Jelang Ramadhan Harga Beras Melambung Tinggi, Rakyat Makin Tercekik


Oleh : Rindah


Jelang memasuki Ramadhan, Masyarakat disambut dengan harga kebutuhan pokok yang mulai merangkak naik.


Hal tersebut berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menemukan bahwa sejumlah bahan pokok seperti beras, cabai merah dan komoditas gula konsumsi mengalami kenaikan harga di beberapa pasar tradisional chapit Bandung dan Griya Pahlawan Bandung (dilansir dari Katadata,  11 Februari 2024). 


Inspeksi yang dilakukan KPPU tersebut merupakan bentuk antisipasi praktik  manipulasi harga dan penahanan stok oleh sejumlah pelaku usaha, serta untuk menjaga stabilitas harga komoditas di wilayah Jawa Barat menjelang Bulan Ramadhan. 


Terlebih jelang akhir tahun lalu beberapa jenis komoditas pangan terus mengalami kenaikan harga dan berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. 


Dalam satu tahun terakhir saja, harga beras terus meroket secara signifikan, bahkan meningkat hampir 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (Dilansir dari Tempo 11 Februari 2024).


Faktor penyebab kenaikan harga beras dinilai berkaitan dengan perubahan iklim, yang mana mengakibatkan produksi beras melambung tinggi. Padahal permasalahan beras erat kaitannya dengan kebijakan negara terhadap aspek produksi beras. 


Dalam sistem kapitalisme demokrasi, negara hanya bertindak sebagai regulator, wajar saja jika saat ini kita dapati para penguasa berlepas tangan dari kewajiban sebagai pengurus urusan ummat.


Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan penguasa yang memilih untuk mengimpor beras dibandingkan meningkatkan produksi beras.


Ini membuktikan bahwa ketidakberpihakkan penguasa terhadap para petani, sehingga mereka harus berjuang secara mandiri dalam melakukan produksi beras, 


Disisi lain Kebijakan pemerintah yang lebih suka impor daripada memajukan pertanian dalam negeri ini hanya menguntungkan para oligarki dan menjadikan para petani semakin terpinggirkan.


Permasalahan ini semakin kompleks tatkala adanya bencana alam yang membuat para petani gagal panen, belum lagi permasalahan lain seperti, pengundulan hutan, keterbatasan sarana produksi, benih yang mahal hingga permasalahan pupuk yang semakin berkurang menjadikan produksi pertanian terhambat. 


Atas nama liberalisasi ekonomi, negara memberikan kekuasaan kepada pihak swasta untuk menguasai produksi pupuk dan benih padi. Akibatnya harga pupuk dan benih ikut melambung tinggi,  rusaknya rantai distribusi beras yang saat ini dikuasai oleh sejumlah pengusaha ritel. 

Selain itu, larangan bagi petani untuk menjual beras langsung kepada konsumen juga telah memperumit para petani .


Dominasi pengusaha ritel dalam distribusi beras memungkinkan terjadinya permainan harga dan penahanan pasokan, yang pada akhirnya merugikan para petani yang menghasilkan beras. 


Dengan kontrol yang kuat atas pasokan dan distribusi, pelaku usaha memiliki kemampuan untuk memanipulasi harga sesuai dengan keinginan mereka, meningkatkan harga secara tidak wajar untuk memperoleh keuntungan lebih besar. 


Beras merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat vital bagi masyarakat, dan kenaikan harga yang tajam telah menyulitkan banyak orang. Dalam hal ini, beras menjadi sebuah komoditas strategis yang seharusnya dikelola dengan baik oleh pemerintah. 


Jika negara mengelola distribusi secara mandiri, beras dapat tersedia untuk semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu. Namun, sistem kapitalisme dalam tata kelola negara menghambat hal ini.


Solusi dalam perspektif islam


Negara Islam menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, individu, dan individu sebagai satu kewajiban negara.  Negara akan mewujudkan ketahanan pangan ditandai dengan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan pokok pangan. Dalam Islam sistem politik dan ekonomi benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 


Secara politik islam sangat menegaskan kepala negara/khalifah sebagai penanggung jawab dalam pengurusan urusan rakyat dengan  berlandaskan syariat islam.


Rasulullah SAW bersabda 

“Imam atau khalifah itu laksana gembala dan hanya ialah yang bertanggung jawab terhadap hewan gembalanya” (HR Bukhari dan Muslim)


Maka jika melihat aturan islam, pemerintah yang memiliki tanggung jawab sebagai pemegang amanat rakyat harusnya menjamin bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap kebutuhan pokok mereka dan memberikan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kemampuan masing-masing. 


Negara bertanggung jawab untuk mengelola seluruh proses produksi dan distribusi beras mulai dari hulu hingga hilir, termasuk proses distribusi hingga sampai ke tangan rakyat. 


Penting bagi negara untuk memastikan bahwa rantai distribusi ini berjalan dengan baik dan sehat, tanpa adanya penimbunan, monopoli, atau praktik bisnis lain yang dapat merusak keseimbangan dalam rantai distribusi. 


Pada sektor hulu, negara akan memberikan bantuan pertanian kepada petani, termasuk bantuan lahan untuk ekstensifikasi, pupuk, benih, pestisida, peralatan pertanian, dan lain sebagainya. Sedangkan pada sektor hilir, negara akan memastikan tidak ada hambatan dalam distribusi beras. 


Di ujung rantai distribusi, khususnya pada sektor ritel, negara akan memperhatikan kebutuhan setiap rakyat dan meninjau apakah ada kebutuhan bantuan yang perlu diberikan oleh negara. 


Dalam sistem Islam, tidak ada pematokan harga (tas’ir) yang dilakukan; harga dibiarkan terbentuk secara alami sesuai dengan permintaan dan penawaran di pasar. Negara tidak menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), tetapi turut menurunkan harga melalui kebijakan yang bertujuan memperbaiki sektor hulu dan hilir sehingga harga beras menjadi terjangkau dan stabil. 


Selain itu, negara melarang praktik monopoli dan penimbunan beras serta komoditas lainnya. Pelaku penimbunan akan dikenai sanksi tegas dan dijerat dengan hukuman yang adil. 


Dalam Sistem Islam, tidak ada ruang bagi mafia pangan, dan baik pelaku maupun aparat yang terlibat akan dihukum secara adil. Semua mekanisme ini diharapkan dapat mengatasi persoalan kenaikan harga beras di Indonesia dengan tuntas.


Wallahualam bissawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post