Banyak Investor Asing, Layanan Kesehatan Makin Terasing


Oleh: Dhea Rahmah Artika, Amd.Keb

(Praktisi Kesehatan)


Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau membuka keran lebar bagi para investor yang hendak berinvestasi di bidang kesehatan di Berau. Dengan dalih menanamkan saham berupa bangunan rumah sakit yang dapat memberikan pelayanan langsung kepada warga “Bumi Batiwakkal”. 

Bupati Berau, Sri Juniarsih menyatakan, hal tersebut tentu akan mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Keran investasi inilah yang dianggap menjadi corong untuk membantu pemerintah dalam kesejahteraan. Dukungan yang dimaksud akan dibuktikan pemkab dengan mempermudah pemberian perizinan untuk wilayah dan kelengkapan dokumen lainnya, sehingga harapannya para investor dapat kembali lagi untuk berinvestasi di Berau.

*Undangan Terbuka Bagi Investor*

Rencana pembangunan Rumah Sakit yang didanai oleh para investor asing ini semakin menunjukkan bahwa negara telah gagal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang layanan kesehatan. Alih-alih memaksimalkan upaya layanan kesehatan bagi masyarakat, yang ada justru membuka pintu bagi para investor untuk turut membangun RS swasta. Yang pastinya dengan kemudahan dalam hal perizinan berbagai dokumen maupun perizinan bagi tenaga-tenaga kesehatan asing yang ingin bekerja di Indonesia. 

Kesehatan merupakan hak atau kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Saat ini kualitas layanan medis dan nonmedis di RS Pemerintah dipandang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Karena itulah pengobatan di luar negeri dianggap menjadi pilihan terbaik. Seharusnya pemerintah bisa memenuhi sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia tanpa harus menunggu dan melibatkan investor asing. Tapi saat ini tidak hanya sistem pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan. Bahkan dunia kesehatan Indonesia sekalipun sudah berkiblat pada kapitalisme.

Sistem kapitalisme merupakan perangkat aturan atau sebuah kebijakan yang selalu mengedapankan asas untung dan rugi. Sistem ini dikendalikan oleh para pemilik modal dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Sistem kapitalisme pada dunia kesehatan akan menempatkan kesehatan itu sebagai industri yang dalam pelayanannya akan selalu diperjualbelikan. Bagi yang punya uang banyak dan sanggup membayar semua fasilitas yang dibutuhkanlah yang akan mendapat fasilitas terbaik dan memadai. Akan sangat berbanding terbalik bagi yang tidak cukup uang akan susah mengakses fasilitas kesehatan tersebut. Kesehatan yang sejatinya menjadi kebutuhan dasar setiap individu, justru menjadi ajang bisnis yang tentunya memprioritaskan untung/rugi, bukan bagaimana caranya menyehatkan masyarakat dengan mudah, cepat, dan tuntas bahkan gratis. Inilah gambaran bahwa sistem kapitalisme itu merusak hak-hak manusia yang paling dasar, yaitu hak untuk hidup sehat. 

*Islam, Prioritaskan Kesehatan*

Dalam sistem Islam negara secara mandiri akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dengan pemenuhan tenaga kesehatan handal dan fasilitas pendukung yang berkualitas. Sistem ekonomi yang diterapkan akan mengatur pendaan sektor kesehatan dengan tepat. Melalui pos-pos baitulmal, yakni dari pos fai dan kharaj, serta pos milkiyyah’amah (kepemilikan umum), sehingga sistem layanan kesehatan yang berkualitas, merata, bahkan gratis, akan terselenggara dengan berkualitas tanpa harus bekerja sama dengan para investor asing.

Berbeda dengan kapitalisme yang semuanya bermuara pada sifat materi, Islam sangat memperhatikan sistem kesehatan melalui pengurusan oleh negara. Negara akan fokus memenuhi kebutuhan kesehatan rakyatnya dengan semua fasilitas yang mudah diakses, murah, dan tentu gratis. Bukan lagi memandang siapa yang memiliki banyak uang itulah yang prioritas, tetapi layanan kesehatan akan diberikan dengan adil dan merata tanpa berstandar pada miskin kaya. Bahkan pemeratan terkait layanan serta fasilitas yang diterima tidak akan membedakan baik itu umat muslim maupun nonmuslim.

Negara yang menerapkan sistem Islam juga akan menjamin pendidikan profesi yang berhubungan dengan kesehatan, negara akan menyediakan tempat pendidikan bagi para tenaga kesehatan profesional dengan biaya yang relatif murah. Negara akan memudahkan pengurusan dalam hal izin praktik dan keprofesian di bidang kesehatan. Di samping itu, negara juga akan memperhatikan aspek pemerataan distribusi tenaga kesehatan di setiap daerah atau wilayah. Tidak akan ada upaya untuk menjalin kerja sama tentang investasi dalam bidang kesehatan dengan pihak asing. Dengan demikian negara akan menciptakan calon tenaga kesehatan yang berkualitas dengan kemampuan yang mumpuni. 

Wallahu a'lam bisshawab

Post a Comment

Previous Post Next Post