek pengadaannya, pembangunan infrastruktur dalam Islam dibagi menjadi dua jenis. Pertama, infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh rakyat jika ditunda akan menimbulkan bahaya (dhoror) bagi umat, misalnya tidak adanya jalan umum pada suatu kampung atau komunitas, sekolah, universitas, rumah sakit, dan saluran air minum.

Kedua, infrastruktur yang dibutuhkan tetapi tidak begitu mendesak dan masih bisa ditunda pengadaannya. Misalnya jalan alternatif, pembangunan gedung sekolah tambahan, perluasan masjid, dan lain-lain. Dengan konsep seperti pembangunan akan dilakukan merata di setiap wilayah. Tidak ada sentralisasi pembangunan karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan konsep ini pula, pembangunan tidak akan merampas ruang hidup masyarakat karena tidak dilakukan untuk kepentingan pemilik modal.

Dengan begitu, pembangunan sebagai penunjang kehidupan manusia dapat terwujud. Sebagai buktinya ketika sistem Islam diterapkan oleh negara yang bernama ‘Daulah Khilafah’. Ibu Kota Khilafah pernah berpindah beberapa kali. Pada mulanya di Madinah, kemudian di Damaskus, selanjutnya di Baghdad, dan terakhir di Istanbul. Perpindahan ini dapat dilakukan dengan mudah karena memang infrastruktur di setiap wilayah mendukung kehidupan sosial ekonomi politik.

Namun, seandainya pembangunan yang dilakukan ternyata menyentuh lahan milik rakyat hingga mengharuskan relokasi, maka Khilafah akan memastikan tempat relokasi warga juga layak untuk menunjang ruang hidup mereka sehingga mereka tetap dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi mereka sebagaimana mestinya.

Konsep pembangunan yang seperti ini dapat terwujud karena penguasa dam sistem Khilafah adalah penguasa yang memiliki mafhum ra’awiyah (pemahaman mengurus). Rakyat akan diurus sebaik mungkin sebagaimana yang telah diatur dalam syariat. Hak-hak mereka dilindungk seperti sabda Rasulullah SAW, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari). []