Ada Apa di Balik Penetapan PIK dan BSD sebagai PSN?


Oleh Ummi Nissa

Pegiat Literasi


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menetapkan 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru, yang merupakan hasil kajian lengkap untuk pemerataan sektor pembangunan dari infrastruktur hingga pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Di antara 14 PSN baru tersebut, terdapat dua kawasan yaitu Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk (PIK) yang ditetapkan menjadi PSN. Padahal sebelumnya kedua kawasan tersebut sudah berkembang yang digarap oleh Agung Sedayu Group dan Sinar Mas Group. 


Sementara, PSN lainnya  tersebar di sejumlah daerah yakni Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Adapun, pengembangan 14 PSN baru tersebut mencakup 8 kawasan industri, 2 kawasan pariwisata, 2 jalan tol, 1 kawasan pendidikan riset dan teknologi kesehatan dan 1 proyek Migas lepas pantai. (Liputan6.com, 24 Maret 2024) 


Penetapan PIK dan BSD sebagai PSN, mengundang tanda tanya besar. Pasalnya dua kawasan tersebut merupakan kawasan elite yang telah dikembangkan oleh pihak swasta. Sementara, dengan penetapan status PSN, kawasan itu akan mendapat jaminan dari pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. 


Jaminan pemerintah yang dimaksud adalah pemberian kredit atau pembiayaan pembangunan atau  risiko politik. Penetapan dua kawasan elite tersebut akhirnya semakin menguatkan opini publik bahwa terdapat kepentingan  elite politik atau oligarki. Pasalnya investor di balik BSD dan PIK yakni Agung Sedayu dan Sinarmas termasuk 10 investor kelas kakap yang membantu  Presiden] Jokowi membangun IKN. Terlebih pemerintah mengatakan keseluruhan PSN yang baru disetujui semua pembiayaannya berasal dari investor swasta dan tidak membutuhkan dukungan APBN. 


Menurut pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna dengan status PSN, birokrasi itu lebih mudah dan yang paling penting semakin memberi keyakinan bagi investor untuk masuk dan menanamkan modalnya. Dengan demikian pembangunan dan pengembangan PSN saat ini semakin jelas hanya untuk kepentingan oligarki. 


Pembangunan PSN yang diklaim untuk pemerataan pembangunan, peningkatan lapangan pekerjaan demi kesejahteraan rakyat ternyata jauh panggang dari api. Kenyataannya   di balik pembangunan PSN justru memunculkan konflik agraria, seperti yang terjadi di pulau Rempang, Wadas, dan lain-lain. Selain itu terjadi pula, kerusakan lingkungan dan sosial. Akhirnya, PSN tidak berpengaruh besar bagi masyarakat. 


Semua ini terjadi sebagai akibat negara menerapkan sistem kapitalisme. Sehingga pembangunan hanya menguntungkan para pemilik modal, sebaliknya  minim menguntungkan, bahkan cenderung merugikan pihak masyarakat. 


Dalam aturan ini, peran negara hanyalah sebagai regulator yang mengeluarkan kebijakan sesuai kepentingan kapitalis. Sebab dukungan kapitalis inilah yang menjadikan terpilihnya para penguasa menduduki kursi kekuasaan. Sehingga wajar jika kebijakan pemerintah menguntungkan pemilik modal sebagai bentuk balas budi. 


Kondisi tersebut sangat berbeda dengan sistem Islam. Paradigma pembangunan dalam Islam ditujukan untuk kemaslahatan rakyat sehingga negara wajib melakukan pemerataan pembangunan di setiap daerah. Negara wajib menyusun perencanaan yang tepat dan membawa manfaat untuk rakyat termasuk dalam merancang PSN. 


Sebagai salah satu contoh penerapan konsep pembangunan ini adalah proyek pengerukan kembali sungai yang pernah mengalir di antara Sungai Nil dan Benteng Babilonia, serta mengalir ke laut merah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Diketahui pada masa lalu sungai tersebut merupakan jalur perdagangan antara Mesir dan hijaz. Namun sungai tersebut kemudian ditutup oleh Romawi. 


Khalifah  saat itu memandang perlu melakukan pengerukan sungai tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian khalifah mengutus Gubernur Mesir untuk melakukan penggalian kembali. Setelah berhasil digali, tampak nyata jalur perdagangan antara Hijaz dan Mesir menjadi lebih mudah dan membuat perekonomian kembali menggeliat.  Bahkan di sekitar sungai dibangun Khalij Amirul Mukminin sebagai tempat persinggahan. Amru bin Ash juga melakukan hal serupa yakni menggali kanal air dari hulu hingga Basrah. Tujuan pembangunan kanal ini untuk memudahkan pasukan Air menuju Basrah, panjang kanal mencapai 3 farsakh, sekitar 9 mil.  Untuk melengkapi proyek tersebut Gubernur Amru bin Ash juga melakukan pembangunan jalan, jembatan, bendungan, sungai, dan teluk. 


Selain itu, Islam juga memahami sebuah pembangunan pasti memerlukan dana yang besar. Untuk itu Islam memiliki sistem keuangan yang kokoh berbasis Baitulmaal. Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat beberapa pos pemasukan Baitulmaal, yakni pos kepemilikan negara, pos kepemilikan umum, dan pos zakat. Masing-masing pos memiliki sumber pemasukan dan pengeluaran.


Pemasukan dari pos kepemilikan negara bersumber dari harta milik negara. Sementara pos kepemilikan umum bersumber dari hasil pengelolaan sumber daya alam. Sebagian pemasukan kedua pos ini boleh digunakan negara untuk biaya pembangunan nasional. Dengan sumber dana dari Baitulmaal ini, negara mampu menyediakan sumber pembiayaan karena memiliki pemasukan modal yang beragam dan memberikan hasil yang besar bagi kemaslahatan rakyat. 


Demikianlah sistem Islam ketika mengatur perencanaan pembangunan proyek nasional demi kemaslahatan rakyat. Ini hanya akan terwujud manakala sistem Islam diterapkan secara sempurna dalam seluruh aspek kehidupan. 


Wallahualam bissawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post